PERBAIKAN JALAN PANTURA

Rituil Sepanjang Tahun

Dulu, jalanan dari Bengkulu – Kepahiyang sangat mulus, bertahun-tahun tak ada lubang menganga. Sekarang rusak, hingga sepanjang tahun harus terus ditambal sulam. Rituil tambal sulam serupa juga terjadi di jalan nasional di sepanjang pantai utara (pantura) pulau Jawa.

Seorang teman yang juga praktisi sipil mengungkapkan, pekerjaan perbaikan itu memang sengaja diciptakan sepanjang tahun. Bukan soal kualitas materialnya yang rendah, tapi diciptakan agar setiap tahun ada proyek pemeliharaan jalan.  

Jalur pantura membentang sejauh 1.300an km dan membelah lima provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Orang membayangkan betapa lancarnya perjalanan mudik jalur darat dari Jakarta ke Semarang atau bahkan Surabaya. Itu terjadi jika di sepanjang jalur pantura tersebut tak ada proyek perbaikan jalan atau jembatan.

Tapi itu nonsense. Sebab, bahkan Komisi V DPR merestui sekitar 50% anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2014 diperuntukkan bagi pembenahan infrastruktur jalan. Seperti struktur anggaran tahun 2013. “Catatan kami sebesar 50% anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diserap untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2013," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena.

Tahun lalu, anggaran Kementerian PU sebesar Rp 69 triliun, dan sebanyak Rp 34 tiliun di antaranya terserap untuk pembangunan jalan raya. Tahun lalu, sudah 38 ribu km jalan raya nasional dibenahi, dalam bentuk pelebaran jalan dan menambahan lajur, maupun menambah jalan baru. Tahun ini, Kementerian PU mendapat pagu anggaran sebesar Rp 84,1 triliun dari rencana yang diajukan sebesar Rp 110,1 triliun.  

Menteri PU Djoko Kirmanto pun menyatakan, pihaknya akan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan mendesak, yaitu pembenahan infrastruktur, termasuk infrastruktur jalan raya. Utamanya jalur pantura Jawa, lalu jalur lintas timur Sumatera, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, lintas Maluku, 11 ruas jalan di Papua, dan jalur Nusa Tenggara.

Tak Sesuai Peruntukan

Peneliti teknik sipil dari BPPT Rahman Hidayat  mengungkapkan, setidaknya ada sejumlah kesalahan dari kasus proyek abadi jalan pantura. Dia meyakini, struktur jalan di pantura yang dibuat selama ini sudah sesuai dengan peruntukannya. “Jika dilihat dari sisi desain konstruksi, jalanan pantura tak ada yang salah, karena dikerjakan sesuai dengan rencana awalnya, yaitu berdasarkan berat gandar kendaraan juga volume kendaraannya,” kata Rahman.

Alumnus Teknik Sipil UGM ini menjelaskan, mengapa jalanan rusak berat, bisa dilihat dari baik oleh beban kendaraan yang lewat maupun kualitas konstruksinya. “Ya jalanan akan cepat rusak kalau sering dilalui kendaraan yang beratnya di atas kemampuan beban jalan ditambah oleh gerusan hujan dan banjir,” kata Rahman kepada Neraca.

Spesialis peneliti teknik sipil pantai ini mengungkapkan, saat ini banyak kendaraan dengan berat melebihi kemampuan jalan lalu lalang di jalanan pantura. Tanpa ada yang melarang. “Jadi wajar kalau jalanan cepat rusak, karena dilalui kendaraan yang mestinya tak boleh lewat,” kata dia.

Menurut Rahman, jalanan pantura memang tidak didesain  untuk dilewati kendaraan angkutan dengan bobot besar.  Kendaraan besar dan berat itu seharusnya dibuatkan jalur sendiri, yaitu dalam bentuk rel atau lewat jalur laut  yang menghubungkan pelabuhan ke kawasan industri.  “Kendaraan yang harusnya lewat laut atau jalur rel, dipaksa lewat jalan raya, ya jadinya cepat rusak,” kata dia.  

Mengaca pengalaman di  negara lain, kendaraan angkutan berat itu harus dibuatkan jalur sendiri dalam bentuk rel. Persoalannya, kata dia, infrastruktur jalan rel saat ini belum memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut container, karena kapasitasnya sudah over load.  “Jadi kuncinya, buatkan infrastruktur jalan khusus angkutan berat agar tidak lewat jalan raya,” kata dia.  

Yang jadi persoalan lagi, mengapa kendaraan berbobot berat itu dbolehkan melaju di jalan raya. Kontrol terhadap berat kendaraan melalui pos jembatan timbang sebetulnya dimaksudkan untuk mengontrol dan melindungi jalanan dari kendaraan yang kelebihan beban yang diizinkan. Yang terjadi saat ini, jembatan timbang banyak yang tidak diaktifkan diduga telah menjadi ajang transaksi suap-menyual atau peras-memeras antara petugas dengan pengemudi kendaraan.

Rahman memperkirakan, hal itu tejadi karena tidak ada koordinasi antara Kementerian PU yang bertugas membangun dan  memelihara infrastruktur jalanan dengan Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan izin operasi kendaraan angkutan berat.

“Bagusnya, jika tak bisa berkoordinasi secara baik di lapangan, ya lebih baik keduanya dilebur jadi satu kantor kementerian saja, seperti dilakukan di luar negeri,” tuturnya.

Dia pun mencoba mengevaluasi, saat ini masih banyak infrastruktur jalanan warisan era pemerintahan Presiden Soeharto. Tak banyak yang diperbaiki. Karenanya dia berharap, pemerintah mempercepat pembangunan pelabuhan di sepanjang pantura untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok. Misalnya, optimalkan Pelabuhan Bojanegara di Banten dan Pelabuhan Cilamaya di kawasan Kerawang serta membangunkan jalur khusus kendaraan berbobot jumbo berbasis rel agar tak merusak jalan raya yang diperuntukkan bagi kendaraan angkutan berbobot yang diizinkan.  (saksono)