Tantangan Pembangunan Kesehatan - Kongres Indonesia Health Economics Association (InaHEA)

NERACA

Saat ini, perkembangan ilmu ekonomi mengarah untuk kesejahteraan. Ekonomi kesehatan merupakan salah satu ekonomi kesejahteraan yang sarat nilai sehingga tidak dapat begitu saja diserahkan kepada ekonomi pasar. Dengan demikian, pemerintah punya peran yang tidak sedikit.

Sekjen Kementerian Kesehatan, Supriyantoro, Sp.P, MARS, menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan kedepan, seperti tingginya angka kejadian penyakit tidak menular, isu desentralisasi dalam hal pembagian kewenangan pemerintah dan pemda, adanya perubahan kebijakan dalam pembiayaan kesehatan, yaitu dengan adanya implementasi jaminan kesehatan nasional (JKN). Peran ahli ekonomi kesehatan diharapkan mempunyai peranan penting ke depan.

Sedangkan Presiden InaHEA, Prof. HasbullahThabrany menegaskan, program publik upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang memiliki eksternalitas tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah bersama pemerintah daerah.

“Program UKM selama ini juga mengalami sakit kronis akibat kurang pendanaan. Dengan demikian, Pemerintah dan pemda-pemda dapat berkonsentrasi mendanai dan mengelola program UKM yang menjamin terwujudnya lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat,” tutur HasbullahThabrany kepada Neraca.

Menurut dia, dalam program-program UKM juga diperlukan analisis ekonomi untuk menjamin kecukupan dan kesinambungan dana bagi UKM, untuk memilih prioritas program yang berdampak terbesar, untuk menghitung dampak jangka panjang program- program UKM, dan sebagainya. Semua itu juga memerlukan keahlian ekonomi kesehatan.

Thabrany menambahkan, program upaya kesehatan perorangan, seperti JKN, upaya evaluasi ekonomi dalam berbagai aspek layanan kesehatan perorangan menjadi semakin dibutuhkan. Sebagai contoh, apakah pengobatan kanker tertuju (targeted therapy) yang menghabiskan biaya di atas Rp 500 juta perlu dijamin? Berapa dampak bujet jika hal itu dijamin.

Berapa besar manfaat (perpanjangan usia atau peningkatan kualitas hidup) yang dapat diterima peserta JKN? Apakah bandingan biaya dan manfaat dapat diterima oleh masyarakat? Seberapa besar kualitas hidup seorang penderita penyakit terminal dapat didanai oleh JKN? Apa risiko sosial, politik, dan ekonomi jika terapi semacam itu tidak didanai oleh JKN. Menurut Thabrany, semua keputusan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan keahlian ekonomi kesehatan.

BERITA TERKAIT

Pawai Obor AG 2018 Ikut Promosikan Pariwisata Indonesia

  Oleh : Agnes Ayu Permata, Mahasiswi Universitas Parahyangan Bandung Pawai obor menjadi agenda yang saat ini tengah dilakukan di…

Indonesia Harus Komitmen Hapus Hambatan Non Tarif

NERACA Jakarta – Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non…

Presiden Indonesia Ketiga - Sumber Daya Manusia Andalan Masa Depan

Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden Indonesia Ketiga Sumber Daya Manusia Andalan Masa Depan  Pekanbaru, Riau - Presiden Indonesia Ketiga Bacharuddin Jusuf…

BERITA LAINNYA DI KESEHATAN

Kemenkes Kirim 87 Tenaga Kesehatan Ke Lombok - Tanggap Darurat

Kementerian Kesehatan mengerahkan 87 tenaga kesehatan berasal dari pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan rumah sakit daerah dalam upaya tanggap gempa…

Makanan dan Minuman Ini, Baik Untuk Kesehatan Jantung

Menjaga kesehatan jantung merupakan salah satu kunci hidup sehat dan memperpanjang harapan hidup. Pasalnya, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian…

7 Makanan yang Bikin Pria 'Melempem' di Atas Ranjang

Hanya butuh sedikit cahaya lilin dan beberapa lagu romantis untuk membuat seseorang merasa seksi dan bergairah. Namun cara ini tak…