Kerugian Sektor Pertanian Capai Rp2,5 triliun - Akibat Banjir Oktober 2013-Januari 2014

NERACA

Jakarta – Bencana banjir yang menerjang hampir diseluruh wilayah sentral pangan Indonesia telah menyebabkan banyak kerugian di beberbagai sektor. Untuk sektor pertanian, Menteri Pertanian Suswono menyatakan sejak Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014, tercatat sebanyak 240.683 hektar tergenang banjir sehingga bisa dipastikan areal tersebut tidak bisa produksi. “Nilai kerugian perkiraan mencapai Rp2,54 triliun akibat banjir selama periode tersebut,” ungkap Suswono di Jakarta, Senin (3/2).

Ia menjelaskan tanaman pangan yang terkena banjir seluas 236.846 hektar dengan kerugian sebesar Rp2,34 triliun. Hortikultura seluas 643 hektar dengan nilai kerugian mencapai Rp9,99 miliar. Perkebunan mencapai 3.194 hektar dengan nilai keruigian mencapai Rp114,44 miliar dan peternakan kerugiannya mencapai Rp30,51 miliar. “Kerugian terbesar akibat rusaknya tanaman padi di lahan sawah yang tercatat seluas 235.543 hektar,” katanya.

Rincian sawah yang rusak terdiri dari 39.801 hektar sawah yang terkena puso. Serta rusaknya jaringan irigasi tingkat usaha tani dengan kerugian mencapai Rp2,37 triliun. Menurut menteri asal Tegal ini, banjir terjadi pada 16 provinsi, terluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Aceh. “Puso yang parah terjadi di Jawa Tengah seluas 11.931 hektar,” katanya.

Ganti Rugi

Anggota Komisi IV DPR Nabiel Al Musawa meminta pemerintah segera merealisasikan ganti rugi lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam agar para petani tak rugi besar. “Hal ini sebagai upaya jangan sampai mempengaruhi produksi pertanian secara signifikan,” katanya.

Dia mengungkapkan, pemerintah harus merealisasikan penggantian gagal panen yang dialami petani. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e ditegaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan pada kebijakan strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.

Dana dari pemerintah tersebut dapat diupayakan dari anggaran kontigensi yang merupakan dana darurat ketahanan pangan. “Bahkan asuransi petani juga sudah disetujui saat rapat pengambilan keputusan terkait undang-undang tersebut dengan dengan Komisi IV DPR,” ungkap Nabiel.

Jadi, sekarang bagaimana Kementerian Keuangan (Kementan) tidak mempersulit proses pencairan ganti rugi tersebut. Apalagi kondisi petani sedang darurat saat ini. “Jika dibiarkan kondisi pangan kita juga akan terancam. Seharusnya pemerintah mencairkan bantuan itu,” ucapnya.

Namun, Suswono menyatakan, sawah yang terkena banjir belum mendapatkan asuransi. “Untuk sawah yang terkena banjir Januari 2014 belum bisa mendapatkan asuransi, karena anggaran asuransi masih dibahas,” ujarnya.

Menurut dia, meski petani belum bisa mendapatkan asuransi banjir, petani masih bisa mendapatkan ganti rugi. Petani akan menerima anggaran dana puso atau lahan yang rusak akibat banjir. “Ada dana puso namanya kontigensi, ini sifatnya bantuan kepada petani,” jelas Suswono.

Dia mengatakan, pihaknya akan mendata petani yang lahannya terkena puso. Dari pendataan lahan terkena puso, Kementan akan bergerak melakukan penyerahan bantuan tersebut. “Banjir 2014 belum ada gangguan berarti, masih kecil nggak akan menganggu produksi pangan,” ujarnya. Suswono mengatakan, petani yang lahannya terkena puso akan mendapat kompensasi Rp 100.000 per hektar.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menganggarkan dana cadangan Rp 2 triliun untuk petani dan nelayan yang mengalami masa paceklik. Selain itu, pemerintah juga memiliki dana Rp 2 triliun lagi khusus untuk cadangan besar jika terjadi bencana alam. Menurut Hatta, dana tersebut memang dianggarkan untuk membantu para petani dan nelayan yang mengalami masa paceklik, mengingat cuaca yang cukup ekstrem saat ini.

BERITA TERKAIT

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…