Pemkot Surabaya Libatkan 19 Kampus Dampingi Anak Putus Sekolah - CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY

NERACA

Pemkot Surabaya menggandeng kalangan mahasiswa untuk menangani anak putus sekolah, yaitu dengan mendirikan program tanggung jawab sosial kampus (Campus Social Responsibility/CSR). Dalam pelaksanaannya, program yang sudah dikaji selama 3 tahun dan baru tahun ini dapat direalisasikan, melibatkan para mahasiswa dari 19 perguruan tinggi di Surabaya, plus didukung oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Seto Mulyadi.

Kepala Dinas Sosial Surabaya Supomo menjelaskan, untuk tahap pertama CSR ini, para mahasiswa akan mendampingi 243 anak putus sekolah. Pendampingan yang dimaksud meliputi pendekatan psikologis dan pembelajaran. Intensitas pertemuan antara kakak dan adik pendamping tersebut direncanakan minimal sepekan sekali. Namun, tidak menutup kemungkinan tatap muka pendampingan ditambah jadi lebih dari sekali dalam sepekan kalau anak-anak sudah merasa nyaman dan senang.

"Anak-anak nantinya memang diarahkan pada sekolah yang berdekatan dengan rumahnya. Pendampingan tetap diberikan agar motivasi anak untuk belajar tetap terjaga," kata pemerhati anak Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto. Dia mengapreasiasi program pertanggungjawaban sosial (CSR) bidang pendidikan yang selama ini diterapkan di Pemkot Surabaya. Menurut dia, Pemkot Surabaya dinilai berhasil memberdayakan masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, untuk sama-sama peduli terhadap permasalahan anak.

"Semoga langkah ini bisa dicontoh kabupaten/kota di daerah lain," ujar Kak Seto di acara program CSR yang diluncurkan di Convention Hall Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya, beberapa pekan lalu. Dalam pandangan Kak Seto, langkah pendampingan ini sebenarnya juga dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi anak, sebab spektrum cerdas itu sangat luas. Cerdas, kata dia, tidak hanya dalam hal akademis, tapi juga non-akademis seperti melukis, olahraga, musik, dan sebagainya.

Di sisi lain, Kak Seto juga menyerukan jauhkan kekerasan dari pendidikan karena kekerasan di sekolah bisa membuat anak tidak kerasan dan nyaman belajar. Hal itu menurut Kak Seto juga menjadi salah satu faktor pendorong anak putus sekolah.

Selain karena faktor ekonomi, faktor psikologis juga memegang peranan penting yang menentukan anak tersebut mau bersekolah atau tidak. "Mari kita wujudkan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak. Sebab, pendidikan itu sejatinya merupakan hak anak dan kita semua wajib menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh anak," tutur psikolog yang mulai fokus pada permasalahan anak sejak 4 April 1970 ini.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan (dindik) Surabaya Ikhsan, metoda pendampingan semacam ini membawa efek ganda. Bagi anak-anak yang didampingi tentu mereka akan merasa percaya diri, tidak minder, sehingga motivasi diri mereka bisa bangkit dan potensi yang dimiliki bisa berkembang.

“Kami sangat terbantu dengan adanya program CSR. Sebab, program ini mempunyai tujuan dan target yang sejalan dengan visi pemkot, yakni ke depan sudah tidak dijumpai lagi anak yang tidak bersekolah,” ujar Ikhsan.

BERITA TERKAIT

Pendapatan Ancora Resources Terkoreksi 7% - Kinerja Anak Usaha Melorot

NERACA Jakarta – Performance kinerja keuangan PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) masih membukukan raport merah di kuartal tiga 2017.…

Telkomsel Bantu 5000 Anak Yatim Piatu di 4 Kota - Berbagi Kasih dan Sukacita Sambut Natal

Berbagi kebahagian dan kecerian dalam rangka menyambut hari raya Natal 2017, Telkomsel menggelar rangkaian kegiatan kepedulian sosial dengan tema “Saatnya…

Pemkot Bekasi Himpun Investasi 2017 Rp7,8 Triliun

Pemkot Bekasi Himpun Investasi 2017 Rp7,8 Triliun NERACA Bekasi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi,…

BERITA LAINNYA DI PENDIDIKAN

Sekolah Umum Tempat Tumbuhkan Radikalisme?

    Kementerian Agama menyebut radikalisme di dunia pendidikan justru tumbuh di sekolah umum dengan salah satu pemicunya waktu ajar…

15 Kepala Daerah Terima Penghargaan Kihajar

  15 Kepala Daerah di Indonesia menerima penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) 2017. Para kepala daerah ini terdiri dari…

237 SMK Terima Sertifikasi LSP-P1

      Sebanyak 237 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1) dari Badan…