Diduga Ada Potongan Bantuan RTLH - Kota Sukabumi

Sukabumi - Sejumlah kalangan mempertanyakan soal aturan main pembagian dana bantuan untuk Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi 219 warga yang tersebar di delapan kelurahan se-Kota Sukabumi. Diduga ada potongan dana stimulan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemepera) itu.

Dugaan itu diperkuat dari pengakuan masyarakat yang menyatakan buku tabungan ditarik PT Scopindo selaku mitra kerja Kemenpera setelah dana turun. “Tabungan kami diambil kembali pihak pengembang dengan alasan yang tak jelas”, sebut Meihana (38), warga RT 03 RW 04, Kampung Sawah Bera, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong.

Ia mengaku bingung tentang rencana rehab rumahnya. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, rehab harus selesai pada awal Januari 2014 dengan masa pengerjaan selama 14 hari. “Rehab rumah saya sama sekali belum dikerjakan, material belum semua, tapi tidak ada informasi lagi tentang kelanjutannya,” katanya.

Selain itu, dia juga mengeluh karena material yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dia usulkan. Bantuan dalam bentuk barang belum sepenuhnya diterima. “Informasi yang kami terima, dari sebesar Rp 7.5 juta, Rp 1.5 juta untuk biaya jasa pekerja. Tapi uangnya belum semua saya terima. Bagimana saya mau mengerjakannya,”ujarnya.

Ia dan sejumlah tidak percaya pengembang melakukan hal tidak terpuji. "Sampai sekarang tidak banyak yang tahu tentang profil PT Scopindo. Namun dari informasi yang kami tangkap, perusahaan itu milik BUMN. Kalau benar itu milik BUMN, amat tak beralasan melakukan pungli. Seperti kita ketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan sangat tidak mentolerir korupsi," pandang dia.

Dirinya menduga, ada oknum besar yang bermain dalam kasus kacaunya program RTLH di Kota Sukabumi. Hanya saja, kata dia, oknum itu belum tercium. "Kemungkinan besar ada oknum bermain. Siapa yang bermain? Ini yang belum tercium dan tidak diketahui dari kelompok mana," tandas dia.

Agar kasus ini bisa terkuak, imbuh dia, hanya satu jawabannya. Para penerima bantuan sebaiknya melaporkan adanya kejanggalan dalam proyek RTLH ini. Kalau tidak demikian, sambung dia, maka tak akan terjawab secara tuntas. "Lembaga hukum yang memiliki peranan. Dan saya rasa, bukan hanya penerima dana saja yang melaporkan ke meja hukum. Semua komponen lah," kata warga lainnya menjawab pertanyaan Neraca.

Sebelumnya, anggota fraksi PDIP di DPRD Kota Sukabumi, Idod J, mengamini sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak PT Scopindo. "Kita sudah agendakan melalui badan musyawarah. Selain membahas RTLH, kita juga akan membahas rumah susun," kata Idod.

BERITA TERKAIT

Aktivis Jakarta Adakan Syukuran Dua Tahun Anies Menjabat Gubernur DKI

Aktivis Jakarta Adakan Syukuran Dua Tahun Anies Menjabat Gubernur DKI NERACA Jakarta - Sejumlah aktivis Jakarta menggelar syukuran dua tahun…

Making Indonesia 4.0 - Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas

Making Indonesia 4.0 Perbaikan Alur Aliran Material Masuk Agenda Prioritas NERACA Jakarta - Berdasarkan data tahun 2019, rata-rata biaya logistik…

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan

Operasi Patuh Efektif Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan   NERACA Serang - Badan pendapatan daerah (Bapenda) Banten menilai operasi patuh Kalimaya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pembangunan Jalan "Negeri di Atas Awan" Ditarget Selesai Desember 2019

Pembangunan Jalan "Negeri di Atas Awan" Ditarget Selesai Desember 2019   NERACA Serang - Pembangunan jalan menuju tempat wisata 'Negeri di…

Depok Inovation Week Ajang Solusi Menuju Program Unggulan

Depok Inovation Week Ajang Solusi Menuju Program Unggulan   NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan antusias masyarakat cukup…

Pemkot Sukabumi Dorong Litbang Dijadikan Dasar Pembangunan - Upaya Percepatan Pembangunan

Pemkot Sukabumi Dorong Litbang Dijadikan Dasar Pembangunan Upaya Percepatan Pembangunan  NERACA Sukabumi - Upaya percepatan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kota…