Defisit Neraca Pembayaran Kian Melebar

PENERBITAN GLOBAL BOND US$3 MILIAR

Senin, 03/02/2014

Jakarta – Sejumlah pengamat dan akademisi menilai kebijakan Menkeu menerbitkan surat utang negara dalan bentuk global bond senilai US$3 miliar, diperkirakan akan menambah tekanan defisit neraca pembayaran yang semakin melebar, meski pemerintah berdalih sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian perekonomian nasional saat ini.

NERACA

Menurut ekonom EC-Think Iman Sugema, keputusan pemerintah menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS di tengah buramnya prospek ekonomi dunia harus dicermati, jangan sampai membuat masalah baru karena beban berat di APBN.

"Menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS tahun ini, bahkan dalam denominasi rupiah sekalipun cukup berisiko. Dari sisi internal, fundamental ekonomi kita sedang menghadapi ujian berat, terutama dari defisit neraca perdagangan yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus tertekan,"ujarnya saat dihubungi Neraca, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Iman mengatakan demi menyelamatkan rupiah yang terdepresiasi kelewat dalam, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan sektor riil dengan menaikkan suku bunga guna mengerem konsumsi. Padahal di tahun ini, ekonomi Indonesia bakal “dipanaskan” oleh ingar-bingar Pemilu 2014 yang bisa menyebabkan risiko negara (country risk) Indonesia naik.

Memang bukan tanpa alasan, lanjut Iman pemerintah menerbitkan obligasi, karena untuk saat ini Indonesia harus menghimpun dolar AS, gara-gara neraca transaksi berjalan (current account) defisit, terutama akibat neraca perdagangan yang minus, pasokan dolar di dalam negeri menjadi seret.

"Tak pelak, rupiah tahun lalu terdepresiasi hingga 26%. Rupiah kian haru-biru setelah kebijakan bank sentral AS (The Fed) akan bertahap mengurangi stimulus moneter. Isu ini memicu gelombang penarikan dana besar-besaran dari negara emerging market ke AS. Walau akhirnya The Fed mengurangi stimulus secara bertahap, pelarian modal kadung terjadi," ujarnya.

Menurut Iman, namun pemerintah harus juga memikirkan beban berat di APBN,

utang pemerintah yang mencapai 26% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terkelola dengan baik (manageable), apalagi rasionya jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain. APBN juga masih tidak terkelola secara hati-hati

"Kita tak boleh terbuai oleh tingginya kepercayaan investor asing. Berbagai risiko masih mengadang. Pemerintah perlu membangun benteng pertahanan yang lebih kokoh. Penguatan rupiah harus menjadi prioritas agar mata uang NKRI itu kembali ke nilai wajarnya,"jelasnya.

Kondisi ekonomi yang rapuh, sambung Iman karena tingginya ketergantungan kita terhadap produk impor menjadikan ekonomi Indonesia rentan digoyang inflasi akibat kenaikan harga produk impor (imported inflation).

Menjaga Rupiah

Sebelumnya Pemerintah merasa yakin nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat terjaga stabil di posisi sekitar Rp12.000 hingga akhir 2014. Pasalnya penerbitan global bond sebesar US$3 miliar telah memberi kekuatan baru pada sisi moneter. Bahkan sejumlah utang baru itu juga dinilai sebagai antisipasi langkah tapering off yang akan dilakukan AS pada tahun ini.

“Pemerintah telah menerbitkan global bond pada Januari 2014 ini sebesar US$ 3 miliar. Tujuan utama dari penerbitan SUN (Surat Utang Negara) ini memang untuk menghadapi tapering off yang akan segera dilakukan pemerintah AS. Jadi kita sudah antisipasi masalah itu sejak awal. Karena lebih baik dijawab sejak dini,” kata Menkeu Chatib Basri di sebuah seminar "Making 2014 The Year of Economic & Business Confidence", Kamis (30/1).

Kemudian Chatib melihat ketika tapering off dilaksanakan maka dapat dipastikan rupiah dapat terjaga di posisi sekitar Rp12.000 hingga akhir tahun 2014 ini. “Lagipula nilai rupiah yang saat ini semakin menunjukan ke posisi normal yang memang semestinya begitu. Karena dunia yang sehat sebenarnya tanpa tapering off,” ujarnya.

Adapun utang baru tersebut akan dilunaskan oleh pemerintah dalam waktu 30 tahun. “Ini juga menunjukan negara kita masih bagus. Karena dengan split 30 tahun maka investor punya keyakinan negara Indonesia masih akan tetap berdiri dalam waktu 30 tahun ke depan,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko menilai mau tidak mau untuk jawab tapering off pemerintah memang hanya bisa mengeluarkan global bond. Pasalnya secara jangka pendek tidak ada harapan jika mau dijawab melalui neraca perdagangan. Sebab tidak ada industri yang betul-betul siap mendorong kinerja ekspor untuk menghasilkan inflow lebih banyak pada tahun ini.

“Rupiah pasti akan terdepresiasi lebih dalam ketika tapering off dilakukan. Supaya tetap stabil memang mau tidak mau cuma lewat global bond untuk anstisipasi masalah itu. Sebab untuk mencari inflow melalui perdangan sangat tidak mungkin dalam jangka pendek ini,” kata Prasetyantoko.

Namun Prasetyantoko melihat dampak negatifnya APBN akan terus tersandera utang luar negeri. Sehingga dalam struktur APBN di tahun-tahun yang akan datang akan tetap sama buruknya dengan APBN sebelumnya termasuk yang tahun 2014. Di mana struktur pembiayaan bunga utang akan semakin melebar.

