BPJS dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh :Abdilla Fauzi Achmad

Ahli Asuransi

Wacana transformasi BUMN Asuransi terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebenarnya tak perlu terlalu diributkan. Karena secara teknis, transformasi atau merger 4 BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri dan PT Askes dalam ilmu perasuransian dapat dilakukan. Tidak ada yang sulit untuk dilakukan.Namun memang perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Bahkan penggabungan 4 BUMN asuransi itu justeru bisa menguntungkan pemerintah. Karena akan menjadi sebuah holding company berkelas internasional. Dalam arti, perusahaan asuransi itu lebih kuat dari sisi capital. Terutama dari segi permodalan dan rasio kecukupan modal

Karena dihitung secara risk based capital (RBC) menjadi besar sesuai dengan standar internasional yakni sekitar 120%. Namun demikian risiko yang ditanggung juga makin besar juga. Tapi ada keuntungan lainya, yakni mengurangi capital flight

Hanya saja agar dalam perjalanan transformasi BUMN asuransi bisa berjalan sesuai rencana, maka perlu dijelaskan dalam aturan peralihan dengan masa tertentu. Karena itulah pemerintah dan DPR perlu duduk bersama guna menentukan lamanya masa peralihan itu, setidaknya masa peralihan itu cukup satu tahun

Yang penting dan utama dalam transformasi BUMN asuransi itu adalah pengelolaan holding company secara profesional,dan perlu penerapan clean and good governance. Dengan kata lain, jangan sampai ada kebocoran.

Intinya, BPJS itu sasaran utamanya adalah demi pencapaian kesejahteraan rakyat. Karena itu pembentukan BPJS tak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Dimana dampak dari BPJS itu harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang yang berada pada cluster berpendapatan tinggi. Kita tahu, setiap era pemerintahan, pembangunan selalu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Maka jika ekonomi kerakyatan diterapkan akan terwujud pemerataan ekonomi. Prinsipnya, pembangunan ekonomi itu harus equal dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Kendati demikian isu ekonomi kerakyatan bukan isu yang baru baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang berbeda saat ini cuma soal format pendekatan pembangunan ekonomi rakyat yang lebih memihak secara utuh pada sekelompok besar masyarakat yang marginal. Pembangunan ekonomi memang semestinya harus mendapat sokongan intervensi keberpihakan dari otoritas.

Dalam banyak kasus, malahan intervensi yang diharapkan untuk mengkonstruksi keseimbangan antar pelaku ekonomi mengalami distorsi dan hasilnya bisa lebih buruk Salah satu distorsi yang terjadi dipermukaan terlihat jelas kemauan politik untuk membangun sektor ekonomi rakyat, tetapi tidak didukung komitmen politik (political commitment). Yang jelas perlu dipertajam tentang sektor mana yang seharusnya prioritas digarap.

BERITA TERKAIT

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

Dari Semarang Ke Banjarmasin dan Palembang - Citilink Buka Rute Penerbangan

NERACA Jakarta -Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia kembali membuka dua rute penerbangan langsung Semarang - Palembang dan Semarang -…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…