Investasi Keadilan - Oleh: M. Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice

Pada Maret tahun lalu, saya mendapat kesempatan berbicara dalam WordSocial Forum di Tunisia, terkait inisiatif Organisasi Pangan Dunia(FAO) menyusun instrumen investasi di sektor pangan. Selanjutnyainstrumen ini disebut Responsible Agriculture Investment (RAI). Lalu,mengapa investasi pangan yang bertanggungjawab?

Sebab, baik FAO maupun Forum Sosial Dunia menyadari bahwa modelinvestasi pangan saat ini tidak berhasil mewujudkan keberlanjutansosial dan lingkungan hidup. Sebaliknya, investasi justru melemahkanperan negara dalam menjalankan fungsinya; menghasilkan perdaganganyang tidak berkualitas; memperkuat kompetisi antar negara, antarmanusia, dan bahkan antar komoditas; sarat konflik, bahkan tidak ramahlingkungan. Persis seperti yang kita hadapi di Indonesia hari ini.

Pertama, rezim investasi pangan dengan dukungan Perjanjian PerdaganganBebas (FTA) maupun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menjadialat perluasan peran perusahaan transnasional daripada penguatankapasitas rakyat, petani dan nelayan. Kedua, investasi jugadidefenisikan sebatas "uang-segar". Sedang modalitas negara, sepertikekayaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta sumberdaya manusia(baca: nelayan dan petambak) tidak dianggap sebagai modal investasiyang teramat besar. Dalam paradigma sempit itulah investasi asingterus merajai sumberdaya pangan nasional.

Bung Hatta, salah-satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesiapernah mengingatkan: "Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakanpersamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pulaberlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka,persamaan dan persaudaraan belum ada". Hal inilah yang sesungguhnyatengah terjadi di Indonesia: manusia belum merdeka, serta persamaandan persaudaraan belum ada.

Menjawab tantangan di sektor pangan, kita membutuhkan "investasikeadilan". Karena pada dasarnya, baik secara geoekologi, geoekonomi,dan geopolitik, Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi negara yanghidup sejahtera dari tanah dan lautnya.

Untuk itulah momentum Pemilu 2014 menjadi penting untuk memperkuatkomitmen Presiden dan DPR 2014-2019 terhadap pemberdayaan petani dannelayan. Secara operasional, komitmen tersebut harus diwujudkan dalamprogram pembaharuan agraria, tidak terbatas pada: penyediaan skimkredit usaha bagi petani dan nelayan dengan akses dan sistempembayaran mudah; peningkatan pengetahuan dan keterampilan; penguatanorganisasi dan koperasi; serta, menciptakan kemitraan usaha yang adildan menguntungkan bagi petani dan nelayan.

Presiden terpilih kelak harus memberi perhatian terhadap BUMN yangbergerak di sektor pangan. Sewajarnya, BUMN Pangan menjadi kebanggaanrakyat Indonesia. Karena, baik secara ideologis dan ekonomis,posisinya sangat strategis guna mendukung kegiatan ekonomi rakyat danpemenuhan pangan nasional. Hanya dengan meningkatkan investasikeadilan, pengelolaan di sektor pangan Indonesia segera menjadi solusiyang membanggakan!

Related posts