Perlindungan Konsumen Properti Lemah

NERACA

Jakarta - Indonesia Property Watch mengatakan, perlindungan konsumen properti di Indonesia masih sangat lemah karena masih banyak persoalan yang lebih merugikan konsumen dibandingkan dengan pengembang.

Perlindungan konsumen properti di Indonesia sangat lemah. Banyaknya pengembang yang mengobral janji. Belum lagi masalah serah terima yang molor lama dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian, kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, kemarin.

Menurut Ali, lemahnya perlindungan konsumen properti di Tanah Air juga dapat dilihat dengan banyaknya pengembang "nakal" yang membangun rumah tanpa mengindahkan peruntukan dan keamanan lingkungan sehingga sistem drainase kota menjadi terganggu.

Dia menegaskan, verifikasi dari pengembang nakal seharusnya bisa mulai dilihat dari perijinan yang diperolehnya termasuk amdal yang seharusnya menjadi persyaratan ketika mereka mau membangun kawasan perumahan.

Namun kenyataannya ada saja pengembang nakal yang membangun perumahan mereka di sempadan sungai seperti yang terjadi Depok dan Bojong Gede sehingga rumah yang ditempati menjadi rusak akibat kondisi tanah sempadan sungai yang tidak stabil. Dalam kondisi ini konsumen tidak tahu harus mengadu kemana, katanya.

Permasalahan itu, ujar dia, seharusnya menjadi fokus pemerintah karena ternyata ditemukan banyak tata ruang di Indonesia yang berubah sehingga pemerintah daerah yang mengeluarkan izin dengan melanggar aturan seharusnya dapat ditindak tegas.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch menyayangkan Kementerian Perumahan Rakyat yang seharusnya mewakili pemerintah untuk dapat melindungi konsumen ternyata tidak dapat menindak terlalu jauh.

Sebenarnya dalam UU yang ada, pengembang nakal dapat terkena sanksi berupa denda sampai kurungan. Namun permasalahan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah untuk UU tersebut sehingga belum dapat diterapkan, ucapnya.

Dengan kata lain, dia menyatakan bahwa hingga kini belum ada juga sistem yang jelas yang dapat membuat efek jera bagi para pengembang nakal.

Ali juga mengatakan, asosiasi seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga tidak dapat menindak bila ternyata pengembang nakal tersebut bukan merupakan anggota asosiasi. [ardi]

BERITA TERKAIT

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD NERACA Sukabumi - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi menilai Pemerintah…

Nilai Indeks Tendensi Konsumen Sumsel Meningkat

Nilai Indeks Tendensi Konsumen Sumsel Meningkat NERACA Palembang - Nilai indeks tendensi konsumen (ITK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada triwulan…

Pendapatan Bumi Serpong Damai Turun 27,6% - Bisnis Properti Lesu

NERACA Jakarta - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan pendapatan penjualan Rp3,12 triliun pada semester pertama tahun ini, turun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan

      NERACA   Jakarta - Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi. Indonesia pun…

Taiwan akan Jadikan Indonesia Basis Produksi di Asia

      NERACA   Jakarta - Pemerintah New Taipei City bekerjasama dengan Taiwan External Trade and Development Council di…

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…