Regulator Cabut Izin Usaha BPR Vox Modern

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Vox Modern Danamitra Serpong, Banten, terhitung 29 Januari 2014. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kartika Wirjoatmodjo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (3/2), menyebutkan pencabutan izin usaha itu berdasar Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014.

BPR Vox Modern Danamitra tercatat beralamat di Jalan Raya Serpong Km 2 Serpong, Tangerang, Provinsi Banten. Dengan dikeluarkannya surat keputusan pencabutan izin usaha tersebut, maka LPS menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Vox Modern Danamitra.

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Sementara itu, dalam rangka likuidasi BPR Vox Modern Danamitra, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai pemegang saham BPR itu akan mengambil tindakan berupa membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan bank sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Vox Modern Danamitra akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi BPR itu akan dilakukan oleh LPS.

LPS mengimbau nasabah BPR Vox Modern Danamitra agar tetap tenang dan tidak terprovokasi isu apapunl yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi BPR Vox Modern Danamitra serta kepada karyawan BPR itu diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Ribuan Bisnis UKM Siap Terbitkan Saham di Santara

    NERACA   Jakarta - Setelah mendapatkan izin resmi OJK, Santara platform layanan urun dana siap meluncurkan portfolio bisnis…

Mas Coin Tawarkan Lima Kelebihan Token Utilitas

NERACA Jakarta - Mas Coin, token utilitas hasil kerja sama antara perusahaan penerbit mata uang, Black G dan exchange Latoken…

Bithumb Global Umumkan Generasi Terbaru Pertukaran Aset Digital

  NERACA Jakarta - Bithumb Global, platform global untuk Bithumb Korea – Korea Selatan top pertukaran aset digital, mengumumkan fitur…