NERACA

Jakarta - Greenomics Indonesia menyatakan kebijakan konservasi hutan kelompok Asia Pulp and Paper (APP) menimbulkan tanda tanya besar dalam perspektif hukum.  Pasalnya sejumlah perusahaan yang diklaim pemasok independen, terbukti adalah anak usaha dari raksasa industri bubur kertas itu.

Demikian laporan terbaru Greenomics soal satu tahun pelaksanaan Kebijakan Konservasi Hutan APP yang dirilis, Rabu (5/2/2014). Dalam laporan tersebut Greenomics menyerukan agar APP tidak lagi menyembunyikan status perusahaan pemasok bahan bakunya yang terbukti membabat hutan alam dan gambut.

Greenomics juga meminta agar Rainforest Alliance, tidak melakukan audit terhadap kebijakan APP selama belum ada kejelasan tentang status hukum perusahaan-perusahaan yang disebut APP sebagai pemasok independen.

“Kami harap laporan ini bisa menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan tentang status hukum perusahaan yang selama ini ditutupi sebagai pemasok independen oleh APP,” kata Koordinator Nasional Greenomics Vanda Mutia Dewi.

APP melansir Peta Jalan Kelestarian 2020 (Sustainability Roadmadp 2020 and Beyond) pada Juni 2012. Saat itu, APP menyatakan akan menghentikan pembukan hutan alam dan gambut di areal konsesinya, yang luasnya mencapai 1,08 juta hektare. Sayangnya kebijakan tersebut tidak menyentuh konsesi perusahaan yang disebutnya sebagai pemasok independen. Pembukaan hutan alam dan gambut pada sekitar 30 perusahaan pemasok independen dengan luas konsesi mencapai 1,55 juta hektare pun terus dilanjutkan.

Kemudian, pada dokumen Kebijakan Konservasi Hutan APP yang dilansir Februari 2013, penghentian pembukaan hutan alam memang mencakup areal perusahaan pemasok independen. “Namun sayangnya sebagian besar hutan alam dan gambut di pemasok independen tersebut sudah terlanjur habis. Fakta ini seharusnya tidak boleh dilupakan,” kata Vanda.

Bukti bahwa pemasok independen ternyata adalah anak usaha langsung dari APP terlihat jelas saat lima pemasok besar APP yaitu PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI), PT Ruas Utama Jaya (RUJ), PT Rimba Mandau Lestari, PT Rimba Hutani Mas (Jambi) dan PT Rimba Hutani Mas (Sumatera Selatan) mengajukan permohonan persetujuan kepada Kemenhut untuk melaksanakan kerjasama operasional dengan dua anak usaha APP yaitu PT Arara Abadi dan PT Wirakarya Sakti. Permohonan tersebut diajukan tiga bulan setelah APP meluncurkan Kebijakan Konservasi Hutan.

Permohonan persetujuan tersebut, ungkap Vanda, ditolak Kemenhut setelah pemantauan yang dilakukan Direktorat Jenderal Planologi Kemenhut membongkar fakta bahwa perusahan-perusahaan tersebut terkait langsung dengan APP. “Kemenhut pun selanjutnya meminta agar APP tidak lagi mengajukan permohonan kerjasama operasional serupa untuk perusahaan-perusahaan yang diklaim sebagai pemasok pemasok independen,” ujar dia.

Vanda menyatakan,APP sepantasnya menyingkap status hukum seluruh perusahaan pemasoknya. Dia mengingatkan APP seharusnya menyadari penolakan Kemenhut terhadap permohonan yang diajukan pemasoknya punya implikasi hukum jika tidak ada pengakuan terhadap apa yang sudah diampaikan dalam dokumen permohonan.

Sementara itu, Market Transformation Leader WWF Indonesia Aditya Bayunanda menyatakan hingga kini kebijakan konservasi hutan APP belum menyentuh bagaimana mengganti kerusakan hutan yang telah dilakukan. Dia mengingatkan, APP telah membuka hutan alam seluas lebih dari 2,6 juta hektare sebelumnya."APP seharusnya bertanggungjawab karena mewariskan hutan rusak yang sangat luas," kata dia.

Aditya melanjutkan dengan sejarah perusakan hutan yang kelam,  APP bukanlah model yang layak ditiru oleh perusahaan pulp dan kertas lain. "APP baru menyatakan berhenti membabat hutan alam setelah hutannya habis. Jika kampanye ala APP ditiru perusahaan lain, bisa membahayakan masa depan hutan Indonesia," katanya.