Defisit Masih Mengancam

Kita tentu prihatin melihat kondisi Indonesia saat ini. Pasalnya, defisit neraca perdagangan secara kumulatif (Januari-Desember) 2013 mencapai US$4,1 miliar, lebih tinggi ketimbang 2012 yang tercatat US$1,33 miliar. Ini berarti angka defisit naik tiga kali lipat, walau khusus pada Desember 2013 mengalami surplus US$1,5 miliar.

Menurut data Kementerian Perdagangan, ekspor selama Desember mencapai US$16,9 miliar karena penguatan ekspor yang mulai terlihat sejak pertengahan tahun lalu. Nilai ekspor nonmigas ke beberapa negara selama 2013 mengalami kenaikan signifikan a.l. Turki yang mencapai US$172,8 juta, yang disusul kemudian ke Myanmar, Nigeria, Vietnam, Ukraina dan Mesir.

Produk ekspor yang mendorong surplus pada Desember a.l. bijih, kerak dan abu logam serta timah (naik 155,1%), serta sejumlah produk manufaktur yang memberikan kontribusi kenaikan ekspor yang signifikan.

Namun, defisit perdagangan yang secara kumlatif masih membengkak juga akibat impor bahan baku BBM. Menurut data BPS, total impor Desember 2013 mencapai US$ 15,46 miliar, naik 2,04% dibandingkan November 2013.

Penyebabnya, impor migas mengalami peningkatan US$2.702 juta atau naik 6,35% yang disebabkan oleh naikya impor minyak mentah dan gas masing-masing US$2.782 juta (25,76%) dan US$31,4 juta (1,02%), sementara impor hasil minyak turun sebesar US$111,4 juta (0,39%). Meski demikian, pemerintah masih harus bekerja keras untuk terus mengurangi ketergantungan impor dan mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan serta transaksi berjalan.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tetap mewaspadai defisit transaksi berjalan agar bisa mengarah pada tingkat sustainable guna mendukung petumbuhan perekonomian nasional. Kewaspadaan ini juga tercermin dalam bentuk kebijakan yang lebih persuasif dan konsisten, agar keseimbangan neraca perdagangan Indonesia dapat terjaga.

Untuk langkah preventif terhadap ancaman defisit transaksi berjalan yang berdampak pada neraca transaksi berjalan, BI tetap diminta terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya, untuk mendukung penyesuaian keseimbangan eksternal tersebut. Nilai tukar rupiah kini mendekati keseimbangan di level Rp 12.000 per US$.

Kedua, memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian likuiditas. Sejalan dengan itu, suku bunga BI Rate sebaiknya tetap dipertahankan tetap pada tingkat 7,5 %, agar ruang gerak pertumbuhan ekonomi dapat terjaga untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Ketiga, meningkatkan pendalaman pasar valas, termasuk dengan merelaksasi ketentuan terkait tenor forward dengan nonresiden dari yang sebelumnya minimum 3 bulan menjadi minimum 1 pekan.Ini sekaligus untuk mencegah praktik spekulan yang setiap saat dapat mengganggu stabilitas pasar valuta asing domestik, dan sudah diatur mengenai tahapan lindung nilai (hedging). .

Namun, yang patut terus ditingkatkan ke depan adalah koordinasi antarlintas sektoral seperti BI dengan Kemendag, Kemenperin dan Kemenkeu, agar mampu secara komprehensif mendeteksi gejolak pasar yang berdampak pada ketidakkonsistenan di antara implementasi kebijakan di lapangan. Artinya, masing-masing kementerian maupun lembaga jangan berjalan sendiri-sendiri menghadapi kepentingan ekonomi nasional. Semoga!

BERITA TERKAIT

Bank Sentral Targetkan Defisit Transaksi Berjalan Dibawah 3%

      NERACA   Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan mengupayakan defisit neraca transaksi berjalan pada akhir tahun berada…

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD

Banggar DPRD Sukabumi : Pemkot Masih Lemah Dongkrak PAD NERACA Sukabumi - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi menilai Pemerintah…

Aktivitas Wisata di Gili Lawa Masih Disetop

Kepala Balai Taman Nasional (TN) Komodo Budi Kurniawan mengatakan proses suksesi alam (perbaikan ekosistem hutan secara alamiah) akan memulihkan kerusakan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Memacu Daerah Tumbuh

Ketika Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) ke Istana beberapa waktu lalu, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi…

Pelayanan Kartu Sehat dan BPJS?

Persoalan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang belum maksimal sehingga banyak peserta  BPJS…

Teliti Efektivitas Impor

Di tengah membengkaknya arus impor belakangan ini, pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif,…