NERACA

Jakarta - Conservation Director WWF, Nazir Foead, mengatakan komoditas kelapa sawit sudah tidak diragukan lagi menjadi pionir peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat di sekitar perkebunan. Namun di dalam pergerakan korporasi kelapa sawit, harus bisa menjawab sejumlah permasalahan yang timbul, seperti masalah kelestarian alam dan meminimalkan deforestasi serta konflik lahan yang hingga saat ini masih ramai dibicarakan.

"Pada dasarnya perkembangan industri kelapa sawit nasional tumbuh pesat, mengikuti kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat, akan tetapi industri kelapa sawit harus bisa melestarikan alam. Karena dalam 20 tahun terakhir banyak terdengar isu yang tidak baik dalam industri sawit," jelas Nazir di Jakarta, Rabu (5/2).

Lebih lanjut lagi Nazir mengatakan sawit Indonesia tengah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor terbesar, tetapi juga karena tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan minyak sawit yang dihasilkan melalui pengelolaan yang lestari.

"Isu kelestarian bukanlah hal yang mudah disepakati semua pihak, begitu pun mengenai cara pembuktiannya. Namun, semua pihak akan bersepakat bahwa pilar utama yang menyokong kelestarian adalah adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan,"kata dia.

Di tempat yang sama, Daud Dharsono, Presiden Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk mengatakan pemerintah diharapkan melakukan program replanting atau penanaman pohon sawit kembali. Khususnya bagi petani sawit independen. Pasalnya, dengan perawatan yang minim dan keterbatasan pembiayaan produktifitas minyak sawit dari para petani tersebut hanya sekitar dua ton per ha-tiga ton per hektare (ha) saja.

Dia mengatakan, setidaknya luasan lahan perkebunan sawit yang harus di replanting tersebut mencapai dua juta ha. Dia menghitung, biaya replanting yang harus dikeluarkan mencapai US$ 8.000 per ha. "Oleh sebab itu perlu adanya dukungan," ujar Daud.

Padahal, bila dikelola dan dirawat dengan baik produktifitas CPO dapat menghasilkan dua kali lipat. Daud bilang, bila menggunakan Good Agricultural Practices (GAP) maka produksi CPO dapat mencapai hingga 7,5 ton per ha.

Sekedar gambaran saja, luas areal perkebunan sawit di Indonesia saat ini mencapai 9 juta hektare (ha). Dari jumlah tersebut 50% dimiliki oleh swasta, seluas 8% dimiliki pemerintah, dan sisanya milik petani rakyat.

Pengembangan perkebunan sawit pada lahan-lahan yang  telah terdegradasi merupakan tantangan tersendiri bagi industri sawit Indonesia. Pengembangan sawit semestinya tidak dilakukan pada kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi --seperti pada lahan gambut, hutan primer dan kawasan dengan populasi satwa-satwa langka yang dilindungi, melainkan hanya pada lahan-lahan yang secara ekologi telah terdegradasi.

Kegagalan dalam menerapkan prinsip tersebut kerap menyebabkan industri sawit dituding sebagai penyebab timbulnya deforestasi dan kerusakan keanekaragaman hayati. Hal ini pula yang kadang menjadi sumber “ketegangan” antara banyak pihak. Tak jarang organisasi lingkungan pun dituding menyebarkan kampanye hitam demi menguntungkan kepentingan asing.

WWF-Indonesia meyakini bahwa pembangunan ekonomi selalu dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keberlanjutan baik lingkungan maupun sosial. WWF meminta kepada pelaku usaha agar pengembangan kelapa sawit hanya dilakukan pada lahan-lahan yang terlantar atau terdegradasi, dan bukan dengan mengorbankan hutan alam atau lahan gambut sehingga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan daya dukung kehidupan. Dengan mengakomodir aspek-aspek lingkungan dan sosial, termasuk pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal dan penduduk asli, WWF percaya bahwa pelaku usaha tetap dapat memenuhi target produksi melalui optimalisasi produktivitas lahan.

Standardisasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) mencakup persyaratan pelindungan area bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) merupakan indikator kunci diterapkannya prinsip keberlanjutan pada industri minyak sawit. RSPO dibangun dengan pemahaman bersama dari para pihak yang terkait dalam rantai pasok minyak sawit. Mekanismenya dibangun dan dijalankan melalui konsensus para pihak dalam menentukan standard-standard yang akan diterapkan pada sistem sertifikasi.

WWF-Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah yang telah menetapkan ISPO pada 2011 sebagai mekanisme wajib bagi pelaku usaha untuk pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat terhadap industri sawit yang lestari. Diterapkannya ISPO sebagai aturan wajib dari pemerintah juga merupakan indikasi pengaruh positif yang dibawa RSPO sejak aktif berdirinya asosiasi non-profit dan sukarela tersebut  pada 2004.

Dengan mengaplikasikan RSPO dan ISPO, harapannya kedua skema tersebut dapat mendukung komitmen Pemerintah khususnya komitmen Pemerintah RI untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual/BAU).

Prinsip Lestari

Pasar Indonesia sudah bergerak maju menuju prinsip kelestarian. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa produser sawit Indonesia saat ini mendominasi suplai kelapa sawit yang bersertifikasi ramah lingkungan RSPO atau RSPO Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. Persentasi suplai CSPO dari Indonesia yakni 50% dari CSPO global adalah dari Indonesia sudah melebihi negara tetangga Malaysia dan jumlahnya mencapai hampir setengah dari total suplai di pasar global. Jika pemerintah dan produsen Indonesia melihat  kondisi ini sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global, maka Indonesia perlu lebih serius menjaga konsistensi dan kredibilitas yang sudah terbangun.

Kerja sama dan sinergi para pihak termasuk pemegang kebijakan, pengusaha, LSM, petani, serta masyarakat sangat diperlukan demi keberlanjutan masa depan sawit dan perekonomian Indonesia. Semangat nasionalisme ini tidak hanya berarti menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, tetapi juga artinya mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan di Bumi demi masa depan.