Trotoar dan Jalanan Compang-camping, Siapa tanggung Jawab?

Trotoar dan Jalanan Compang-camping, Siapa tanggung Jawab?

Masyarakat di kota besar, termasuk Jakarta, dipusingkan dengan banyaknya galian baik di tepi jalan raya maupun di trotoar-trotoar. Kalau pun sudah ditutup lagi, kebanyakan tidak rapi.Tak jarang para pengguna jalan dibuat celaka.

Bahkan tak jarang, trotoar jadi sempit karena banyaknya tutup lobang galian serat optik, pipa air bersih, dan tiang-tiang, baik tiang listrik, dan tiang telepon. Gali lobang tutup lobang itu juga memicu kemacetan di mana-mana. Yang paling repot adalah para pejalan kaki. Tak jarang mereka harus turun ke jalan karena trotoar tak bisa dilalui. Belum lagi jalur itu di-booking oleh para pedagang kaki lima maupun buat parkir kendaraan, baik sepeda motro maupun mobil.

Persoalan compang-campingnya jalanan dan trotoar tersebut diunghkit oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok. Dia menuding para kontraktor yang menjadi biang keladinya. Karenanya, dia berniat memperkarakan para kontraktor itu secara pidana.   

“Kita laporkan atas kerusakan aset tidak masalah. Itu trotoar milik kita,” kata Ahok. Dia mengungkapkan, selama ini jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah berulang kali mengingatkan para kontraktor agar tidak merusak jalan dan trotoar.  

Soal itu, Kepala Dinas PU DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan menambahkan pihaknya telah berupaya menertibkan utilitas, termasuk utilitas yang melintang di saluran air. Namun, menurut dia, keberadaan aset perusahaan swasta itu sulit dipindahkan karena kesalahan kebijakan masa lampau. Itu sebabnya, kata Manggas, pihaknya tak bisa bertindak dan sebaliknya dia minta warga masyarakat bersabar menunggu sampai proyek galian itu ditertibkan lagi.

“Kami perbaiki jalan, sudah mulus, lalu digali lagi oleh perusahaan untuk utilitas dan tidak dikembalikan seperti semula,” tuturnya. Sering didapati penggalian hanya sedalam  30-40 cm. Padahal, kata dia, harusnya sekitar 1,5 m. Dia menambahkan, aparatnya menemukan banyak penutupan galian tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga merusak jalan.

Galian lainnya adalah pipa gas yang dipasang oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pertamina. Wagub pun mengeluhkan adanya permintaan pembongkaran jalan untuk saluran pipa gas. Sebab, dia khawatir, jalanan akan tambah macet dan rusak. Belum lama ini, PGN dan Pertamina mengajukan izin bongkar jalan di kawasan Marunda dan Cilincing.

Sarana Utilitas

Sebetulnya, kasus gali lobang tutup lobang di jalanan itu sudah lagu lama. Karena, sebenarnya sudah ada solusinya. Yaitu dibuatnya saluran utilitas bersama yang disiapkan oleh pemerintah daerah. “Jadi, pemda yang menyiapkan, dan para penyelenggara utilitas itu menyewa saluran tersebut. Jadi, kalau sudah disiapkan lobangnya, ya tak ada lagi gali lobang tututp lobang,” kata pakar tata kota Nirwono Joga kepada Neraca.

Meniru seperti yang di film-film barat, di kota-kota besar di luar negeri mempunyai jaringan saluran besar di bawah tanah yang dapat dipakai untuk menempatkan kabel telepon, pipa air bersih, kabel serat optik, juga pipa gas. Menurut Joga, hal itu sudah sejak lama diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Walaupun sudah terlambat, kata dia, proyek pembuatan lobang besar serba guna di bawah tanah itu harus dilakukan. Karena, proyek pembangunan sarana utilitas itu akan terus dilakukan seiring berkembangkan aneka macam aktivitas perkotaan. “Jika sejak awal disiapkan, tak ada lagi gali lobang tutup lobang di trotoar dan jalanan,” kata Nirwono yang juga wakil ketua Ikatan Arsitek Laksekap Indonesia (IALI).

Joga juga menjelaskan, jaringan terpadu itu juga difungsikan sebagai saluran air bawah tanah yang diharapkan mampu menampung luapan air hujan, dan kota terhindar dari banjir, Karena lobang itu cukup besar. Karena itu, Joga berharap Pemprov DKI di bawah Gubernur Joko Widodo dan Wagub Basuki mau memulai membangun jaringan terpadu untuk seluruh sarana utilitas kota yang ada. “Pemda bisa menyewakan sarana tersebut kepada perusahaan penyelenggara utilitas tersebut,” kata dia. (saksono)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…