Bangun Pasar Tradisional, Kemenkop UKM Kucurkan Rp900 Juta

Kamis, 06/02/2014

NERACA

Jakarta – Sebagai wujud dari kepedulian akan bencana letusan Gunung Merapi Sinabung, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelontorkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk untuk membangun pasar tradisional di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan oleh Braman Setyo, Deputi Pengembangan Dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM yang mengatakan, adanya bencana letusan gunung Sinabung yang terjadi banyak pedagang mengalami kerugian sehingga Pemerintah mencarikan solusi, sekaligus memberikan fasilitas tempat untuk berdagang kembali.

"Dari Kementerian Koperasi dan UKM akan membangun pasar tradsional baru, dengan anggran sekitar Rp900 juta,” kata Setyo, saat jumpa pers bersama jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Rabu, (5/2).

Menurut dia, Pemerintah Daerah telah menyiapkan tanah seluas 600-700 meter persegi untuk lahan baru pembuatan pasar tradisional ini. “Untuk lokasi tepatnya belum pasti, tapi yang jelas tempat itu memang daerahnya zona aman,” imbuhnya.

Selain pembuatan pasar tradisional, kata Setyo, pihaknya juga memberikan dana bantuan sosial untuk koperasi yang terkena dampak bencana gunung Sinabung. Masing-masing koperasi mendapat Rp 50 juta. "Saat ini data yang sudah masuk di kami baru ada empat koperasi yang kita identifikasi dan akan dilakukan pemberian bansos ini, tapi pasti kedepan ada lagi dan tetap kami berikan" terangnya.

Belum Status Bencana

Sedangkan menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, meskipun bencana sinabung belum ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi pemerintah nasional selalu hadir memberi pendampingan dan penguatan dari mulai anggaran dan manajemennya.

Dalam sejarah kebencanaan di Indonesia, lanjut Sutopo, baru tsunami Aceh yang disampaikan Presiden sebagai bencana nasional. Erupsi Gunung Merapi, lanjutnya, lebih parah dibanding bencana Sinabung tetapi Merapi tetap tidak dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Ketika erupsi Merapi yang melibatkan empat kabupaten dan dua provinsi dengan jumlah pengungsi pada saat itu hampir setengah juta dan kerugiannya lebih besar, dan jumlah korbannya pun lebih besar, itu tidak ada pernyataan langsung mengenai itu sebagai bencana nasional. Tetap kita memberikan pendampingan kepada pemda baik pendampingan pendanaan, logistik, peralatan, manajerial dan administrasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Politikus PDI Perjuangan, Said Abdullah, mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil alih 100 persen penanganan bencana erupsi Sinabung dengan menetapkannya sebagai bencana nasional. Sebab, ketidaktegasan pemerintah menetapkan status bencana Sinabung menyebabkan proses penanganannya menjadi tidak maksimal.

"Saya kira, pemerintah tidak perlu ragu menetapkan bencana yang terjadi di Kabupaten Tana Karo, Sumatera Utara (Sumut), sebagai bencana nasional. Ini penting agar para korban bencana lebih tertangani dengan lebih baik," jelas Said

Penetapan Sinabung masuk kategori bencana nasional kata dia, bukan sebatas tulisan di atas kertas. Tetapi harus melalui aksi nyata pemerintah. Sebab fakta dilapangan, pemerintah lokalnya tidak terlalu peduli (care) dengan penderitaan rakyatnya.

"Yang terjadi kemudian, bupatinya dituntut mundur oleh rakyatnya karena memang mereka tidak siap," katanya. Anggota Komisi VIII DPR ini mengaku penetapan Sinabung sebagai bencana nasional syaratnya belum memadai. Tetapi melihat kondisi para pengungsi dan juga banyaknya korban yang jatuh, penetapan sebagai bencana nasional memang tidak bisa dihindari.

Apalagi, pemerintah daerah, sudah mulai kewalahan menangani korban bencana Gunung Sinabung. "Kalau pusat tidak turun tangan hanya akan membuat para korban Gunung Sinabung makin menderita dan korban kemungkinan akan terus bertambah jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, perlu pusat yang mengkoordinasikan. BNPB harus turun tangan secara penuh dalam penanggulangan bencana disana," imbuhnya. [agus]