Utang Indonesia Makin Melonjak - Oleh: Suryono Brandoi Siringo-ringo, SE, Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan Rilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Minggu (24/10/2013), Utang Indonesia mencapai Rp. 2.276,89 Triliun. Jumlah itu melonjak Rp 140,25 Triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan, sebab pada akhir Mei 2013 utang pemerintah Indonesia Rp 2.036,54 Triliun. bahkan utang ini naik signifikan sebesar 301,47 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2012 yang hanya Rp 1.975,42 triliun.

Berdasarkan statistik data dari Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (NKKBN), Jumlah penduduk Indonesia ± 250 juta jiwa. Artinya apa? Itu artinya dengan jumlah utang yang di tanggung negara sebesar itu, secara tidak langsung rakyat dan penduduk Indonesia baik dewasa anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir di Indonesia secara otomatis menanggung beban utang Negara ± 9,1 juta. Asumsi utang itu di peroleh dari jumlah utang negara yang mencapai Rp2.276,89 triliun di bagi jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta jiwa. Pertanyaannya, siapa yang salah? siapa yang menyebabkan tingginya utang yang dimiliki Indonesia?

Perangkap Utang

Seperti kita ketahui tiap tahun penyakit APBN tidak pernah usai, jumlah utang negara kian terus bertambah. Berdasarkan audit BPK, dinyatakan bahwa pemerintah kita masih belum efektif dalam pengelolaan utang. Kinerja buruk pemerintah tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti tidak dilakukannya review strategi yang kualitatif, penyusunan APBN yang amburadul dan sarat kepentingan, tidak adanya kerangka kerja penyelarasan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter. Itu semua juga yang menyebabkan dana yang sangat besar namun dikelola pemerintah secara tidak benar dan amburadul, dan mengakibatkan utang terus membengkak dan menjadi beban rakyat Indonesia.

Sementara itu kita masih bisa menyaksikan penguasa dan pejabat, hidup mewah di tengah kebanyakan rakyat yang miskin dipandang normal. Berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti menaikkan tarif BBM, listrik, llpiji, PDAM, dan lainnya juga tidak lagi dianggap kesalahan dan kekeliruan.

Menumpuk utang luar negeri dengan bunga riba yang mencekik rakyat, perjanjian perdagangan bebas yang bisa mengancam sektor usaha menengah dan kecil, dll pun dianggap wajar sebagai tuntutan globalisasi dan liberalisasi. Mau sampai kapan kondisi seperti ini berlangsung?

Prof. Mubyarto, dalam bukunya, Ekonomi Terjajah, menjelaskan bahwa setelah 60 tahun merdeka, kondisi perekonomian rakyat Indonesia tidak banyak berubah; bahkan jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Secara relatif, PDB perkapita Indonesia cenderung merosot. Pada 1820, PDB perkapita Indonesia terhadap Belanda meliputi 39 persen. Pada 1950 merosot menjadi 15 persen. Pada 1992, setelah 47 merdeka, hanya meningkat sedikit menjadi 16 persen.

Fenomena penjajahan ekonomi oleh Negara AS yang diistilahkan oleh Mubyarto sebagai “The Global Empire” tersebut sesungguhnya tidak hanya menimpa Indonesia saja, melainkan melanda hampir seluruh dunia Islam.

Fenomena tersebut semakin terkuak setelah muncul buku yang ditulis oleh John Perkins yang berjudul, Confessions of an Economic Hit Man. Buku tersebut membuka rahasia Pemerintah AS yang berani membayar tinggi orang-orang seperti Perkins untuk membuat negara-negara yang kaya sumberdaya alam (SDA) untuk mendapat utang luar negeri sebanyak-banyaknya sampai negara itu tidak mungkin lagi dapat membayar utangnya, kecuali dengan menguras seluruh SDA yang dimilikinya. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah sukses masuk dalam jeratan “Global Empire”-nya AS tanpa harus melalui pendudukan militer.

Apa yang terjadi di Indonesia sangatlah sesuai dengan paparan Perkins di atas. Indonesia saat ini telah terjerat dalam perangkap utang yang hampir tidak mungkin untuk dibayarnya. Dalam angka utang yang berkisar 150 miliar dolar AS, Indonesia harus menyisihkan anggaran belanja pertahunnya sekitar 30-40% hanya untuk membayar pokok utang ditambah bunganya. Yang kini utang Indonesia mencapai Rp. 2.276,89 Triliun.

Untuk membayar utang luar negeri yang jumlahnya tidak sedikit tersebut, Indonesia harus menguras cadangan devisa yang dimilikinya. Padahal untuk memperoleh devisa tersebut Indonesia harus banyak melakukan ekspor.

Mau Dibawa ke Mana Indonesia?

Selama ini ekspor yang diandalkan Indonesia tidak lain adalah ekspor yang berasal dari SDA yang dimilikinya.

Akibatnya, sampai saat ini telah terjadi eksploitasi SDA besar-besaran di seantero bumi zamrud katulistiwa tersebut. Eksploitasi mineral di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1999, Indonesia dikenal sebagai penghasil timah ke-2 terbesar di dunia, pengekspor batubara thermal terbesar ke-3 di dunia, penghasil tembaga ke-3 terbesar di dunia, penghasil emas ke-5 dan nikel ke-7 di dunia. Yang menjadi pertanyaan, dari hasil eksploitasi tersebut, berapa konstribusi yang diterima Indonesia?

Jawabannya sangat mengagetkan, sesungguhnya kontribusi industri pertambangan untuk negara sangatlah rendah, yaitu hanya berkisar antara 2,54%-2,92% dari pendapatan kotor domestik (PDB). Di samping itu menurut penelitian Price Waterhouse Coopers (PWC) tentang pembelanjaan yang dilakukan oleh 12 perusahaan pertambangan besar di Indonesia sejak tahun 1994-1998, hampir 95,3% digunakan untuk pembelian lewat impor. Itu artinya, uang yang ada kembali ke kantong negara asing dan tersisa hanya sebesar 4,7% yang ditinggal di dalam negeri.

Akhirnya, harap kita ingat bahwa utang negara ini dibuat oleh pemerintah yang tiap 5 tahun akan berganti, tapi yang akan menanggungkan beban utang adalah rakyat Indonesia yang selamanya berstatus rakyat Indonesia dan tak bisa lari dari tagihan utang ini. Tapi apa boleh buat, pemerintah dalam membuat utang baru tidak berkonsultasi kepada legislatif ataupun mempublikasikan rencana utang itu agar supaya rakyat bisa menilai urgensi dari utang baru itu. Sehingga urgensi pengajuan utang bisa menjadi pertanyaan mengingat seringkali Indonesia mendapatkan tawaran utang dari berbagai negara via berbagai lembaga keuangan dunia.

Tanpa pikir panjang tawaran utang itu diterima dengan senang hati, dianggap bagai mendapatkan durian runtuh dan penggunaannya dianggap bagaikan duit hibah. Yang lebih menyedihkan dari sekian jumlah utang itu, yang diterima sebagai cash segar hanya sebagian proporsi kecil dari jumlah utang yang ditawarkan. Sisanya ditahan dan tak diberikan karena adanya keharusan membeli produk dari industri di negara yang menawarkan utang tersebut. Jadilah negara lain beruntung karena bisa menjual produknya dengan lebih mudah sekaligus mendapatkan piutang dengan bunga yang lumayan yang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau terus begini mau dibawa kemana negeri Indonesia yang kita cintai ini? (analisadaily.com)

Related posts