NERACA

Sukabumi- Keinginan pelaku Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi pelaksana Payment Point Online Bank (PPOB),  untuk mendapatkan biaya pengganti pembuatan struk dari PT PLN, khususnya Area Pelayanan Jaringan (APJ) Sukabumi,  dinilai salah kaprah. Kabag Humas APJ PLN Sukabumi Harry Suharna As, menyebutkan PLN tidak terikat kerjasama dengan pihak KUD dan pelaku PPOB lainnya,.

Bisnis pembayaran listrik ini, kata Harry, sudah merupakan bisnis terbuka yang bisa dilaksanakna oleh siapapun." KUD atau lembaga yang menerima setoran listrik bekerjasama dengan pihak perbankan. Jadi KUD seharusnya menayakannya kepada Up  Line nya. Sebab sejak beberapa tahun lalu, KUD telah bercerai dengan PLn dalam hal kerjasama" terang pria yang akrab disapa Harry SAS ini, kepada Neraca Selasa,(26/7) 

Collection fee atau biaya pengumpulan dari Penerangan Jalan Umum yang dimaksud oleh KUD, ujar dia, seharusnya dibicarakan kepada Up line bank dan Pemerintah Daerah sebagai mitra KUD, " Ini  diluar wewenang PLN. Tetapi persoalan itu sebaiknya antara KUD Up Line Bank nya dan Pemda membicarakan dalam satu meja. Karena soal penagihan rekening listrik oleh rekening sudah domain perbankan, maka perlu juga pihak perbankan yang menjadi up linenya diajak bicara" saran dia.

Ditanya soal kesepakatan kerjasama antara PLN dan Pemereintah Daerah, Harry menegaskan, telah menerima tawaran kerjasama (Memorandum of Understanding) dari Pemda, khususnya dari Kabupaten Sukabumi. Namun pengajuan kerjasama itu, kata dia, klausulnya masih dipelajari oleh pihak PLN dan sedang diproses, " kita sudah terima penawaran dan sampai saat ini masih dipelajari" tegas Harry

Sementara pihak Pemda Kabupaten Sukabumi, ketika dikonfirmasi melalui Plt Kabag Ekonomi, Dadang Budiman, soal keinginan KUD untuk mendapatkan dana pengganti struk PJU, pihaknya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Namun Dadang mengatakan Pemda pernah memberikan bantuan terhadap sejumlah KUD berupa komputer, " Keinginan KUD ini akan kita pelajari. Saya belum bisa memberikan jawaban, karena belum mengetahui persoalan yang diingin oleh rekan-rekan pengelola KUD. Soal kerjasama antara Pemda Kabupaten dan PLN yang dicurigai belum ada, kita sudah melayangkan surat permohonan kerjasama dengan PLN, dan belum mendapatkan jawaban resmi"  ungkap Dadang yang juga menjabat sebagai Kabag Katahanan Pangan.

Sementara salah satu pengurus KUD di Kabupaten Sukabumi, Mulyadi ketika dimintai pendapatnya, berharap pemda sebagai mitra KUD, sudah selayaknya memikirkan pengeluaran KUD. Karena KUD, kata dia, memiliki beban biaya dan memberikan pendapatan kepada Pemda.

" Kita tak berkata bahwa ini bernama PPOB yang memberikan kontribusi,  tetapi selayaknya upaya kita mendapat pengharagaan. Seperti yang saya katakan kepada Neraca sebelumnya, kami memiliki karyawan, membuat struk rekening PJU, dan menggunakan sarana dan prasaranan lainnya. Semoga saaja Pemda dapat memahaminya, " pungkas Mulyadi.