Freeport Wajib Segera Bangun Pabrik Smelter

Hilirisasi Industri Mineral

Senin, 03/02/2014

NERACA

Jakarta - Seiring dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba) pada 12 Januari 2014, pemerintah mewajibkan Freeport harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di Indonesia. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan intinya spirit UU Minerba itu adalah tidak boleh lagi mengekspor mineral mentah tanpa diolah lebih dikenal sebutan ore.

Usai menggelar pertemuan, Jero meyakini saat ini perusahaan tambang asal Amerika tersebut sudah mengerti tujuan UU Minerba diberlakukan yaitu untuk meningkatkan nilai tambah, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja di Indonesia. "Mereka (Freeport) mengerti dasar berpikir kita. Saya menekankan juga, dia harus membangun smelter di Indonesia," ungkapnya.

Namun, untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 2014 yang memperbolehkan ekspor mineral olahan dengan kadar tertentu.

Hal senada juga diungkap Menteri Perindustrian, M.S Hidayat. Dia mengatakan tidak ada pengecualian kepada perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport dan PT Newmont terhadap kebijakan pembangunan smelter (pengolahan mineral).

Sesuai aturan, sudah tidak diperbolehkan mengekspor bahan tambang mentah dan diharuskan membangun industri pengolahan. "Saya mau bilang untuk semua perusahaan tambang, termasuk Newmont dan Freeport, tidak ada privilege, tidak ada pengecualian, kalau ada masalah (soal pembangunan smelter), bicarakan dengan pemerintah," ujar Hidayat.

Padahal perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Papua itu mengolah cadangan emas dan perak yang sangat besar."Apalagi Freeport itu punya perak jangan bikin statement menentang. Penentangan terhadap kebijakan hilirisasi pemerintah akan membuat dukungan kita (terhadap Freeport) tidak akan penuh lagi," tegasnya.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan kebijakan bantuan pembebasan pajak kepada perusahaan tambang dalam dan luar negeri yang sudah membangun smelter. Karena itu, Hidayat heran mengapa Freeport ogah mengikuti peraturan hilirisasi."(Proses hilirisasi) semuanya jalan, ada yang sudah minta proses tax holiday untuk pembangunan smelter, cuma saya belum bisa bicara (perusahaan) mana saja. Ini supaya Freeport dan Newmont tahu," tuturnya.

Sementara itu, Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tak akan menyebabkan industri tambang mati. “Dengan adanya UU tersebut berarti keuntungan yang didapat masyarakat Indonesia lebih besar. Kan tujuan UU Minerba itu untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia dari hasil pengolahan bahan mentah,” kata dia.

Hanya saja, lanjut Marwan, Pemerintah Indonesia agak terlambat memutuskan pelarangan ekspor bahan mentah. Untuk itu, imbuh Dia, Indonesia harus menyediakan roadmap untuk membangun smelter dan mengejar target-target yang dicanangkan. “Masalahnya pemerintah memang agak telat memutuskan itu, kenapa tidak dari dulu saja,” ujarnya.

Meski demikian, sambung Marwan, bukanlah hal yang mustahil untuk membangun smelter. Untuk itu, pemerintah harus berupaya secara optimal, bekerja secara maksimal untuk mewujudkan pembangunan smelter. “Meski sulit, pembangunan smelter tetap bisa dilakukan, karena yang terpenting itu pemerintah bekerja dengan maksimal. Caranya, mereka (pemerintah) bisa bekerjasama dengan swasta, jangan pesimistis, yang terpenting usaha dulu,” ujar dia.

Marwan menandaskan, jangan sampai karena pesimistis merealisasikan pembangunan smelter, lantas kondisi itu menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk kembali mengekspor bahan mentah. Karena, UU tidak boleh dilanggar, semua harus konsisten menjalankan apa yang diamanatkan UU Minerba tersebut demi kepentingan bangsa.

Pasokan Listrik

Seperti diakui Menteri Perindustrian MS Hidayat, realisasi pembangunan smelter memang terkendala suplai listrik. "Itulah yang saya ingin melakukan kesepakatan dengan investor, pemerintah menyadari ketika kita minta mereka melaksanakan pembangunan smelter, pemerintah di semua daerah belum menyiapkan jaminan pasokan listrik untuk smelter," kata Hidayat.

Dia menuturkan, pasokan listrik belum mencukupi untuk kebutuhan smelter khususnya di Indonesia bagian timur. "Yang baru siap pasokan listriknya itu di Sulawesi dan Jawa Timur. Di darah lain masih dibicarakan," katanya.

Hidayat menyebut, saat ini sudah ada beberapa investor yang ingin membangun pembangkit listrik dan pelabuhan untuk mendukung hilirisasi. "Mereka bersedia melakukan power plant dengan termasuk membangun pelabuhan. Kalau mereka mengajukan fasilitas pajak saya berjanji akan memperjuangkannya di luar Jawa," tegasnya.

Minat pengusaha pertambangan untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah belum terjaminnya pasokan listrik secara memadai.