Sektor Perdagangan Sulit Bersaing di Kawasan - Sulit Pendanaan Akibat Suku Bunga Tinggi

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengaku sektor perdagangan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Pasalnya, penerapan suku bunga acuan atauBI Ratesebesar 7,5% membuat para pelaku usaha kian mengalami kesulitan dari sisi pendanaan. Sedangkan rezim suku bunga tinggi itu tidak berlaku bagi di negara kawasan.

“BI Rateyang ada di level 7,5% memang memberikan beban tambahan kepada para pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Sebab,cost of fund(biaya dana) untuk para pengusaha kita menjadi relatif lebih tinggi dibanding negara kawasan lainnya. BahkanBI Ratejuga yang paling tinggi," kata Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Rabu (29/1).

Mengenai berlakunya rezim suku bunga tinggi, Bayu meragukan Indonesia akan siap bersaing dalam ajang tersebut dari sisi perdagangan. Pasalnya, para pengusaha dalam negeri jadi sulit bersaing dalam menentukan harga. Belum lagi persaingan dalam bentuk kualitas produk.

“Dalam level BI yang segitu besar hampir dapat dipastikan harga produk dalam negeri jauh lebih tinggi ketimbang produk luar. Sebab, tingginya BI Rate akan terasa berat bagi para pelaku usaha dalam negeri yang ingin melakukan kredit. Akhirnya pelaku domestik bisa jadi tidak akan bersaing di kawasan Asia Tenggara karena harga barang dan ongkos produksi di sini (Indonesia) terbilang mahal,” terangnya.

Meski begitu Bayu mengaku tidak mau mengintervensi BI dalam menentukan suku bunga acuan. Hal itu dikarenakan Pemerintah tidak akan menganggu otoritas dan kewenangan BI selaku pengawas moneter. Justru, Pemerintah harus melakukan upaya lain yang dapat membantu kinerja pengusaha dalam negeri untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan asing.

“Pemerintah lebih akan melakukan upaya mengimbangi besaran BI Rate dengan sejumlah potensi peningkatan daya saing yang dimiliki Indonesia. Dengan begitu segala kemungkinan tergerusnya kemampuan pengusaha kita untuk bersaing di ajang MEA dapat diminimalisir. Karena sebetulnya kita juga pernah mengalami BI Rate yang lebih tinggi,” ungkap Bayu.

Kemudian Bayu mengklaim kesiapan pemerintah untuk menghadapi MEA sudah sebesar 83%. Sementara 17% sektor yang masih dalam tahap konsolidasi merupakan sektor perdagangan jasa. Pasalnya sektor tersebut masih harus melalui proses standardisasi dan uji kepatutan dan kelayakan.

“Saat ini posisi Indonesia sudah mencapai 83% untuk hadapi MEA. Satu tahun lebih ke depan kita harus perbaiki sektor jasa agar berdaya saing. Tapi juga perlu diketahui sektor sasa memang kompleks dan tidak mudah untuk dibenahi,” tutup Bayu. [lulus]

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Sebut Kawasan Anyer Sudah Aman Dikunjungi

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata menyatakan bahwa kawasan wisata di Pantai Anyer dan sekitarnya telah aman dikunjungi pasca tsunami…

Peduli Dunia Pendidikan - BCA Bantu Beasiswa Rp 4,95 Miliar Ke 16 Perguruan Tinggi

Mempertegas komitmen kepeduliannya pada dunia pendidikan, PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA) kembali menyalurkan beasiswa bakti BCA terhadap 16…

Industri Daur Ulang di Sektor Otomotif Terus Dipacu

Kementerian Perindustrian mendorong implementasi industri daur ulang atau recycle industry untuk sektor otomotif. Konsep tersebut dinilai mampu mendongkrak daya saing…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Kembangkan Peran Ekonomi Pesantren

  NERACA Surabaya - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus memperkuat peran ekonomi pondok pesantren untuk menumbuhkan usaha mikro kecil dan…

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…