Aturan tentang Utilitas

Aturan tentang Utilitas

Pada 9 Agustus 1999, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menandatangani Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Perda itu dibuat untuk mengantisipasi makin meningkatnya pembangunan kota Jakarta yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

Jarigan utilitas diperlukan sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengakap dan modern. Pemprov DKI, kata Bang Yos pun harus menyediakan sarana jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah. Dalam perda iu disebutkan dibangun untuk menunjang keberadaan Jakarta sebagai kota jasa (Service City).

Ruang bawah tanah yang dipakai oleh sarana fasilitas utilitas, sepenuhnya milik pemda setempat. Pembangunan sarana terpadu itu bisa digarap bersama pemda dengan perusahaan penyedia utilitas umum. Kerjasama itu dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.

Para pemakai sarana jaringan utiitas tersebut, menurut Perda 8/1999 dapat dikenai uang sewa dalam bentuk retribusi daerah. Sedangkan untuk mengelola dan mengendalikan fasilitas umum itu, ditunjuklah sebuah badan pengelola, seperti Dinas PU. Pihak pengelola dapat mencabut izin pemasangan jaringan utilitas kalau-kalau tidak dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dalam bentuk ketentraman lingkungan, kelancaran berlalu lintas, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, keamanan para pejalan kaki. Itu sebabnya, instansi yang terkait dengan pekerjaan penempatan jaringan utilitas antara lain Dinas PU, Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, serta Dinas Lalu LIntas Angkutan Jalan.

Walaupun sudah diterbitkan sejak 1999, namun kenyataannya tak dilaksanakan dengan baik. Terbukti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berang karena jalanan dan trotoar masih compang-camping, tidak rapi sebagai bekas galian. (saksono)

BERITA TERKAIT

Pasar Menunggu Aturan Papan Akselerasi

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan ada lima perusahaan dengan Net Tangible Assets (NTA) atau aset berwujud bersih kurang dari…

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat aturan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Naik Turun Harga Tiket Pesawat

Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Carriers Association/INACA) sepakat untuk menurunkan tiket pesawat, yang sempat melambung beberapa waktu belakangan.…

Bisa Kenakan Tarif Bagasi Setelah Sosialisasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan pihak Lion Air dan Wings Air bisa mengenakan tarif bagasi setelah sosialisasi yang…

Harga Tinggi Pengaruhi Kunjungan Wisatawan

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Kalimantan Barat, Nugroho Henray Ekasaputra, mengatakan harga tiket pesawat yang…