NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menilai tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) merupakan cerminan bagi perekonomian suatu negara. Namun sayangnya masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan. Bahayanya hal tersebut sangat berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan.

"Kegagalan penerapan GCG menjadi salah satu pemicu krisis keuangan dunia dalam 10 tahun terakhir. Bahkan  semakin memperburuknya kondisi ekonomi Indonesia perlu duakui merupakan kegagalan implementasi GCG di sini. Juga perlu diekathui perusahaan global pernah didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya penerapan GCG,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, dalam acara Peluncuran Peta Arah GCG Indonesia di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut dia, pentingnya penerapan GCG secara baik dan berkelanjutan. Pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan. Jika hal tersebut berhasil diimplementasikan ia melihat sebetulnya kinerja perusahaan juga akan semakin terdorong.

"Dengan GCG yang baik kita bisa melakukan manajemen perusahaan secara handal, memitigasi risiko, menjaga standar kualitas produk, meningkatkan akses permodalan, dan membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Nah, itu semua kan sangat menguntungkan bagi perusahaan karena semetinya kinerja juga dapat terdorong. Lalu kenapa perusahaan kerap tidak menjalankannya,” tutur Muliaman.

Bahkan dengan penerapan GDG perusahaan dapat lebih transparan sehingga memberikan kepercayaan diri bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya di sebuah negara dengan penerapan GCG yang baik. "Akhirnya GCG ini bisa berkontribusi kepada aliran investasi dan pada gilirannya menciptakan lapangan kerja.”

Lanjut, Muliaman menilai dengan diterbitkannya peta arah GCG Indonesia khusus untuk emiten dan perusahaan publik ini diharapkan perusahaan punya pegangan konsep yang matang. Sebab peta arah GCG itu disusun bersama seluruh pemangku kepentingan industri keuangan di Indonesia. Serta memperoleh dukungan dari International Financial Corporation (IFC).

"Road map ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan di Indonesia mampu sejajar dengan GCG perusahaan di kawasan ASEAN. Mudah-mudahan bisa menempatkan perusahaan publik di tanah air masuk dalam 100 besar di dunia terkait GCG," tegas Muliaman.

Lebih dari itu Muliaman mengingatkan penerapan GCG itu sebetulnya sudah diatur melalui Peraturan OJK Nomor 21/2011 yang menekankan pentingnya sistem keuangan yang sehat dan kokoh serta mampu melindungi kepentingan perusahaan. "Ini adalah pijakan awal bagi kita untuk menciptakan perekonomian yang kuat dan berkesinambungan karena membahas praktik tata kelola perusahaan yang sesuai dengan aturan, termasuk perlindungan kepada pemegang saham , transparansi informasi serta peran dan tanggung jawab direksi," pungkasnya. [lulus]