Untuk itu Prasetyantoko menekankan agar keberadaan utang baru itu tidak dimanfaatkan secara sia-sia. “Dengan adanya inflow tersebut memang rupiah bisa ditahan stabil. Tapi jangan sampai penggunaannya sia-sia yang berujung pada outflow percuma seperti impor BBM dan lainnya. Sejumlah utang itu harus bisa digunakan untuk pembangunan hilirisasi industri dalam negeri. Dengan begitu kita punya ekonomi yang sustain tidak seperti sekarang,” ujarnya.

Menurut pengamat perbankan Lana Soelistianingsih, langkah pemerintah menerbitkan global bond hingga US$3 miliar merupakan langkah untuk mengantisipasi dana asing yang keluar akibat adanya penarikan stimulus The Fed. Dia menilai, kebijakan ini untuk menambah neraca modal agar tidak terganggu dengan adanya kebijakan The Fed.

"Jika The Fed masih terus menarik dana asing keluar, maka pemerintah harus mengupayakan tetap ada dana yang masuk. Salah satu caranya menandingi penarikan stimulus AS adalah global bond, karena investor hanya tertarik dengan mata uang dolar AS", katanya.

Apalagi, dia melanjutkan, kondisi rupiah dan mata uang negara lain yang masuk dalam kategori emerging market belum stabil. Sehingga, langkah penerbitan global bond ini dinilai sebagai cara jitu untuk mencari kompensasi dari dana asing yang keluar.

Meskipun diprediksi mampu menambah neraca modal, dia mengakui penerbitan global bond tersebut akan memberatkan APBN. Terlebih jika rupiah semakin melemah saat jatuh tempo pembayarannya. "Akan jadi masalah jika rupiah melemah pada 3 sampai 5 tahun ke depan ketika jatuh tempo. Jika rupiah melemah hingga 20.000 per dolar AS, tentu akan sangat memberatkan, tetapi kalo rupiah bisa menguat, tentu akan menguntungkan bagi negara kita", ungkapnya.

Dia menyebutkan, global bond yang diterbitkan pemerintah masih menarik minat asing, terbukti dengan kelebihan permintaan hingga mencapai US$17 miliar, namun ketika pemerintah menerbitkan pada 7 Januari kemarin, yang direalisasikan hanya US$4 miliar atau naik US$1 miliar dari rencana penerbitan sebelumnya.

Sehingga, dia menyimpulkan pemerintah memang perlu dinamis untuk menangani kondisi saat ini. Namun, untuk jangka panjang pemerintah perlu memikirkan strategi dan langkah-langkah guna memperkuat rupiah dan menstabilkan rupiah. "Diharapkan 2015 penarikan stimulus the Fed selesai, sambil menunggu penarikan stimulus selesai, pemerintah harus memikirkan penguatan rupiah ke depannya", ujarnya.

Pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati mengingatkan bahwa penerbitan global bond atau utang pemerintah senilai US$3 miliar digunakan untuk sektor yang produktif. “Kalau penggunaan utang tidak produktif artinya ke depan akan memperbesar defisit primer,” ungkap Enny.

Dia menjelaskan saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalami defisit primer. Hal itu lantarana penerimaan lebih kecil dari pada pengeluaran.Defisit Primer itu penerimaan dikurangi belanja, tapi belanja pembayaran utang dikeluarkan tetap masih defisit. Utang ini hanya digunakan untuk menambal utang lama. Ini akan menciptakan utang lebih dalam. Oleh karena itu agar tidak defisit primer, Enny menyebutkan penggunaan utang ini harus dialirkan ke sektor produktif.

“Kecuali penerbitan global bond untuk hal yang produktif, sehingga akan meningkatkan kapasitas produksi untuk penerimaan negara. Kalau membiayai birokrasi maka sangat sulit diharapkan alokasi utang ini, bisa meningkatkan penerimaan,” tutur Enny.

Dia juga menuturkan saat inidefisit neraca pembayaran masih menghampiri perekonomian Indonesia. Karena itu, rezim bunga tinggi masih tetap ada dengan ditandai ketatnya likuiditas di pasar. “Hati-hati, gejolak nilai tukar, suku bunga tinggi, dan gejolak likuiditas. Untuk itu, mencermati kualitas kredit menjadi sangat penting dengan tetap menjaga pertumbuhan dana,” ujarnya.

Enny menilai global bondyang ditawarkan pemerintah Indonesia ituyield-nya terlalu tinggi dan akan membenani cicilan bunga utang. Sementara selama ini banyak anggaran yang tidak terserap. “Yang lebih runyam lagi, hal itu akan mematikan langkah bank-bank karena mereka menawarkan suku bunga jauh lebih rendah,” katanya.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Peter Jacobs mengatakan Bank setral senantiasa selalu menjaga nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. "Caranya, BI akan memperkuat dengan bauran kebijakan antara lain, BI akan melakukan penguatan operasi moneter," ujarnya, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut dia menjelskan, akan melakukan pengelolaan lalu lintas devisa serta pendalaman pasar keuangan. "Tiga hal tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan valuta asing (valas) yang mencukupi kebutuhan nasional, dengan ini diharapkan nilai tukar rupiah tidak berfluktuasi tajam," imbuh dia.

Selain itu, BI juga akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sangat dinamis dengan seksama. "Ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan suku bunga atau BI Rate, pada prinsipnya kebijakan BI akan diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju target sasarannya," ucap dia.

Menurut dia, BI akan terus melakukan pengawasan makroprudensial kepada industri perbankan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara umum. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pengawasan mikroprudensial untuk memastikan bank tetap sehat, yang salah satunya tercermin dari terjaganya risiko likuiditas maupun risiko kredit. sylke/nurul/lulus/bari/iwan