Dekin Minta RUU Kelautan Disahkan Tahun Ini

NERACA

Jakarta – Payung hukum pengelolaan dan pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi sampai dengan saat ini belum di miliki oleh Indonesia, sehingga kewenangan pengelolaan laut kurang sinergis dan optimal. Oleh karenanya Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan bisa disahkan tahun ini.

Sharif C. Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang juga Ketua Harian Dekin mengatakan, potensi laut Indonesia sangat besar, tapi sampai dengan saat ini belum memiliki Undang-Undang (UU) tentang kelautan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaat laut secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing kementerian/lembaga. “Kita harus dorong, agar RUU Kelautan bisa disahkan tahun ini,” kata Sharif, pada saat memimpin Sidang Pleno Dekin, di Jakarta, Senin (27/1).

Di samping itu, sambung Sharif, saat ini terdapat 3 isu strategis bidang kelautan yang harus segera diselesaikan secara tuntas tahun ini, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, Kebijakan Kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Policy), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang kelautan. “Pembangunan bidang kelautan belum menjadi mainstream dan prioritas dalam pembangunan nasional, belum ada keseimbangan pembangunan antara matra darat, dan matra laut, selain itu juga masterplan percepatan pembangunan kelautan yang ditetapkan juga belum mencirikan Negara kepulauan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan, mengatakan, sudah menjadi barang tentu satu hal yang menjadi prioritasa uatam adalah penguatan dari internal Dekin, sudah menjadi keharusan dengan mengamankan industri kelautan secara khusus, dan tingkat penguatan pengamanan wilayah laut secara umum. “Oleh karenanya kita harus dorong agar realisasi RUU kelautan bias teralisasi tahun ini,” tegasnya.

Adapun pengsesahan rencana pembuatan UU batas akhirnya sampai dengan pemilihan presiden, dan maret berkas pembuatan UU sudah harus masuk. untuk itu, tidak perlu menunggu lama, tapi harus terus kita dorongan agar pemberkasan selesai secepatnya. ”UU kelautan sangat penting, maka dari itu secepatnya kita ajukan agar lebih cepat disetujui,” paparnya.

Pakar Kelautan Rokhim Dahuri menilai, totol kekayaan ekonomi laut dari 10 sektor meliputi perikanan, perhubungan laut, industry kelautan, banguanan kelautan, pariwisata bahari, ESDM, jasa kelautan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil coastal forestry, serta SDA non konvensial diperkirakan mencapai US$ 1,2 trilliun per tahun, lebih besar dari pada PDB Indonesia yang hanya US$ 1 trilliun. “Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun dapat dipertahankan 6% atau lebih maka tidak mustahil tahun 2030 Indonesia menjadi negara terbesar ke -7 yang mengoptimalkan pemanfaatan SDA laut,” katanya.

Dalam keterangan sebelumnya, ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakn, bahwa harmonisasi RUU kelautan harus berjalan baik, karena UU yang menyhangkut kelautan sangat banyak. "Jangan sampai nantinya ada UU yang saling tumpang tindih," katanya.

Sementara jauh sebelumnya, kalangan akademisi dan birokrat menilai Indonesia membutuhkan kementerian koordinator (Menko) khusus yang menaungi sektor kelautan mengingat banyak sekali hal yang perlu dikelola oleh kementerian ini, juga demi keberpihakan pada wilayah di Tanah Air yang mayoritas kawasan laut.

“Sudah saatnya kita memikirkan Menko Kelautan di 2014 sebagai keberpihakan kita pada negara kepulauan. Kalau dulu Gus Dur sudah memulai adanya Menteri Kelautan dan Perikanan, mungkin sekarang ini sudah saatnya kita berpikir tentang Menko Kelautan karena di dalamnya ada (yang perlu diurus seperti) energi, transportasi, batas wilayah, ekosistem, teknologi dan lain-lain,” kata Guru Besar FEUI yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof. Firmanzah Ph.D.

Related posts