Perlindungan Konsumen Properti Lemah

NERACA

Jakarta - Indonesia Property Watch mengatakan, perlindungan konsumen properti di Indonesia masih sangat lemah karena masih banyak persoalan yang lebih merugikan konsumen dibandingkan dengan pengembang.

Perlindungan konsumen properti di Indonesia sangat lemah. Banyaknya pengembang yang mengobral janji. Belum lagi masalah serah terima yang molor lama dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan perjanjian, kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, kemarin.

Menurut Ali, lemahnya perlindungan konsumen properti di Tanah Air juga dapat dilihat dengan banyaknya pengembang "nakal" yang membangun rumah tanpa mengindahkan peruntukan dan keamanan lingkungan sehingga sistem drainase kota menjadi terganggu.

Dia menegaskan, verifikasi dari pengembang nakal seharusnya bisa mulai dilihat dari perijinan yang diperolehnya termasuk amdal yang seharusnya menjadi persyaratan ketika mereka mau membangun kawasan perumahan.

Namun kenyataannya ada saja pengembang nakal yang membangun perumahan mereka di sempadan sungai seperti yang terjadi Depok dan Bojong Gede sehingga rumah yang ditempati menjadi rusak akibat kondisi tanah sempadan sungai yang tidak stabil. Dalam kondisi ini konsumen tidak tahu harus mengadu kemana, katanya.

Permasalahan itu, ujar dia, seharusnya menjadi fokus pemerintah karena ternyata ditemukan banyak tata ruang di Indonesia yang berubah sehingga pemerintah daerah yang mengeluarkan izin dengan melanggar aturan seharusnya dapat ditindak tegas.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch menyayangkan Kementerian Perumahan Rakyat yang seharusnya mewakili pemerintah untuk dapat melindungi konsumen ternyata tidak dapat menindak terlalu jauh.

Sebenarnya dalam UU yang ada, pengembang nakal dapat terkena sanksi berupa denda sampai kurungan. Namun permasalahan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah untuk UU tersebut sehingga belum dapat diterapkan, ucapnya.

Dengan kata lain, dia menyatakan bahwa hingga kini belum ada juga sistem yang jelas yang dapat membuat efek jera bagi para pengembang nakal.

Ali juga mengatakan, asosiasi seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga tidak dapat menindak bila ternyata pengembang nakal tersebut bukan merupakan anggota asosiasi. [ardi]

BERITA TERKAIT

KSEI Sosialisasikan Perlindungan Investor

NERACA Manado - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan sosialisasi fasilitas…

Persaingan Usaha Perlu Dekat dengan Perlindungan Konsumen

NERACA Depok - Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Rizal E.Halim mengatakan persaingan usaha tidak cukup untuk…

IPW Rilis Pameran Properti Online Pertama - Menjawab Kebutuhan Pasar

NERACA Jakarta –Belum tercukupinya kebutuhan rumah di masyarakat, masih menjadi potensi pasar bisnis properti yang menjanjikan bagi para pengembang. Berangkat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas : Asian Games 2018 Harus Bebas dari Teror

      NERACA   Jakarta - Asian Games ke-18 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus - 2 September…

Konsumsi Premium Di Jawa Madura dan Bali Turun 50%

    NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM)…

BPK Jadi Auditor Anti Korupsi Internasional

    NERACA   Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menerima mandat sebagai auditor Akademi Anti Korupsi International…