Perikanan Bisa Jadi Tulang Punggung Pangan Nasional

NERACA

Jakarta – Potensi ekonomi kelautan sangat besar, yakni sekitar US$ 1,2 trilliun per tahun. Selain itu sektor perikanan digadang-gadang sebagai salah satu sektor ketahanan pangan. Itu sebabnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim sektor kelautan dan perikanan merupakan primadona dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menteri Kelautan dan Perikan Sharif C. Sutardjo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan selalu menjadi harapan, karena berkontribusi dalam pendapatan negara dan ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. “Perikanan dan kelautan bisa menjadi andalan dalam pembanguanan nasional, dan sektor perikanan juga mampu sebagai tulang punggung sektor pangan nasional,” katanya sesaat setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014, di Jakarta, Selasa (28/1).

Dia melihat, potensi itu memang ada, itu dilihat dari capain selama periode tahun 2013, dimana dari 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, pencapaiannya telah melampaui target. Diantaranya, PDB Perikanan tumbuh 6,45% berada di atas PDB pertanian dan PDB nasional. Produksi perikanan mencapai 19,56 juta ton, jauh melebihi target yang ditetapkan. Kemudian produksi garam rakyat telah menjadikan swasembada garam konsumsi sejak tahun 2012. Termasuk, nilai ekspor hasil perikanan terus meningkat, mampu menembus hingga lebih USD$ 3 miliar, bahkan tahun 2013 mencapai USD$ 4,16 miliar. “Pencapaian ini merupakan bukti bahwa laut memiliki peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat ekonomi nasional dan mendukung kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Adapun capaian lain yang patut dibanggakan sebagai salah satu wujud pembangunan nasional adalah pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan juga cukup berhasil meningkatkan produktivitas. Dimana dengan program penerima PNPM Mandiri KP mampu menunjukan peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan. Disamping realisasi kredit program KUR/KKP-E serta Program Kerjasama Bina Lingkungan dan CSR yang sudah berjalan dibeberapa daerah. Capaian keberhasilan lain juga terjadi pada Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang merupakan Direktif Presiden untuk percepatan peningkatan kualitas kehidupan nelayan. KKP bersama 11 Kementerian dan lembaga anggota Pokja PKN telah melaksanakan kegiatan di 816 PPI. “Program PKN, mampu meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dimana kelompok sasarannya Rumah Tangga Miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis pelabuhan perikanan,” jelasnya.

Untuk target 2014 ini, Sharif menjelaskan, KKP akan fokus pada berbagai upaya dan langkah-langkah strategis untuk menjadikan KKP berkontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Terutama melanjutkan hasil yang telah dicapai dan fokus dalam menuntaskan target-target pada RPJMN 2010-2014. Beberapa program yang ditetapkan diantaranya, melanjutkan program industrialisasi kelautan dan perikanan, pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, penyediaan kapal INKAMINA. KKP juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan dan prasarana lainnya, seperti cold storage, pabrik es dan pasar ikan. “Diharapkan, pemerintah daerah dapat menjaga operasionalisasi seluruh prasarana yang dibangun pemerintah,” ujarnya.

Pada RPJMN ke tiga tahun 2015-2019, tandas Sharif, KKP diharapkan tetap fokus pada peningkatan kompetitif dan daya saing berbasis Sumber Daya Alam yang didukung SDM berkualitas dan kemampuan iptek. Program ini sangat relevan apabila diperkuat pendekatan perencanaan pembangunan tidak lagi landbase approach namun marinebase approach. Apalagi Presiden RI pada konferensi tingkat tinggi RIO+20, Indonesia telah mempunyai komitmen untuk meningkatkan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dengan konsep Blue Economy atau ekonomi biru. “Kita berharap Konsep Blue Economy yang sedang dikembangkan dapat terefleksi pada RPJMN mendatang,“ tegasnya.

Rakornas KKP

Menurut Sharif, pelaksanaan Rakornas KKP 2014 merupakan suatu momentum untuk menyuarakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional 5 tahun mendatang. Bahkan kekayaan laut dapat menghantarkan Indonesia sebagai salah satu negeri yang diperhitungkan secara ekonomi di dunia internasional.

Melihat besarnya potensi ini, maka saatnya dipikirkan apa yang akan digarap untuk pembangunan kelautan Indonesia. Terlebih dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, akan banyak tugas di bidang kelautan yang harus diemban terkait tata kelola laut. “Saya berharap, Bappenas mengkoordinasikan rancangan pembangunan kelautan ke depan dalam suatu roadmap yang terintegrasi antar kelembagaan yang akan melaksanakannya,” katanya.

Rapat Koordinasi Nasional 2014, tambah Sharif, memiliki nilai strategis, karena akan membahas rumusan pembangunan kelautan dan perikanan pada masa transisi yaitu tahun 2015. Termasuk pembahasan rumusan pembangunan untuk 5 tahun ke depan yaitu periode 2015-2019. “Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua stakeholder kelautan dan perikanan, baik di pusat maupun di daerah atas dukungan dan kerja sama yang baik dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehinggga capaian pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan akhir tahun 2013 meraih prestasi yang cukup membanggakan,” tandasnya.

Related posts