Indonesia yang berpenduduk 230 juta jiwa, memiliki beban penduduk non-produktif sekitar 120 juta jiwa (setelah di kurangi dengan jumlah angkatan kerja 110 juta orang). Dengan penduduk sebesar itu tentu berimbas dengan kewajiban negara menyediakan stok pangan yang besar dan cukup.

Stok pangan yang besar tentu berhubungan langsung dengan lahan, karena lahan di perlukan untuk proses penanaman sehingga menghasilkan pangan. Nah, apabila negara berhaluan ke sektor industry, lalu lahan apa yang akan digunakan untuk area menanam pangan? Dan siapa yang menanam jika semua menjadi buruh industri? Andaikata berhaluan industri pun tanpa lahan untuk memperoleh bahan baku, toh bahan baku tetap saja harus di impor dari luar negeri.

Karena itu pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri di media elektronik mengenai perubahan haluan pondasi ekonomi negara dari sektor pertanian ke industri, dianggap sebagai jalan terbaik menuju predikat Negara G-7 pada tahun 2030.

Mimpi Chatib supaya Indonesia sejajar dengan kumpulan negara maju di bidang ekonomi pada 2030 patut kita kritisi secara cermat. Pasalnya, negara ekonomi maju seperti Jepang, Korea Selatan atau China sudah mengambil langkah tersebut sejak dua dekade lebih awal dari Indonesia. Pertanyaannya sudah siapkah kita dengan segala risiko dengan berubah haluan tersebut?

Masalahnya kita melihat kondisi saat ini masih jauh dengan mimpi Menkeu tersebut. Misalnya ketika harga bawang tidak stabil, pemerintah dengan seenaknya membuka kran impor. Lalu kebutuhan daging sapi nasional yang menurut mantan Mendag Gita Wiryawan sebesar 2-3 juta ton per tahun hanya mampu di sanggupi negara sebesar satu juta ton, selebihnya juga impor. Belum lagi persoalan impor dituntaskan, sekarang ramai soal impor beras Vietnam.

Kesimpulannya, persoalan ini muncul karena pemerintah melupakan sektor pertanian. Padahal pertumbuhan ekonomi negara importir pangan ke Indonesia seperti Vietnam dan Thailand, memang tidak sebesar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 5%. Besarnya pertumbuhan ekonomi dan besarnya middle class kita yang mencapi 100 juta membuat negara kita menjadi sasaran empuk investasi asing, sehingga investasi asing berimplikasi dengan tingginya pertumbuhan industri.

Indonesia yang pernah sukses swasembada pangan pada tahun 1980-an tampaknya akan dipermainkan oleh tengkulak pangan terkait kelangkaan barang. Sektor migas tidak akan menjadi penentu tunggal defisitnya neraca perdagangan karena akan ditemani oleh impor pangan yang besar, beras saja sudah masuk lima besar. Migas terutama tetap menjadi barang paling diimpor negara karena dalam dua periode pemilu ke depan, jika negara belum mampu menemukan lahan migas baru, 100% kebutuhan migas nasional akan tergantung impor.

Kita membayangkan ketika Thailand dan Vietnam sebagai negara pengekspor beras  ke Indonesia dengan taktik menaikan harga mahal semaunya sendiri, Indonesia akhirnya terpaksa bisa menyetujui, karena lahan pertanian sudah menjadi pabrik-pabrik  dan ada 230 juta penduduk yang siap mengkonsumsi beras.

Karena itu, perlu ada keseimbangan sebagai langkah tepat untuk visi 2013. Dimana negara ini harus berkembang dengan sektor industri tanpa harus meninggalkan sektor pertanian. Ingat, penduduk Indonesia tidak akan kenyang dengan gadget murah atau mobil low cost, green emission yang bangga di produksi oleh industri dalam negeri. Kita masih tetap butuh stok beras yang cukup pada 2030, selain butuh cabai untuk membuat sambal dan daging sapi untuk protein.