Banjir Rusak Infrastruktur

Hujan yang  turun merata di berbagai kawasan di Indonesia telah merusak sejumlah fasilitas infrastruktur. Kebanyakan yang rusak adalah jalan raya, jembatan, tanggul, jaringan irigasi, rumah, dan jaringan utilitas lainnya.

 “Kerusakan infrastruktur tersebut terjadi secara merata, baik yang kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi, maupun pusat,” kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Barat, (Jabar) terkait terjadinya bencana banjir di sejumlah wilayah di Jabar. Kawasan yang banyak mengalami kerusakan antara lain Karawang, Bekasi, Subang, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung Raya.

Banjir besar juga sempat memporakporandakan kota Manado, ibukota Sulawesi Utara, pada pertengahan Januari. Data yang dirilis dari Posko Tanggap Darurat Pemkot Manado menunjukkan ada 24 bangunan masjid, 29 gereja rusak. Selain itu, ada 565 unit rumah penduduk yang rusak berat, bahkan banyak di antaranya yang hanyut. Terbanyak rumah hanyut di Kecamatan Wanea yaitu 276 rumah, Kecamatan Singkil 143 rumah, Kecamatan Paal II 88 rumah, Kecamatan Tikala 77 rumah, Kecamatan Sario 23 rumah, dan Kecamatan Mapanget dua rumah.
Walaupun tak hanyut, Posko Tanggap Darurat Manado  mencatat ada 3.609 unit rumah yang rusak berat, 1.966 rumah yang rusak dengan skala sedang, serta 4.789 rumah rusak ringan.  Jalan raya sepanjang 31,6 km di 19 ruas jalan juga rusak.

Beberapa jembatan dan saluran air juga rusak berantakan, demikian juga jaringan listrik dan saluran air bersih. Sebanyak 19 orang tewas tenggelam karena diterjang banjir.   Bencana banjir dan tanah longsor di kota itu diperkirakan menelan kerugian hingga Rp 1,8 triliun.

Menurut Iswara, jika melihat kondisi yang terjadi di lapangan, untuk sejumlah rehabilitasi kali ini memerlukan anggaran yang jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Namun, Iswara memastikan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang kewenangannya berada di provinsi tak ada kendala utamanya masalah anggaran.

 “Soal kemampuan anggaran untuk merehabilitasi pasca hujan dan banjir, tentunya tidak menjadi persoalan, karena Jabar memiliki kemampuan anggaran,” kata dia.

Iswara menambahkan, jika kondisinya sudah memasuki tanggap darurat, perbaikan infrastruktur dan pemberian bantuan yang kewenangannya berada di provinsi bisa dibiayai lewat pos belanja tidak terduga. Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar pun memiliki anggaran pemeliharaan yang bisa disalurkan untuk perbaikan tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Saleh Husin pun minta kementerian yang membidangi masalah infrastruktur agar cepat dan tanggap memperbaiki infrastuktur terutama jalanan. Sebab, jika rehabilitasi jalan yang rusak lambat, yang rugi adalah banyak pihak, termasuk masyarakat dan pengusaha.

“Terganggunya arus distribusi jelas mengganggu roda perekonomian di daerah,  hingga tingkat pusat,” kata Saleh. Bahkan, kata dia, terlambatnya pengiriman bahan pokok karena terjadi kemacetan di mana-mana, dapat memicu ekonomi biaya tinggi, yaitu kenaikan harga-harga kebutuhan. (saksono)