Aturan tentang Utilitas

Aturan tentang Utilitas

Pada 9 Agustus 1999, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menandatangani Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Perda itu dibuat untuk mengantisipasi makin meningkatnya pembangunan kota Jakarta yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

Jarigan utilitas diperlukan sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengakap dan modern. Pemprov DKI, kata Bang Yos pun harus menyediakan sarana jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah. Dalam perda iu disebutkan dibangun untuk menunjang keberadaan Jakarta sebagai kota jasa (Service City).

Ruang bawah tanah yang dipakai oleh sarana fasilitas utilitas, sepenuhnya milik pemda setempat. Pembangunan sarana terpadu itu bisa digarap bersama pemda dengan perusahaan penyedia utilitas umum. Kerjasama itu dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.

Para pemakai sarana jaringan utiitas tersebut, menurut Perda 8/1999 dapat dikenai uang sewa dalam bentuk retribusi daerah. Sedangkan untuk mengelola dan mengendalikan fasilitas umum itu, ditunjuklah sebuah badan pengelola, seperti Dinas PU. Pihak pengelola dapat mencabut izin pemasangan jaringan utilitas kalau-kalau tidak dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dalam bentuk ketentraman lingkungan, kelancaran berlalu lintas, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, keamanan para pejalan kaki. Itu sebabnya, instansi yang terkait dengan pekerjaan penempatan jaringan utilitas antara lain Dinas PU, Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, serta Dinas Lalu LIntas Angkutan Jalan.

Walaupun sudah diterbitkan sejak 1999, namun kenyataannya tak dilaksanakan dengan baik. Terbukti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berang karena jalanan dan trotoar masih compang-camping, tidak rapi sebagai bekas galian. (saksono)

BERITA TERKAIT

Asosiasi Vape Ungkap Penyalahgunaan Rokok Elektrik

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, mengungkapkan vitamin E asetat yang dicampurkan pada cairan rokok elektrik merupakan penyebab…

Yayasan Lentera Anak Dukung Larangan Rokok Elektronik

Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mendukung rencana pemerintah untuk melarang rokok elektronik sebagai upaya melindungi anak-anak Indonesia. "Kami sering…

Dukungan vs Penolakan Pelarangan Rokok Elektronik

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah melakukan kajian tentang rokok elektronik yang tampaknya berujung pada rekomendasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Asosiasi Vape Ungkap Penyalahgunaan Rokok Elektrik

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, mengungkapkan vitamin E asetat yang dicampurkan pada cairan rokok elektrik merupakan penyebab…

Yayasan Lentera Anak Dukung Larangan Rokok Elektronik

Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mendukung rencana pemerintah untuk melarang rokok elektronik sebagai upaya melindungi anak-anak Indonesia. "Kami sering…

Dukungan vs Penolakan Pelarangan Rokok Elektronik

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah melakukan kajian tentang rokok elektronik yang tampaknya berujung pada rekomendasi…