Free Float Mampu Cegah Backdoor Listing

NERACA

Jakarta – Aturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai batas minimum saham yang beredar di publik (free float) dinilai sebagai aturan yang tepat untuk meningkatkan likuiditas pasar. Pengamat pasar modal dari Universitas Pancasila Agus Irvani mengaku, sangat setuju dengan aturan baru ini karena akan menjaga likuiditas pasar dan mencegah saham tidur.

Namun, unutk realisasinya, dia mengaku masih kurang optimis lantaran pasar masih dipengaruhi oleh supply dan demand.“Kalau permintaan saham banyak tentu akan meningkatkan likuiditas, namun yang dikhawatirkan jika investor masih tergantung pada kondisi mekanisme pasar yang ditentukan oleh kondisi ekonomi makro baik global, domestik dan dalam negeri sendiri”, ungkapnya di Jakarta, Selasa (28/1).

Sementara, untuk rencana realisasi aturan tersebut pada akhir Januari ini, dia justru menyarankan setelah April aturan ini baru diterapkan. Hal ini mengingat pelaku pasar terlihat sudah mulai melakukan aksi wait and see.“Sebaiknya, setelah April karena dikhawatirkan aturan ini tidak mampu mengangkat tujuan BEI untuk meningkatkan likuiditas. Hingga pertengahan Mei masih gempita politik, kemungkinan Juni lebih tepat untuk realisasikan aturannya”, jelasnya.

Sementara, terkait batas waktu pemenuhan aturan selama 2 tahun setelah aturan baru diberlakukan, dia menilai hal ini cukup pantas untuk tahap pertama. “Meskipun lagi-lagi jangka waktu ini tergantung realisasinya seperti apa”, ujarnya.

Dia menyebutkan, selain unutk meningkatkan likuiditas pasar, aturan baru free float ini juga bisa mencegah adanya backdoor listing atau aksi korporasi perusahaan yang ingin masuk pasar modal tanpa melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), namun mengakuisisi emiten yang sahamnya kurang aktif atau saham tidur.

Nantinya, aturan ini juga akan kontra produktif jika dilakukan secara parsial dengan rencana BEI untuk meningkatkan jumlah emiten dan kapitalisasi pasar. Menurut dia, jika setelah jangka waktu yang ditentukan, emiten tidak memenuhi jumlah free float, maka akan di delisting. “Delisting ini akan mengurangi jumlah emiten dan likuiditas pasar, tentu ini bertentangan dengan impian BEI unutk meningkatkan jumlah emiten dan likuiditas”, katanya.

Selain itu, BEI juga perlu diketahui bahwa likuiditas pasar modal Indonesia masih dipengaruhi investor asing yang sangat memperhatikan kondisi ekonomi makro baik global, domestik dan juga politik dalam negeri. “Mayoritas masih asing yang sangat mempertimbangkan country risk, ini perlu diperhatikan BEI”, ungkapnya.(nurul)

BERITA TERKAIT

Direktur CPL World Bank Kunjungi Damamaya Cyber Monitor - Sebut Denpasar Mampu Sediakan "Big Data" Perencanaan Pembangunan

Direktur CPL World Bank Kunjungi Damamaya Cyber Monitor Sebut Denpasar Mampu Sediakan "Big Data" Perencanaan Pembangunan NERACA Denpasar - Tiga…

Mendes PDTT - Masyarakat Desa Berperan Cegah Terorisme

Eko Putro Sandjojo Mendes PDTT Masyarakat Desa Berperan Cegah Terorisme  Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes…

Cegah Korupsi, LPDB KUMKM Gandeng BSR Center

Cegah Korupsi, LPDB KUMKM Gandeng BSR Center NERACA Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Waskita Karya Lunasi Obligasi Rp 350 Miliar

Lunasi obligasi jatuh tempo, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mengalokasikan dana pembayaran pokok obligasi I Waskita Karya Tahap II…

Penjualan Fajar Surya Wisesa Tumbuh 50%

Hingga September 2018, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) membukukan penjualan bersih senilai Rp7,45 triliun atau meningkat 50% year on…

Dorong Pemerataan Infrastrukur - Lagi, Indonesia Infrastructure Week Digelar

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Apalagi, infrastruktur dipandang sebagai fondasi yang perlu…