Banjir Rusak Infrastruktur

Banjir Rusak Infrastruktur

Hujan yang turun merata di berbagai kawasan di Indonesia telah merusak sejumlah fasilitas infrastruktur. Kebanyakan yang rusak adalah jalan raya, jembatan, tanggul, jaringan irigasi, rumah, dan jaringan utilitas lainnya.

“Kerusakan infrastruktur tersebut terjadi secara merata, baik yang kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi, maupun pusat,” kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Barat, (Jabar) terkait terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah di Jabar. Kawasan yang banyak mengalami kerusakan antara lain Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung Raya.

Banjir besar juga sempat memporakporandakan kota Manado, ibukota Sulawesi Utara, pada pertengahan Januari. Data yang dirilis dari Posko Tanggap Darurat Pemkot Manado menunjukkan ada 24 bangunan masjid, 29 gereja rusak. Selain itu, ada 565 unit rumah penduduk yang rusak berat, bahkan banyak di antaranya yang hanyut. Terbanyak rumah hanyut di Kecamatan Wanea yaitu 276 rumah, Kecamatan Singkil 143 rumah, Kecamatan Paal II 88 rumah, Kecamatan Tikala 77 rumah, Kecamatan Sario 23 rumah, dan Kecamatan Mapanget dua rumah.

Walaupun tak hanyut, Posko Tanggap Darurat Manado mencatat ada 3.609 unit rumah yang rusak berat, 1.966 rumah yang rusak dengan skala sedang, serta 4.789 rumah rusak ringan. Jalan raya sepanjang 31,6 km di 19 ruas jalan juga rusak.

Beberapa jembatan dan saluran air juga rusak berantakan, demikian juga jaringan listrik dan saluran air bersih. Sebanyak 19 orang tewas tenggelam karena diterjang banjir. Bencana banjir dan tanah longsor di kota itu diperkirakan menelan kerugian hingga Rp 1,8 triliun.

Menurut Iswara, jika melihat kondisi yang terjadi di lapangan, untuk sejumlah rehabilitasi kali ini memerlukan anggaran yang jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Namun, Iswara memastikan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang kewenangannya berada di provinsi tak ada kendala utamanya masalah anggaran.

“Soal kemampuan anggaran untuk merehabilitasi pasca hujan dan banjir, tentunya tidak menjadi persoalan, karena Jabar memiliki kemampuan anggaran,” kata dia.

Iswara menambahkan, jika kondisinya sudah memasuki tanggap darurat, perbaikan infrastruktur dan pemberian bantuan yang kewenangannya berada di provinsi bisa dibiayai lewat pos belanja tidak terduga. Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar pun memiliki anggaran pemeliharaan yang bisa disalurkan untuk perbaikan tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Saleh Husin pun minta kementerian yang membidangi masalah infrastruktur agar cepat dan tanggap memperbaiki infrastuktur terutama jalanan. Sebab, jika rehabilitasi jalan yang rusak lambat, yang rugi adalah banyak pihak, termasuk masyarakat dan pengusaha.

“Terganggunya arus distribusi jelas mengganggu roda perekonomian di daerah, hingga tingkat pusat,” kata Saleh. Bahkan, kata dia, terlambatnya pengiriman bahan pokok karena terjadi kemacetan di mana-mana, dapat memicu ekonomi biaya tinggi, yaitu kenaikan harga-harga kebutuhan. (saksono)

BERITA TERKAIT

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…