Sektor Perdagangan Sulit Bersaing di Kawasan - Sulit Pendanaan Akibat Suku Bunga Tinggi

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengaku sektor perdagangan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Pasalnya, penerapan suku bunga acuan atauBI Ratesebesar 7,5% membuat para pelaku usaha kian mengalami kesulitan dari sisi pendanaan. Sedangkan rezim suku bunga tinggi itu tidak berlaku bagi di negara kawasan.

“BI Rateyang ada di level 7,5% memang memberikan beban tambahan kepada para pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Sebab,cost of fund(biaya dana) untuk para pengusaha kita menjadi relatif lebih tinggi dibanding negara kawasan lainnya. BahkanBI Ratejuga yang paling tinggi," kata Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Rabu (29/1).

Mengenai berlakunya rezim suku bunga tinggi, Bayu meragukan Indonesia akan siap bersaing dalam ajang tersebut dari sisi perdagangan. Pasalnya, para pengusaha dalam negeri jadi sulit bersaing dalam menentukan harga. Belum lagi persaingan dalam bentuk kualitas produk.

“Dalam level BI yang segitu besar hampir dapat dipastikan harga produk dalam negeri jauh lebih tinggi ketimbang produk luar. Sebab, tingginya BI Rate akan terasa berat bagi para pelaku usaha dalam negeri yang ingin melakukan kredit. Akhirnya pelaku domestik bisa jadi tidak akan bersaing di kawasan Asia Tenggara karena harga barang dan ongkos produksi di sini (Indonesia) terbilang mahal,” terangnya.

Meski begitu Bayu mengaku tidak mau mengintervensi BI dalam menentukan suku bunga acuan. Hal itu dikarenakan Pemerintah tidak akan menganggu otoritas dan kewenangan BI selaku pengawas moneter. Justru, Pemerintah harus melakukan upaya lain yang dapat membantu kinerja pengusaha dalam negeri untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan asing.

“Pemerintah lebih akan melakukan upaya mengimbangi besaran BI Rate dengan sejumlah potensi peningkatan daya saing yang dimiliki Indonesia. Dengan begitu segala kemungkinan tergerusnya kemampuan pengusaha kita untuk bersaing di ajang MEA dapat diminimalisir. Karena sebetulnya kita juga pernah mengalami BI Rate yang lebih tinggi,” ungkap Bayu.

Kemudian Bayu mengklaim kesiapan pemerintah untuk menghadapi MEA sudah sebesar 83%. Sementara 17% sektor yang masih dalam tahap konsolidasi merupakan sektor perdagangan jasa. Pasalnya sektor tersebut masih harus melalui proses standardisasi dan uji kepatutan dan kelayakan.

“Saat ini posisi Indonesia sudah mencapai 83% untuk hadapi MEA. Satu tahun lebih ke depan kita harus perbaiki sektor jasa agar berdaya saing. Tapi juga perlu diketahui sektor sasa memang kompleks dan tidak mudah untuk dibenahi,” tutup Bayu. [lulus]

BERITA TERKAIT

Pemprov Siapkan Badan Pengelola Kawasan Banten Lama

Pemprov Siapkan Badan Pengelola Kawasan Banten Lama NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemkot Serang segera menyiapkan badan…

NSHE Perkaya Tanaman Kawasan Batangtoru

NSHE Perkaya Tanaman Kawasan Batangtoru NERACA Sipirok, Tapanuli Selatan  - Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru, PT North Sumatera Hydro…

LPDB KUMKM Siapkan Rp300 Miliar - Kembangkan Sektor Unggulan Jatim

      NERACA   Surabaya - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM bekerjasama dengan Bank Jatim akan mengembangkan sektor-sektor…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

OJK Pantau Kesepakatan Jiwasraya dengan Pemegang Polis

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau kesepakatan yang telah dicapai antara PT. Jiwasraya…

Peran Penting Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    NERACA   Gorontalo - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kehadiran perbankan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi di…

Era Digital, Buka Rekening Tak Lagi Punya Buku

      NERACA   Jakarta - Pertumbuhan teknologi dan perkembangan digital yang pesat membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk…