NERACA

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menyetujui Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan kebijakan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan bahwa dengan pengesahan PP maka hal itu menjadi acuan untuk seluruh program energi di tanah air. Saat ini, kata Jero, Indonesia akan mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

“Pengesahan ini menjadi titik terang bagi energi nasional. Karena saat ini mempunyai kebijakan energi nasional secara definitif. Artinya, jika dahulu sektor energi masih ketergantungan terhadap minyak maka saat ini, dalam aturan tersebut ketergantungan minyak mulai dikurangi,” ungkap Jero usai menghadiri rapat Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1).

Ia mengatakan pengurangan ketergantungan terhadap minyak dari awalnya 49% dari sektor energi nasional menjadi hanya 23%. Sementara untuk sumber daya energi lainnya seperti gas dan batubara mengalami peningkatan siginifikan. “Kemudian untuk ketergantungan terhadap gas naik dari 20% menjadi 25% pada 2025 dan ketergantungan batu bara jadi 30%,” ujarnya.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mengandalkan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai kontribusi pertumbuhan terbesar. “Panas bumi harus naik, surya naik, PLTA harus naik, sampah biomasa harus naik, biofuel naik, dan angin juga terus naik. Laut kita manfaatkan, semua energi itu berkontribusi sekitar 23% pada 2025,” ungkapnya.

Pemimpin rapat Paripurna DPR yang menjadi Wakil Ketua DPR Sohibul Imam mengatakan, ada perubahan pasal, yaitu pasal 20 ayat 1 dan pasal 1 ayat 31. “Setelah mekakukan lobi mecari kesamaan pandangan perhatian yang dipermasalahkan kita sepakat rumusan pasal 20 ayat 1 jadi keputusan bersama harga energi berdasarkan nilai keekonomian dan keadilan,” tukasnya.

Pasal 1 ayat 31 Rumusan Peraturan Pemerintah keekonomian keadilan adalah suatu nilai biaya yang merefleksikan. Biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan konservasi, serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat.

Hal serupa juga sempat diutarakan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Ia menyerukan perlunya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan beralih pada sumber energi alternatif untuk mengamankan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan di masa mendatang.

“Konsumsi energi primer Indonesia telah meningkat sebesar 50% dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, produksi minyak yang saat ini menjadi penyokong utama kebutuhan energi nasional telah jatuh jauh di bawah produksi puncaknya 1,6 juta barel per hari menjadi sekitar 861.000 barel per hari pada 2012,” kata Karen.

Sementara itu, kata Karen, konsumsi energi primer Indonesia telah meningkat sebesar 50% dalam satu dekade terakhir. “Di sisi lain, produksi minyak yang saat ini menjadi penyokong utama kebutuhan energi nasional telah jatuh jauh di bawah produksi puncaknya 1,6 juta barel per hari menjadi sekitar 861.000 barel per hari pada 2012,” ujarnya.

Karen menambahkan, cadangan minyak terbukti Indonesia juga turun terus sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penurunan cadangan minyak mentah tercepat di Asia. “Namun, 30% dari total konsumsi energi primer Indonesia masih bersumber dari sehingga telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar negara net importir minyak. Secara geopolitik, terjadinya gejolak di Timur Tengah akan menimbulkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi pasokan minyak ke Indonesia,” ujarnya.

Ditegaskan Karen, cepat atau lambat Indonesia dan juga negara dunia lainnya harus mengucapkan selamat tinggal pada minyak sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Pemerintah juga telah berencan memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energy nasional, dari 10 juta ton setara minyak saat ini menjadi 99 juta ton setara minyak pada 2025.

Kurangi Impor

Sementara pengamat Ekonomi Anviliani menilai tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap minyak namun juga mengurangi impor minyak tersebut mengingat terbatasnya sumur-sumur minyak di Tanah Air. “Ini kita harus kurangi impor minyak, ini berpotensi naikkan inflasi,” tukas Aviliani.

Hal tersebut, lanjutnya, dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia, dimana posisi strategis Iran sangat memengaruhi. Saat ini Iran memasok 70% minyak dunia, sehingga akan membuat harga minyak naik bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara tersebut.

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar masih bertumpu dari konsumsi domestik tidak bisa dimungkiri membuat impor minyak sangat besar. Dimana konsumsi minyak Indonesia selama periode 2000-2010 naik rerata 1,36% per tahun.

“Ini kelas menengah kita meningkat jadi konsumsinya bertambah besar. Jadi memang sudah saatnya kurangi ketergantungan pada minyak dan beralih pada batubara dan gas, dimana stok kita masih banyak,” tutup Aviliani.