NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice menilai World Trade Organization (WTO) Mini Ministerial Meeting yang berlangsung di Davos  pada  25 Januari  lalu telah salah menjawab perkembangan ekonomi dunia. Memasukan WTO dalam Forum Ekonomi Dunia ini hendak mengimplementasikan Perjanjian Trade Facilitation yang dihasilkan dalam Paket Bali WTO dengan mendorong ratifikasi protokol perjanjian oleh seluruh anggota WTO.

Perjanjian Trade Facilitation hendak menghapus berbagai hambatan perdagangan di perbatasan. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan impor ke negara-negara berkembang, terlebih lagi dengan penguatan pertumbuhan ekonomi global pada 2014.

“Perjanjian Trade Facilitation akan semakin membuka pasar Indonesia sehingga serbuan Impor semakin tinggi, sementara kinerja ekspor Indonesia tidak juga membaik. Kinerja ekspor di sepanjang Jan-Nov 2013 belum lebih baik dari 2012 dimana terjadi penurunan sebesar -5,19% year on year (YOY),” kata Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik dalam keterangannya yang masuk ke redaksi Neraca, Rabu (29/1).

Berdasarkan pengamatan IGJ, buruknya neraca perdagangan Indonesia masih menjadi momok negative dalam perekonomian nasional hari ini. Pada Jan-Nov 2013 neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan defisit sebesar US$ 5,6 Miliar.

“Implementasi Perjanjian Trade Facilitation akan semakin mendorong perekonomian Indonesia terpuruk. Jika Pemerintahan SBY tetap memaksa untuk mengeluarkan Keppres guna meratifikasi perjanjian trade facilitation, maka rezim kabinet kedepan akan semakin babak belur menghadapi ancaman perburukan ekonomi nasional,” tegasnya.

Untuk itu Indonesia for Global Justice mendorong agar rezim pemerintahan Indonesia ke depan tidak menjadikan agenda liberalisasi sebagai kebijakan utama rezim pemerintahan Indonesia pada periode 2014-2019.

WTO Mini Ministerial Meeting di Davos, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, hendak membawa misi implementasi Paket Bali WTO sebagai salah satu kebijakan ekonomi Pemerintahan SBY dalam perdagangan dunia.

Dikendalikan Negara Maju

Dalam keterangan sebelumnya Riza mengatakan negara-negara maju yang terlibat dalam WTO ini secara umum menghendaki agar pasar ekspor maupun impor global saling terintegrasi dan dapat dikendalikan dalam suatu standar produk yang baku. Negara-negara maju terkesan menghindari kewajiban untuk melakukan dukungan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

"Pertemuan di Bali patut kita waspadai, karena sampai fase perundingan di Jenewa lalu, menunjukan bahwa dalam kaitan peningkatan teknologi dan standar-standar ini, mereka tidak mau ini sebagai kewajiban. Mereka beralasan bahwa situasi dimana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global sehingga tidak mau berkomitmen penuh, atau hanya ingin komitmen tidak mengikat," jelasnya.

IGJ menduga kewajiban-kewajiban negara maju tersebut nantinya akan digantikan oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia maupun IMF melalui skema utang. Akibatnya, negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang ingin mendapatkan akses terhadap peningkatan kapasitas harus melalui skema utang luar negeri.

"Dalam situasi seperti itu, kita bisa memastikan bahwa pertemuan di Bali nanti, jika paket trade facilitationdisahkan, maka akan berdampak pada semakin membanjirnya arus barang dari negara-negara industri atau maju ke negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Jadi kita hanya dilihat sebagai konsumen dari pada dianggap sebagai produsen yang cerdas," tandasnya.

Sedangkan Forum Ekonomi Dunia bertempat di Davos, Swiss dihadiri oleh para pemimpin di dunia. Hasil dari pertemuan itu disimpulkan bahwa ekonomi dunia akan mengalami perbaikan. Meski pun masih dibayangi oleh ketidakpastian.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi menyatakan, ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian, risiko dan tantangan.

Dalam pertemuan empat hari tersebut, lebih dari 2.500 partisipan dan 100 negara, termasuk 1.500 pimpinan bisnis dan lebih dari 40 kepala negara, bertukar pikiran mengenai masalah dunia. Seperti perbaikan ekonomi, proyeksi keuangan, energi baru, kesehatan, dan perubahan iklim.