Ada Pihak Memanfaatkan Drama PGN Merger Pertagas - Negara Dirugikan Rp 15 Triliun

NERACA

Jakarta - Dalam setiap drama televisi yang disuguhkan kepada penonton selalu ada endingnya, baik itu yang sendih atau bahagia. Namun hal ini tidak bagi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang justru rugi merugi lantaran wacana merger dengan anak usaha Pertamina, Pertagas batal dilakukan karena pemegang saham PGN tidak menyetujui aksi korporasi tersebut.

Pernyataan pemegang saham menolak akuisisi atau merger tersebut, PGN-lah yang harus menelan pil pahit lantaran saham perseroan terjun bebas menjadi Rp 4.350 dari Oktober tahun lalu sebesar Rp 5.450 per saham. Tidak hanya itu, nilai kapitalisasi saham PGN juga terpangkas hingga Rp 25 triliun. Tidak hanya itu,pemerintah sebagai mayoritas pemegang saham juga merugi hingga Rp 15 triliun.

Tak ayal, kerugian negara dari terkoreksi saham PGN pasca mencuatnya wacana akuisisi atau merger dengan PGN diduga ada yang memanfaatkan kondisi tersebut. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartarto menuding, ada pihak-pihak yang memanfaatkan penurunan tajam saham tersebut,”Ini operasi pasar agar ada pihak yang memperoleh keuntungan," ujar Airlangga di Jakarta, kemarin.

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai, statement Menteri BUMN Dahlan Iskan soal akuisis tersebut juga menjadi penyebab terus terkoreksinya saham PGN. Padahal tanpa statement Dahlan itu harga saham PGN mahal dan sebaliknya dengan statement itu harga saham jadi murah.

Bagaimanapun juga, jelas dari pernyataan Dahlan tak hanya pemerintah selaku pemegang saham mayoritas yang dirugikan, karena pemegang saham minoritas juga dirugikan,”Statement pemilik mayoritas merugikan pemilik minoritas. Meski juga harus diakui pemilik mayoritaspun rugi. Ini market making yang cukup unik,"ujar Airlangga.

Sementara, saat disinggung soal aturan tegas bahwa para pihak yang bertindak market making atau pengondisian pasar bisa ditindak, baik perdata maupun pidana, Airlangga menegaskan hal itu sudah diatur. Namun kembali lagi, apakah regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berani menindak,”Berani tidak OJK mengambil tindakan dari pernyataan yang merugikan pemilik saham? Sudah jelas dalam dalam kasus ini dua-duanya rugi, saham pengendali dan minoritas,"tegasnya.

Menurutnya, selama ini tidak pernah ada di bursa kasus seperti PGN ketika pemilik saham sama-sama dirugikan. Selama ini, pemilik saham mayoritas kemudian membuat pernyataan yang membikin pemilik saham minoritas rugi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperoleh klarifikasi dari pihak PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) terkait kabar merger dan akuisisi dengan PT Pertamina. Dimana aksi korporasi tersebut, PGAS belum dapat persetujuan dari pemegang saham.

Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyebutkan, berdasarkan pengakuan pihak perusahaan, sampai saat ini belum ada keputusan bahkan instruksi untuk melakukan kebijakan apapun baik merger, akuisisi dan berbagai aksi korporasi lainnya dari para pemegang saham,”Karena kemarin cukup ramai diberitakan, OJK sudah minta klarifikasi dari PGN tentang rencana tersebut. Dijawab PGN bahwa sampai saat ini belum ada perintah dari pemegang saham untuk melakukan corporate action tertentu,”tandasnya.

OJK sendiri belum bisa memberikan keterangan resmi selama belum ada aksi korporasi dari pihak perusahaan itu sendiri. Hingga saat ini OJK belum bisa mengambil tindakan hingga ada tindakan dari pihak perusahaan. Terkait proses klarifikasi, tambahnya, juga dilakukan terhadap beberapa pihak terkait tentang kabar penggabungan PGN dengan anak perusahaan Pertamina, PT Pertagas. Oleh karena itu, terhadap rencana akuisisi dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, OJK tidak akan berspekulasi pasca akuisisi terhadap saham di bursa.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah bilang, akuisisi PGAS oleh Pertamina merupakan pilihan tepat. Menurutnya, persoalan gas harus ada satu perusahaan yang bermain di hilir supaya memudahkan produksi dan distribusi. Dia berjanji akan membeberkan persoalan akuissi secara detail dan jelas, namun belum memastikan kapan pihaknya memberikan keterangan resmi tersebut. (bani)

Related posts