DIDUGA PROGRAM KPUCK PUSAT Nilai Anggaran Proyek di Arjawinangun Cirebon Tak Jelas

NERACA

Cirebon - Nilai anggaran pada Proyek Kementrian Pekerjaan Umum Cipta Karya (KPUCK) di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, diduga tak jelas jutrungnya. Pasalnya, pihak kontraktor tidak mencantumkan besarnya nilai anggaran pada papan proyek. Pada papan proyek itu hanya tercantum nama PT, serta peruntukan proyek serta waktu pengerjaan.

Dari hasil pantauan Harian Ekonomi Neraca Cirebon di lapangan menyebutkan, proyek tersebut berada di Desa Arjawinangun dan Desa Jungjang Wetan. Proyeknya sendiri, berupa pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 2 Km serta lebar 3 meter, plus pembuatan tanggul pada sisi jalan sepanjang 600 meter. Disamping itu, ada juga proyek pemasangan paving blok, sepanjang 1200 meter. Proyeknya sendiri dikerjakan oleh PT. Helmi Putra Jaya, yang entah beralamat dimana dan diduga fiktif.

Dari papan proyek yang terpasang itu disebutkan, pekerjaan tersebut merupakan program KPUCK pusat, berupa pengembangan kawasan permukiman Jawa Barat. Proyeknya sendiri berupa penanganan kawasan kumuh. Namun diduga, material yang digunakan terutama batu untuk marka dam, tidak sesuai peruntukan. Kabarnya, memang pihak konsultan masih menunggu hasil lab tentang kekuatan batu tersebut.

“Kami memang masih menunggu hasil uji lab untuk mengetahui kekuatan batu ini, layak tidaknya dipakai. Tapi sepertinya mendekati ketentuan, ya kita pakai saja,” kata orang yang mengaku konsultan yang ditemui Neraca beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kabid Bankim Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon, Arif, BP membantah bahwa pihak Dinas Cipta Karya setempat dilibatkan dalam proyek tersebut. Malahan menurut dia, justru pihaknya mempertanyakan keberadaan proyek tersebut untuk melakukan koordinasi di lapangan. Arif juga mengaku tidak tahu menahu besaran dana untuk proyek itu.

“Terung terang, saya tidak tahu menahu masalah proyek itu. Wong dilibatkan dan diajak bicara saja tidak. Minimal kami sebelumnya diajak untuk mendampingi, karena ini kan wilayah kami. Minimal permisi kalau mau ada proyek disini. Tapi secara aturan memang tidak salah, tapi etikanya kan tidak ada. Giliran wartawan yang menyenakan, kami sekarang yang dibut repot,” kata Arif pada Neraca, Selasa (26/7)

Namun pernyataan berbeda diungkapkan Kasie Bankim Dinas Cipta Karya Kabupaten Cirebon, Asep Djamaludin. Menurut Asep, dirinya memang sempat tahu terkait masalah proyek tersebut. Namun dia mengaku tidak mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya dilapangan. Asep juga enggan berkomentar terkait kualitas batu seperti apa yang seharusnya dipakai untuk proyek ini.

“Memang saya sempat tahu, tapi kan itu bukan urusan saya. Kita memang tidak dilibatkan, jadi saya tidak mau berurusan terlalu jauh. Masalah kualitas batu, lihat saja hasil uji lab- nya,” tukas Asep.

BERITA TERKAIT

Menperin Nilai Indonesia Siap ke Arah Industri Berbasis Digital - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi dari era ekonomi digital saat ini, seperti yang…

Estimasi Risiko Proyek Infrastruktur

    Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pemerintah memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur kita.…

Intiland Anggarkan Capex 2 Triliun - Danai Proyek Eksisting

NERACA Jakarta – Kejar target penjualan tahun ini sebesar Rp 3,3 triliun, PT Intiland Development Tbk (DILD) masih mengandalkan proyek…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS

KPU Kota Sukabumi Lantik Anggota PAW PPK dan PPS NERACA Sukabumi - Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah melantik dua Panitia…

Pemkot Palembang Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemkot Palembang Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah…

Aspartani Lebak Pasok Beras ke Jakarta

Aspartani Lebak Pasok Beras ke Jakarta NERACA Lebak - Asosiasi Pasar Tani (Aspartani) Kabupaten Lebak, Banten mulai memasok beras varitas…