Aturan tentang Utilitas

Aturan tentang Utilitas

Pada 9 Agustus 1999, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menandatangani Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas. Perda itu dibuat untuk mengantisipasi makin meningkatnya pembangunan kota Jakarta yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.

Jarigan utilitas diperlukan sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengakap dan modern. Pemprov DKI, kata Bang Yos pun harus menyediakan sarana jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah. Dalam perda iu disebutkan dibangun untuk menunjang keberadaan Jakarta sebagai kota jasa (Service City).

Ruang bawah tanah yang dipakai oleh sarana fasilitas utilitas, sepenuhnya milik pemda setempat. Pembangunan sarana terpadu itu bisa digarap bersama pemda dengan perusahaan penyedia utilitas umum. Kerjasama itu dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.

Para pemakai sarana jaringan utiitas tersebut, menurut Perda 8/1999 dapat dikenai uang sewa dalam bentuk retribusi daerah. Sedangkan untuk mengelola dan mengendalikan fasilitas umum itu, ditunjuklah sebuah badan pengelola, seperti Dinas PU. Pihak pengelola dapat mencabut izin pemasangan jaringan utilitas kalau-kalau tidak dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dalam bentuk ketentraman lingkungan, kelancaran berlalu lintas, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, keamanan para pejalan kaki. Itu sebabnya, instansi yang terkait dengan pekerjaan penempatan jaringan utilitas antara lain Dinas PU, Dinas Pertamanan, Dinas Tata Kota, serta Dinas Lalu LIntas Angkutan Jalan.

Walaupun sudah diterbitkan sejak 1999, namun kenyataannya tak dilaksanakan dengan baik. Terbukti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berang karena jalanan dan trotoar masih compang-camping, tidak rapi sebagai bekas galian. (saksono)

BERITA TERKAIT

BPK Apresiasi Karya Film Tentang Kawal Harta Negara

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengumumkan karya terbaik dalam Malam Penghargaan (Awarding Night) Festival Film Kawal Harta Negara…

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

Ancaman Sanksi Pelanggar Aturan B20

      NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menentukan teknis sanksi yang akan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jack Ma: “Manusia Rp594 Triliun”

Dengan kepemilikan harta yang mencapai 270 miliar RMB (Rp594 triliun) menjadikan CEO Alibaba Group Jack Ma dan keluarganya sebagai orang…

Menanti Realisasi Janji Jack Ma

Pendiri perusahaan perdagangan daring raksasa, Alibaba, Jack Ma berjanji kepada pemerintah Indonesia untuk membantu pengembangan sumber daya manusia di sektor…

Berharap Indonesia Belajar Dari "Eleven-Eleven"

Pendiri dan pemimpin Alibaba, pasar daring terbesar di China, Jack Ma berharap agar Indonesia dapat belajar dari keikutsertaan dalam pesta…