GCG Perusahaan Publik Jadi Indikator Investasi

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) oleh emiten dan perusahaan publik akan menjadi indikator bagi investor asing yang punya pengetahuan terbatas tentang Indonesia.

"Pada era pengurangan stimulus keuangan oleh Bank Sentral AS dan uang mudah (easy money) berakhir, investor harus menentukan pilihan negara lokasi investasi. Indikator sebuah negara, termasuk pengelolaan perusahaan menjadi isu penting," kata Chatib di Jakarta, Selasa (4/2).

Dia mengatakan dampak pengurangan stimulus keuangan oleh Bank Sentral AS yaitu negara-negara berkembang (emerging market) bertarung untuk mendapatkan modal dari investor. "Pada era uang sulit, investor mulai melihat tentang pengelolaan perusahaan. Tapi pada era uang mudah, isu pengelolaan ini seringkali dilupakan walau penting," terangnya.

Pada periode awal penerapan, tata kelola perusahaan yang baik untuk emiten dan perusahaan publik akan mempengaruhi kinerja perusahaan. "Karena semua persoalan akan menjadi sangat rumit. Biaya transaksi akan naik. Tapi ketika proses ini menjadi terbiasa, kita akan masuk dalam tahap berikutnya," jelas Chatib. [lulus]

BERITA TERKAIT

Harvest Time Targetkan Listing April 2018 - Lepas 1,86 Miliar Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Memanfaatkan melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG), dinilai waktu yang tepat untuk melaksanakan penawaran umum saham…

BEI Ingatkan BSWD Wajib Beli Saham Publik - Proses Sebelum Delisting

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa manajemen PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) memiliki kewajiban…

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…