Regulator Cabut Izin Usaha BPR Vox Modern

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Vox Modern Danamitra Serpong, Banten, terhitung 29 Januari 2014. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kartika Wirjoatmodjo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (3/2), menyebutkan pencabutan izin usaha itu berdasar Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014.

BPR Vox Modern Danamitra tercatat beralamat di Jalan Raya Serpong Km 2 Serpong, Tangerang, Provinsi Banten. Dengan dikeluarkannya surat keputusan pencabutan izin usaha tersebut, maka LPS menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Vox Modern Danamitra.

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Sementara itu, dalam rangka likuidasi BPR Vox Modern Danamitra, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai pemegang saham BPR itu akan mengambil tindakan berupa membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan bank sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Vox Modern Danamitra akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi BPR itu akan dilakukan oleh LPS.

LPS mengimbau nasabah BPR Vox Modern Danamitra agar tetap tenang dan tidak terprovokasi isu apapunl yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi BPR Vox Modern Danamitra serta kepada karyawan BPR itu diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

Rumitnya Urus Izin di OJK, Timbulkan Fintech Ilegal

Oleh: Rezkiana Nisaputra Banyaknya syarat yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara fintech membuat status perizinan fintech lending kian pelik. Meski banyak…

Lembaga SRO Gelontorkan Dana Rp 75 Miliar - Bentuk Anak Usaha di Bidang IT

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia…

Bupati Sukabumi Minta Pelaku UMKM Terus Kembangkan Usaha

Bupati Sukabumi Minta Pelaku UMKM Terus Kembangkan Usaha NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta pelaku Usaha Kecil Menengah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Diminta untuk Tak Naikkan Suku Bunga

  NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) dinilai untuk tidak perlu menaikkan suku bunga acuan pada rapat kebijakan Rabu…

Modalku Salurkan Penjaman Rp2 Triliun ke 7.000 UMKM

    NERACA   Jakarta - Perusahaan teknologi finansial, Modalku menyalurkan pinjaman modal usaha sekitar Rp2 triliun kepada lebih dari…

BNI Klaim Jadi Pionir Penyaluran KUR Petani Garam

    NERACA   Jakarta - BNI menjadi pionir dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani garam sejalan dengan…