NERACA

Saat ini, perkembangan ilmu ekonomi mengarah untuk kesejahteraan. Ekonomi kesehatan merupakan salah satu ekonomi kesejahteraan yang sarat nilai sehingga tidak dapat begitu saja diserahkan kepada ekonomi pasar. Dengan demikian, pemerintah punya peran yang tidak sedikit. 

Sekjen Kementerian Kesehatan, Supriyantoro, Sp.P, MARS, menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan kedepan, seperti tingginya angka kejadian penyakit tidak menular, isu desentralisasi dalam hal pembagian kewenangan pemerintah dan pemda, adanya perubahan kebijakan dalam pembiayaan kesehatan, yaitu dengan adanya implementasi jaminan kesehatan nasional (JKN).  Peran ahli ekonomi kesehatan diharapkan mempunyai peranan penting ke depan. 

Sedangkan Presiden InaHEA, Prof. HasbullahThabrany menegaskan, program publik upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang memiliki eksternalitas tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah bersama pemerintah daerah.

“Program UKM selama ini juga mengalami sakit kronis akibat kurang pendanaan. Dengan demikian, Pemerintah dan pemda-pemda dapat berkonsentrasi mendanai dan mengelola program UKM yang menjamin terwujudnya lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat,” tutur HasbullahThabrany kepada Neraca.

Menurut dia, dalam program-program UKM juga diperlukan analisis ekonomi untuk menjamin kecukupan dan kesinambungan dana bagi UKM, untuk memilih prioritas program yang berdampak terbesar, untuk menghitung dampak jangka panjang program- program UKM, dan sebagainya. Semua itu juga memerlukan keahlian ekonomi kesehatan. 

Thabrany menambahkan, program upaya kesehatan perorangan, seperti JKN, upaya evaluasi ekonomi dalam berbagai aspek layanan kesehatan perorangan menjadi semakin dibutuhkan. Sebagai contoh, apakah pengobatan kanker tertuju (targeted therapy) yang menghabiskan biaya di atas Rp 500 juta perlu dijamin? Berapa dampak bujet jika hal itu dijamin.

Berapa besar manfaat (perpanjangan usia atau peningkatan kualitas hidup) yang dapat diterima peserta JKN? Apakah bandingan biaya dan manfaat dapat diterima oleh masyarakat? Seberapa besar kualitas hidup seorang penderita penyakit terminal dapat didanai oleh JKN? Apa risiko sosial, politik, dan ekonomi jika terapi semacam itu tidak didanai oleh JKN. Menurut Thabrany, semua keputusan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan keahlian ekonomi kesehatan.