Tak Berwenang Adili Gugatan PT Semen Bosowa - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jakarta - Dalam persidangan perkara sengketa pengadaan trafo dengan penggugat PT Semen Bosowa Maros yang mengagendakan jawaban majelis hakim atas eksepsi dari pihak PT ABB Sakti Industri sebagai tergugat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Syamsul Edy menyatakan sengketa antara penggugat PT Semen Bosowa Maros dan tergugat PT ABB Sakti Industri merupakan kewenangan peradilan Baden, Switzerland. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kuasa hukum PT ABB Sakti Industri yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut

“Penggugat dan tergugat dalam perkara ini telah bersepakat jika terjadi dispute dalam kesepakatan perjanjian kerja sama, maka kewenangan peradilannya adalah Baden Switzerland,” kata Ketua majelis hakim Syamsul Edy saat membacakan putusannya atas eksepsi tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (30/1).

Syamsul menyatakan bahwa majelis hakim sependapat dengan eksepsi kuasa hukum tergugat PT ABB Sakti Industri, Hendry Muliana Hendrawan yang sebelumnya menyampaikan argumentasi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa pengadaan trafo dengan penggugat PT Semen Bosowa Maros. Dalam eksepsinya tergugat PT ABB menyebutkan berdasarkan kesepakatan perjanjian pengadaan yang disepakati antara penggugat dengan tergugat adalah jika terjadi sengketa penyelesaiannya melalui Pengadilan di Swiss.

"Majelis hakim dalam putusannya menyatakan dalam perjanjian pengadaan trafo tersebut terdapat klausula “Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka peradilannya di Switzerland, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," jelas dia.

Dalam perkara ini, penggugat PT Semen Bosowa Maros menggugat PT ABB Sakti Industri dan turut tergugat PT Trafoindo Prima Perkasa berkaitan dengan sengketa pengadaan dua unit trafo yang mengakibatkan kerugian material Rp18,3 miliar dan immaterial Rp59,2 miliar.

Dalam gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menghukum tergugat karena melakukan wanprestasi dalam pengadaan kedua unit trafo tersebut.

Kemudian setelah mendengarkan putusan majelis hakim itu, kuasa hukum PT ABB Sakti Industri Jean Dumais mengatakan kesepakatan adanya penyelesaian melalui peradilan di Baden Switzerland merupakan bagian yang terpisah dalam surat perjanjian kerja sama.“Pihak klien kami tidak pernah menandatangani langsung adanya kesepakatan jika terjadi dispute, maka diselesaikan di Swiss,” kata dia.

Menurut dia, tidak ada bukti bahwa kliennya menandatangani kesepakatan jika terjadi perselisihan diselesaikan di Switzerland.“Boleh dilihat dalam kesepakatan perjanjian tersebut tidak ada bukti bahwa klien kami menandatangani kesepakatan penyelesaian peradilannya di Switzerland,” tambah Jean.

Namun demikian, lanjut Jean, yang dikecewakan dengan putusan majelis hakim tersebut akan mengonsultasikan putusan majelis hakim itu kepada kliennya.“Pada dasarnya saya kecewa atas putusan majelis hakim, tapi sebelum mengambil langkah hukum, kami akan mengonsultasikannya kepada klien,” ungkap dia.

BERITA TERKAIT

PJU di Jakarta Timur

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pinggir Jalan Hutan Kopi Jakarta Timur (Perumahan Karyawan Komplek DKI Pondok Kelapa Blok D1 dan…

Menteri Luar Negeri - Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Masa Depan Indonesia Tergantung Pengelolaan Laut Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa…

KABUPATEN SUKABUMI - Dua Bulan Tak Melaut, Nelayan Terpaksa Pinjam Rentenir

KABUPATEN SUKABUMI Dua Bulan Tak Melaut, Nelayan Terpaksa Pinjam Rentenir NERACA Sukabumi – Cuaca buruk yang melanda pantai selatan Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina NERACA Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi investasi…

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi   NERACA Yogyakarta - Center for Indonesia Telecommunication Regulation Studi (Citrus) bersama Fakultas Hukum Universitas…