Kemenkop Ajak Semua Pihak Rancang Program Pemberdayaan

Pejabat Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo mengajak semua pihak terutama kementerian dan lembaga untuk merancang program pemberdayaan masyarakat secara terpadu, fokus, dan sinergis lintas sektoral. "Saya melihat program-program pemberdayaan masyarakat yang ada saat ini belum langsung menyentuh dan belum tepat sasaran," kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Prakoso Budi Susetyo di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, banyak program yang dirancang justru terkesan asal dilaksanakan agar anggaran bisa terserap dengan baik tanpa ada orientasi hasil yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Bahkan, kata Prakoso, sampai sejauh ini banyak anggaran terkesan dihamburkan untuk pelaksanaan kegiatan yang berskala kecil dan tidak fokus. "Contohnya tidak usah jauh-jauh di kementerian ini ada program bantuan untuk Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) yang dianggarkan pertahun bagi 100 sampai 200 TPKU," katanya.

Program itu, kata Prakoso, sangat bagus hanya saja jika mengandalkan kekuatan kementeriannya saja maka dibutuhkan waktu setidaknya 90 tahun untuk menyentuh dan membantu TPKU di seluruh Indonesia yang berjumlah 9.000 TPKU.

Hal itu, menurut dia, memerlukan keterlibatan instansi lain untuk turut serta melaksanakan program serupa.

Ia berpendapat, jika instansi berjalan sendiri-sendiri dengan program yang skalanya kecil-kecil karena ego sektoral, maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat. "Anggaran kita sebagian besar dihabiskan hanya untuk menggugurkan kewajiban, jangan tanyakan soal outcome. Nyaris tidak ada," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak semua instansi untuk merancang atau terlibat dalam penyusunan program bersama, misalnya untuk menyukseskan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) demi mencetak lebih banyak wirausahawan mandiri baru di Tanah Air.

Prakoso juga menyatakan kebutuhan dalam negeri (domestik) harus dipastikan terpenuhi sebelum mengekspor terutama untuk komoditas berbasis sembilan bahan makanan pokok (sembako). "Kebutuhan akan sembako di dalam negeri harus terpenuhi, pokoknya sembako kita harus mandiri baru ekspor kemudian," kata Prakoso.

Menurut dia, ekspor kebutuhan bahan pangan pokok termasuk di dalamnya produk pertanian, perikanan, dan perkebunan sementara kebutuhan domestik masih tinggi justru akan memaksa dilakukannya impor atas produk-produk tersebut.

Ia berpendapat, lebih ideal jika kebutuhan domestik terlebih dahulu dipenuhi sebelum ekspor dilakukan. "Dengan mendorong ekspor bisa jadi neraca perdagangan seimbang bahkan bagus tapi ingat pondasi ekonomi di bawah akan rapuh karena yang di ekspor itu bahan kebutuhan pokok," katanya.

Menurut dia, mendorong ekspor sah-sah saja sepanjang itu untuk produk-produk tersier, terutama produk industri kreatif termasuk kerajinan tangan di dalamnya.

BERITA TERKAIT

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi - Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri

PT Rekadaya Elektrika Gelar Program CSR Pelatihan HTHT di Bukittinggi  Agar Kualitas Hidup ABK Lebih Baik dan Mandiri NERACA Bukittinggi…

Kemenkop dan Saung Udjo Latih 60 Wirausahawan Milenial

Kemenkop dan Saung Udjo Latih 60 Wirausahawan Milenial NERACA Bandung - Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rully Nuryanto…

Pertamina Kekurangan Pasokan FAME untuk Program B20

NERACA Jakarta-Di tengah upaya pemerintah gencar mensosialisasikan pemakaian biodiesel, PT Pertamina (Persero) mengaku masih kekurangan pasokan fatty acid methyl eter…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Yusril: Vonis Terhadap SAT Pertontonkan Ketidakadilan dan Coreng Kepastian Hukum

Yusril: Vonis Terhadap SAT Pertontonkan Ketidakadilan dan Coreng Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Pakar hukum Prof. Dr. Yusril Irza Mahendra…

IPW: Polri Harus Usut Tuntas Perembesan Gula Rafinasi

IPW: Polri Harus Usut Tuntas Perembesan Gula Rafinasi NERACA Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai kepolisian harus menindaklanjuti pelaporan…

Pemkab Jember Gandeng KPK Tekan Gratifikasi

Pemkab Jember Gandeng KPK Tekan Gratifikasi NERACA Jember - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menekan…