Apkasi Prihatin Eksploitasi SDA oleh Asing

NERACA

Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor, menyatakan keprihatinannya atas eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam (SDA) di Indonesia oleh perusahaan, khususnya asing. “Kekayaan alam kita dikuras asing. Ini ujian terhadap integritas bangsa kita. Integritas kita seharusnya dijaga seperti kita menyayangi diri sendiri,” tegasnya, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/2).

Hal itu dikemukakan Isran Noor di GOR Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (2/2) pekan lalu, dalam acara "Isran Noor Mendengar" yang dihadiri sekitar 3.000 orang, terdiri atas mahasiswa, para pejabat Kutai Timur dan masyarakat Kalimantan Timur.

Dia kemudian memberikan contoh, Provinsi Kalimantan Timur yang menyumbang hampir 30% dari total devisa negara, namun tidak ada putra Kalimantan Timur yang ditunjuk menjadi pemimpin di pusat. “SDA kita dikuras. Kita sudah mengetahui ketatanegaraan dan proses demokrasi politik dengan baik. Kalau tidak ada orang yang berani berbicara lantang, maka kita akan tetap stagnan seperti sekarang. Ini yang mendorong saya untuk berjuang,” terang Isran.

Sebagai bupati, dia mengaku berani memutus perusahaan asing di Indonesia. “Sudah tiga kali saya menghentikan perusahaan asing. Tahun 2008, saya memutus perusahaan Australia dan Inggris sampai arbitrase di Singapura. Sekarang dalam proses pending karena pemerintah mencabut dukungan, tapi saya lanjutkan ke tingkat internasional di Washington. Insya Allah pertengahan Februari sudah ada pengumuman hasil arbitase,” jelas Isran.

Perlawanan Isran terhadap korporasi asing yang dianggap tidak benar dalam menjalankan usahanya di wilayah Kutai Timur ditunjukkan dengan menggugat dua perusahaan tambang raksasa dunia, Rio Tinto (Australia) dan Beyond Petroleum (Inggris), pemilik awal PT Kaltim Prima Coal (KPC) di ICSID (International Center Settlement Investment of Disputes).

Bahkan, dirinya sempat menutup operasi KPC dan menghentikan izin perusahaan tambang batu bara Churchill Mining. Menurut dia, kekayaan alam di bumi ini adalah milik bangsa dan hak kedaulatan negara, sehingga harus dikuasai negara dan untuk kedaulatan rakyat, sesuai dengan amanah UUD 1945.

Pada kesempatan dialog, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman, Rahmadasa Nasution, mengungkapkan harapannya agar Apkasi bisa memperjuangkan dana perimbangan keuangan daerah untuk kesejahteraan rakyat. “Kita punya sumber energi tapi tidak memiliki listrik. Saya minta bapak perjuangkan aspirasi kami para mahasiswa di tingkat nasional,” katanya.

Rahmadasa mengatakan turut bangga bahwa Apkasi dipimpin oleh putra daerah Kalimantan Timur. Dia berharap, keberadaan Isran di Apkasi selaku 'presiden' dari seluruh bupati di Indonesia mampu memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.[ardi]

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…

BEI Gelar Roadshow Pasar Modal Ke Tiongkok - Bidik Lebih Banyak Investor Asing

NERACA Jakarta  - Meskipun penetrasi pasar modal di dalam negeri masih rendah, hal tersebut tidak membuat PT Bursa Efek Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…