Regulator Cabut Izin Usaha BPR Vox Modern

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Vox Modern Danamitra Serpong, Banten, terhitung 29 Januari 2014. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kartika Wirjoatmodjo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (3/2), menyebutkan pencabutan izin usaha itu berdasar Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014.

BPR Vox Modern Danamitra tercatat beralamat di Jalan Raya Serpong Km 2 Serpong, Tangerang, Provinsi Banten. Dengan dikeluarkannya surat keputusan pencabutan izin usaha tersebut, maka LPS menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Vox Modern Danamitra.

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Sementara itu, dalam rangka likuidasi BPR Vox Modern Danamitra, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai pemegang saham BPR itu akan mengambil tindakan berupa membubarkan badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan bank sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi BPR Vox Modern Danamitra akan diselesaikan oleh tim likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi BPR itu akan dilakukan oleh LPS.

LPS mengimbau nasabah BPR Vox Modern Danamitra agar tetap tenang dan tidak terprovokasi isu apapunl yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi BPR Vox Modern Danamitra serta kepada karyawan BPR itu diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investor Meninggalkan Saham Lippo Grup - Kasus Suap Izin Meikarta

NERACA Jakarta – Kasus suap soal perizinan Meikarta sebagai proyek properti Grup Lippo terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, memberikan dampak…

NU: Cabut PMK Penyederhanaan Cukai Hasil Tembakau

NU: Cabut PMK Penyederhanaan Cukai Hasil Tembakau  NERACA Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah segera mencabut Peraturan…

Usaha Kecil Disebut Serap Paling Banyak Pekerja

NERACA Jakarta – Survei Organization of Economic Cooperation Development (OECD) menunjukkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menyerap paling banyak…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Titik Keseimbangan Rupiah Di Posisi Rp15.000

      NERACA   Jakarta - Ekonom Agustinus Prasetyantoko menilai level Rp15.000-an per dolar AS saat ini merupakan titik…

Peringkat Daya Saing Indonesia Diurutan ke 45

    NERACA   Jakarta - Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index 4.0 dengan metodologi baru edisi 2018…

BI Perkirakan Anggaran Penerimaan Operasional Naik 7,9%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan anggaran penerimaan operasional meningkat 7,9 persen menjadi RpRp29,1 triliun pada…