Manajemen Tambal Sulam

Oleh Bani Saksono (wartawan Harian Ekonomi NERACA)

 Kerusakan jalan di kawasan pantura, sebetulnya tidak hanya dirasakan pascabanjir saja. Para pemudik dari kawasan Jakarta dan sekitarnya ke wilayah timur, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur menjelang perayaan Idul Fitri setiap tahunnya harus berjuang berjam-jam lamanya di jalanan di pantura.

Ada saja ruas jalan yang sedang diperbaiki. Ada pula ruas jalan yang harus dibongkar untuk diganti aspal atau dicor beton. Belum lagi adanya perbaikan atau pembangunan jembatan baru. Para pemudik terheran-heran dengan pihak Bina Marga yang mengelola jalan nasional yaitu yang masuk kelompok jalan arteri primer dan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi.

Mengapa pembangunan jalan di pantura tidak pernah selesai, seolah tidak kelihatan ujung pangkalnya, kapan mulai dibangun dan kapan proyek pembangunan jalan itu selesai. Seolah perbaikan jalan di pantura sebagai proyek abadi, jadi berlangsung secara tahunan. Pembangunan jalan di pantura sepertinya menerapkan manajemen tambal sulam.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah ‘tambal sulam’ merupakan dua kata, yaitu tambal dan sulam.  Tambal berasal dari bahasa Jawa yang artinya melekatkan sesuatu untuk menutup bocor (sobek dan sebagainya). Sedangkan sulam adalah adalah  menutup atau mengganti sebagian (bagian yang rusak).

Jadi, ‘tambal sulam’, kurang lebih artinya adalah “memperbaiki sesuatu (rumah dan sebagainya, termasuk jalan raya) secara tidak menyeluruh (hanya mengganti bagian-bagian yang rusak)”.  Jika tambal sulam, risikonya, jalan akan kembali rusak.

Rentang panjang Jalur pantura mencapai 1.316 km yang melewati  lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada 2012, pemerintah menggelontorkan Rp1,03 triliun dan pada 2013 dana yang terserap di pantura mencapai Rp1,28 triliun.

Bagaimana dengan tahun 2014? Angggaran dari Pemprov Jateng saja untuk Bina Marga juga naik signifikan, yaitu dari Rp 601,6 miliar menjadi Rp 982,5 miliar. Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mencanangkan Tahun 2014 sebagai Tahun Infrastruktur.

Anggaran Kementerian PU pada 2014 pun dinaikkan.  Tahun ini Kementerian PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 69 triliun. Sebanyak Rp 34 triliun di antaranya telah diserap untuk pembangunan jalan raya.
Proyek infrastruktur pembangunanan jalan raya tersebut, tentu saja tidak hanya dipakai untuk menyulap jalanan di kawasan pantura saja, tapi juga untuk membangun kawasan lain seperti lintas timur Sumatera, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi Selatan,  hingga lintas Maluku.

 []