Diduga Ada Potongan Bantuan RTLH - Kota Sukabumi

Sukabumi - Sejumlah kalangan mempertanyakan soal aturan main pembagian dana bantuan untuk Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi 219 warga yang tersebar di delapan kelurahan se-Kota Sukabumi. Diduga ada potongan dana stimulan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemepera) itu.

Dugaan itu diperkuat dari pengakuan masyarakat yang menyatakan buku tabungan ditarik PT Scopindo selaku mitra kerja Kemenpera setelah dana turun. “Tabungan kami diambil kembali pihak pengembang dengan alasan yang tak jelas”, sebut Meihana (38), warga RT 03 RW 04, Kampung Sawah Bera, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong.

Ia mengaku bingung tentang rencana rehab rumahnya. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, rehab harus selesai pada awal Januari 2014 dengan masa pengerjaan selama 14 hari. “Rehab rumah saya sama sekali belum dikerjakan, material belum semua, tapi tidak ada informasi lagi tentang kelanjutannya,” katanya.

Selain itu, dia juga mengeluh karena material yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dia usulkan. Bantuan dalam bentuk barang belum sepenuhnya diterima. “Informasi yang kami terima, dari sebesar Rp 7.5 juta, Rp 1.5 juta untuk biaya jasa pekerja. Tapi uangnya belum semua saya terima. Bagimana saya mau mengerjakannya,”ujarnya.

Ia dan sejumlah tidak percaya pengembang melakukan hal tidak terpuji. "Sampai sekarang tidak banyak yang tahu tentang profil PT Scopindo. Namun dari informasi yang kami tangkap, perusahaan itu milik BUMN. Kalau benar itu milik BUMN, amat tak beralasan melakukan pungli. Seperti kita ketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan sangat tidak mentolerir korupsi," pandang dia.

Dirinya menduga, ada oknum besar yang bermain dalam kasus kacaunya program RTLH di Kota Sukabumi. Hanya saja, kata dia, oknum itu belum tercium. "Kemungkinan besar ada oknum bermain. Siapa yang bermain? Ini yang belum tercium dan tidak diketahui dari kelompok mana," tandas dia.

Agar kasus ini bisa terkuak, imbuh dia, hanya satu jawabannya. Para penerima bantuan sebaiknya melaporkan adanya kejanggalan dalam proyek RTLH ini. Kalau tidak demikian, sambung dia, maka tak akan terjawab secara tuntas. "Lembaga hukum yang memiliki peranan. Dan saya rasa, bukan hanya penerima dana saja yang melaporkan ke meja hukum. Semua komponen lah," kata warga lainnya menjawab pertanyaan Neraca.

Sebelumnya, anggota fraksi PDIP di DPRD Kota Sukabumi, Idod J, mengamini sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak PT Scopindo. "Kita sudah agendakan melalui badan musyawarah. Selain membahas RTLH, kita juga akan membahas rumah susun," kata Idod.

BERITA TERKAIT

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…

Bantuan 50 Ekor Ayam Kementan Bantu Kehidupan Masyarakat

    NERACA Tasikmalaya - Kehidupan Cicih, seorang buruh tani di Desa Kiarajangkung, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan NERACA Bogor – Pekan lalu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”)…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…