Antisipasi Kerawanan Pemilu 2014 - Oleh: Pribadi Santoso Utomo

Masyarakat Indonesia tentunya berharap pelaksanaan Pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden berjalan lancar dan sukses, serta demokratis. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan aparat keamanan harus mengantisipasi setiap gangguan dan hambatan pelaksanaan pemilu 2014.Berbagai macam kerawanan dalam Pemilu 2014 yang menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU), antara lain kerawanan dari segi keamanan, distribusi logistik, geografis, kampanye yang melibatkan massa, dan penghitungan suara. Selain itu, masalah anggaran saksi partai politik juga perlu menjadi perhatian semua pihak.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memetakan potensi-potensi kerawanan pemilu 2014, khususnya dalam hal logistik, kampanye yang melibatkan massa dan penghitungan suara. KPU berkepentingan memastikan proses distribusi logistik pemilu berjalan baik. Daerah-daerah seperti Papua, Papua Barat, atau kepulauan memiliki potensi kerawanan cukup tinggi.

Sebab dari sisi geografis, kondisi alam tidak mendukung. Kerawanan yang menyangkut bencana alam juga akan kami antisipasi, misalnya jika terjadi banjir, gempa. Itu memang tidak dapat diprediksi, tapi sudah masuk pemetaan kami. Demi kelancaran pemilu, KPU akan berkordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI. “Ranah kami adalah distribusi, tapi keamanan menjadi kewenangan TNI-Polri.

Sementara itu, terkait masalah saksi parpol, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa KPU tidak pernah mengusulkan anggaran dana saksi 12 partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu). Namun KPU menilai saksi dari parpol sangat dibutuhkan untuk mengawasi pemilu. Banyaknya masyarakat yang menolak anggaran saksi parpol turut menjadi perhatian KPU. KPU memastikan soal kebutuhan pengawasan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai bentuk perhatian, kami sangat pahami ini sebagai warning bagi kami. Pihaknya belum mendapat informasi resmi dari Bawaslu soal rencana anggaran dana saksi parpol tersebut. Sebab pengawasan merupakan tugas Bawaslu.

Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Murad Ismail mengatakan bahwa seluruh Kapolres yang berada di bawah wilayah Kepolisian Daerah Maluku diarahkan Kapolri untuk menyiapkan rencana pengamanan berbagai tahapan pemilu legislatif dan presiden 2014. Rencana pengamanan berbagai tahapan pemilu dimaksud mulai dari proses pelaksanaan distribusi logistik pemilu, masa kampanye, penghitungan suara, pelantikan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Para kapolres juga diminta segera membuat rencana kemungkinan kontijensi dan dilatihkan kepada para anggota dan merumuskan program sistem pengamanan kota dan melatih anak buahnya sehingga seluruh satuan kewilayahan Polri dapat mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pengamanan pemilu.

Pimpinan Polda dan Polres juga diharapkan dapat menjabarkan serta melaksanakan seluruh arah kebijakan pimpinan Polri dan meningkatkan peran maupun partisipasi penyelenggara pemilu, parpol, instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.

Saya berharap pemilu 2014 berjalan lancar, aman, tertib dan demokratis. Oleh karena itu, semua komponen dan elemen masyarakat Indonesia harus mendukung pelaksanaan pemilu 2014 tersebut.(mimbar-opini)

BERITA TERKAIT

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

Solusi Merah Putih untuk Batubara - Oleh : Edy Mulyadi. Direktur Program Centre for economic and Democracy Studies (CEDeS)

Hari ini, Senin, 5 Februari 2018, bisa jadi hari amat menentukan buat kelangsungan hidup dan masa depan PT Perusahaan Listrik…

KPK Waspadai Kerawanan Potensi Korupsi Sektor Kesehatan

KPK Waspadai Kerawanan Potensi Korupsi Sektor Kesehatan NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kebijakan Impor Belum Signifikan Turunkan Harga Beras

Oleh: Budi Santoso Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog dan sampai saat ini tercatat 57.000 ton…

Putusan Mahkamah yang Dinilai Aneh

Oleh: Maria Rosari Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tiga perkara permohonan uji materi atas pasal 79 ayat (3)…

Kembalinya Debitur Sontoloyo

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan berulang-ulang mempersoalkan masalah wait and see dunia usaha.…