Oleh : Serian Wijatno

Profesional Keuangan, Alumni MMUI

Sinyal Bank Indonesia menerapkan kebijakan rezim suku bunga tinggi sudah jelas terlihat. Ini saat BI dengan waktu relatif lebih cepat menaikkan suku bunga BI Rate hingga 175 basis poin menjadi 7,5% dari semula 5,75%. Respon pasar pun sepertinya sangat berlebihan, karena sejumlah bank secara serentak menaikkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi. 

Kalangan perbankan yakin bahwa BI melakukan kebijakan uang ketat (tight money policy). Ini kebijakan Gubernur BI Agus Martowardojo yang menggunakan instrumen suku bunga sebagai alat pengendalian moneter. Berbeda ketika zaman Darmin Nasution yang menerapkan strategi suku bunga rendah untuk melakukan intervensi.

Lihat saja, belakangan ini BI lebih membiarkan rupiah menuju keseimbangan baru dengan menaikkan suku bunga dan tanpa melakukan banyak intervensi. Sementara kebijakan sebelumnya lebih banyak menggunakan masuk ke pasar agar rupiah tidak bergerak liar dan membiarkan suku bunga rendah. 

Pertanyaannya, cukup efektifkah kebijakan suku bunga tinggi ini untuk mengobati defisit neraca pembayaran yang menjadi penyakit kronis ekonomi Indonesia? Para pengamat menyebut kebijakan BI ini seperti salah obat, karena penyakitnya adalah di sisi fiskal, tapi mengobatinya dengan kebijakan moneter tanpa melihat efek terhadap sektor perbankan dan dunia usaha. 

Kebijakan BI menaikkan suku bunga ini tidak salah obat, karena dengan kebijakan ini berfungsi melakukan pengereman kredit, sehingga tidak dibuat spekulasi dan sekaligus secara tidak langsung dapat membatasi impor yang selama ini juga menjadi beban berat neraca perdagangan Indonesia. BI berkeyakinan dengan membatasi kredit secara tidak langsung membatasi impor, karena semakin besar pertumbuhan ekonomi ternyata juga membuat posisi impor juga tinggi. 

Jadi, kebijakan ini dilakukan untuk mengerem laju pertumbuhan dan pada akhirnya juga akan memperkecil defisit transaksi perdagangan yang pada akhirnya mengurangi defisit transaksi berjalan. Hanya, yang perlu diwaspadai adalah masih tetap tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Impor BBM sepertinya sulit dibatasi karena sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, sehingga dibutuhkan barang konsumsi yang juga besar, yang ternyata sebagian besar juga impor. Subsidi BBM inilah juga yang menjadi bom waktu perekonomian Indonesia. 

Rezim suku bunga tinggi ini diyakini oleh para pelaku perbankan bisa berjalan dalam kurun yang relatif lama hingga awal 2015, karena faktor dalam negeri dan global. Namun, yang paling penting BI tidak overdosis menaikkan suku bunga.