NERACA

Jakarta - Tidak memiliki pengetahuan yang cukup serta sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dalam membuat inovasi produk asuransi yang sesuai kebutuhan pasar dalam negeri membuat industri asuransi nasional segera dikuasai asing. Hal ini berbeda dengan asuransi asing yang terus-menerus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap produk baru guna memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia.

“Produk asuransi di Indonesia selama ini hanya hasil imitasi (contekan) saja dari produk asuransi yang sebelumnya sudah ada di luar negeri.  Fatalnya lagi, imitasi ini dilakukan secara buta tanpa mengkaji dan mengkorelasikannya dengan kebutuhan yang dapat sesuai dengan permintaan pasar dalam negeri. Jadi, memang ada kebiasaan mau enaknya saja atau copy paste dalam membuat produk asuransi,” tegas Anggota Dewan Pengawas Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Frans Y Sahusilawane, di Jakarta, Senin (27/1).

Dia mengatakan, kebiasaan melakukan imitasi itu merupakan cerminan rendahnya kapabilitas para pelaku industri asuransi dalam negeri dalam hal berinovasi. Bahkan, pihak koorporasi kerap tidak mau berinvestasi pendidikan untuk para pegawainya. Karena di Indonesia memang ada anggapan investasi pendidikan untuk karyawan asuransi merupakan pemborosan yang tidak menguntungkan.

“Tapi pandangan itu salah besar mengingat kita akan segera bersaing dengan korporasi-korporasi yang kapasitasnya lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan asuransi di Malaysia dan Singapura itu terus melakukan pengkajian mengenai inovasi produk. Bahkan mereka sudah memiliki masterplan produk asuransi yang dapat dijual laku di Indonesia,” jelasnya.

Meski begitu, Frans mengaku tidak semua industri asuransi enggan melakukan investasi pendidikan. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan sealaku regulator telah mengatur 5% dari anggaran perusahaan asuransi tiap tahunnya harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun sayangnya, belum seluruh perusahaan asuransi menerapkan aturan itu.

“Dengan adanya aturan dari OJK mengenai kewajiban investasi pendidikan sebetulnya secara kumulatif perusahaan asuransi di Indonesia sudah membelanjakan sekitar Rp1 triliun untuk pendidikan setiap tahunnya. Tapi memang budaya imitasi itu masih menjadi masalah utamanya. Sebab selama ini ternyata perusahaan hanya membeli ilmu usang. Tidak ada pegawai yang mendapat akses pendidikan itu mampu berinovasi,” ungkap Frans.

Minimnya inovasi produk pada kinerja perusahaan asuransi dapat dilihat dari ketidakmampuan industri dalam negeri menguasai pasarnya sendiri. “Sekarang yang leading di asuransi itu Prudential. Karena mereka mampu membuat produk yang tidak pernah dibuat oleh asuransi dalam negeri seperti adanya asuransi khusus jantung, paru-paru dan risiko kesehatan khsusus lainnya. Coba kita bandingkan dengan perusahaan asuransi dalam negeri yang besar-besar seperti Bumiputera. Faktanya, kalah jauh,” papar dia, seraya menyindir.

Lebih jauh Frans menilai kalau para pelaku industri tidak juga melakukan perubahan sikap dan pandangan akan pentingnya inovasi produk maka dapat dipastikan industri tersebut akan dikuasai oleh asing. Pasalnya, tahun depan merupakan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sedangkan dari sisi produk industri asuransi Indonesia sangat tidak siap.

“Perlu diketahui perusahaan asuransi dan pemerintah Singapura sangat serius mempelajari bencanan alam di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2010 mereka sudah buka lembaga pendidikan formalnya. Jadi, nanti mereka punya produk asuransi yang bisa meng-cover banjir, gempa bumi atau tsunami di Indonesia. Produk itu pasti laku mengingat hampir tidak ada perusahaan asuransi dalam negeri yang berinovasi dalam hal itu,” terang Frans.

Era penjajahan baru

Lebih jauh Frans melihat bahwa penguasaan asing terhadap pasar asuransi dalam negeri berpotensi membuat Indonesia masuk ke era penjajahan baru. “Nanti, industri industri asuransi kita nasibnya sama seperti kelapa sawit. Tanah, bibit, dan konsumen semuanya ada di Indonesia. Tapi produsennya asing, terutama Singapura. Dan seluruh uang kita akan lari ke negara mereka. Dengan begitu kita akan masuk babak penjajahan kolonial baru,” tegas Frans, mengingatkan.

Dia juga menilai era penjajahan itu secara otomatis terjadi ketika industri keuangan terutama asuransi sudah dikuasai asing. Pasalnya keuangan dalam negeri akan semakin terkontrol oleh asing. Sebab keuangan dalam negeri tidak lagi memiliki keuatan untuk mengkontrol pasarnya sendiri.

“Jadi nanti kalau Singapura bilang ke kanan kita harus ke kanan. Meskipun sebetulnya kita harus jalan ke kiri. Tapi kalau kita tidak nurut maka akanm ditarik dikuiditas mereka dan kita langsung krisis moneter,” tegas Frans.

Untuk itu Frans menghimbau agar para pelaku industri asuransi segera membentuk satu lembaga pendidikan secara bersama. Melalui lembaga itu para pelaku industri akan sama-sama bertukar pengetahuan dan patungan biaya pendidikan untuk berinovasi. Dengan begitu pasar asuransi dalam negeri dapat terpenuhi dengan sendirinya.

“Memang selama ini industri juga punya alasan untuk malas berinvestasi pendidikan. Sebab, Pemerintah juga belum mengatur UU Hak Cipta. Karena banyak perusahaan yang kemudian menyesal setelah menyekolahkan pegawainya mahal-mahal, lalu mereka ciptakan produk baru dan direlease ternyata laku. Tapi dalam hitungan minggu perusahaan lain langsung punya produk yang sama hanya dengan memfotokopi formulir,” tambah Frans.

Selain itu Frans juga meminta agar OJK mau memberi inesntif pendidikan kepada asosiasi asuransi demi terciptanya inovasi. Kemudian juga turut membantu dengan memberi pengarahan yang baik. “Jika pemerintah tidak segera dukung ini maka dapat saya pastikan dalam kurun waktu tak lebih dari 50 tahun dibukanya MEA, maka Indonesia akan dijajah Singapura,” pungkasnya. [lulus]