Jakarta – Suara lantang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada pemerintah dan DPR untuk menaikkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memangkas subsidi di APBN tahun ini patut dicurigai. Desakan Kadin tersebut justru akan merugikan dunia usaha lantaran membengkaknya biaya logistik dan tumbangnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM juga tidak terkait dengan pembangunan infrastruktur. Lantas apa motivasi Kadin yang ngotot minta harga BBM dinaikkan?

NERACA

Pengamat perminyakan Kurtubi justru menilai permintaan kalangan dunia usaha tidak mendasar dan asal ceplos saja. “Ini kok aneh, dunia usaha yang meminta kenaikan. Padahal dunia usaha yang akan merasakan dampaknya atas kenaikan tersebut,” ungkap Kurtubi kepada Neraca, Senin (27/1).

Justru, Kurtubi mengingatkan dampak dari kenaikan harga BBM akan merambat ke berbagai macam sektor. Setidaknya ada 8 dampak kenaikan BBM. Diantaranya harga barang dan jasa akan meningkat. Inflasi diperkirakan mencapai 7,7%-8%, daya beli rakyat akan menurun, kenaikan upah buruh digerus oleh penurunan daya beli yang signifikan, suku bunga akan naik sedangkan investasi akan turun, pertumbuhan ekonomi akan menurun, pengangguran meningkat, ketergantungan terhadap minyak impor tetap tinggi, dan ketahanan energi nasional makin rawan.

“Apakah mau pengusaha nanti didemo lagi sama buruh untuk minta kenaikan upah karena meningkatnya beberapa komoditas harga. Urusan yang kemarin aja belum selesai semua, dan masih banyak pengusaha yang tidak menyanggupi usulan kenaikan upah dari para buruh,” tuturnya.

Menurut dia, yang perlu dibenahi adalah dari sektor hulu migas. Pasalnya, sejauh ini Indonesia masih kerap mengimpor migas dari negara lain. Padahal Indonesia adalah salah satu negara produsen migas terbesar di dunia. “Efisiensi perlu dilakukan. Jangan dinaikkan harganya tetapi tata kelola migasnya yang dibenahi. Impor minyak jangan lagi pakai pihak ketiga. Bisa saja pihak ketiga nya adalah orang Kadin sehingga minta tetap impor akan tetapi harga dinaikkan,” tegasnnya.

Secara terpisah, guru besar ekonomi UGM Sri Adiningsih menilai permintaan Kadin untuk menaikan harga BBM kemungkinan terkait dengan upaya mengurangi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) industri 68%. "Pengusaha tidak ingin TDL untuk industri naik setinggi itu, sehingga meminta pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan tujuan tidak membebani fiskal negara," ujarnya kemarin.

Menurut Sri, seharusnya pemerintah mempunyai konsep yang jelas untuk subsidi energi sektor industri dan masyarakat, sehingga tidak rancu seperti sekarang ini. "Subsidi energi untuk industri sebenarnya sangat diperlukan. Pada dasarnya, negara negara maju hingga saat ini masih melakukan subsidi disektor energi dan pangan, karena kedua hal ini sangat penting untuk kemajuan suatu negara," jelas Sri.

Untuk menekan impor BBM, lanjut Sri mau tidak mau pemerintah harus membangun kilang dan yang kedua mendorong penggunaan energi alternatif dari instrumen lainnya seperti dilakukan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Sri mengatakan, instrumen untuk mengurangi konsumsi BBM bsia dengan cara lainnya, misalnya mengambil kebijakan transisi dari BBM ke BBG.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengaku belum memahami arah permintaan Kadin untuk menaikan harga BBM. Padahal, menurut dia, jika subsidi BBM ditarik akan menyebabkan harga jual produk yang dihasilkan mahal dan kemungkinan ada penurunan volume penjualan. “Sebelumnya mereka justru meminta BBM subsidi turun, tetapi sekarang sebaliknya. Saya belum memahami maksud dan tujuannya,” ujarnya.

Adapun ekonom Indef Enny Sri Hartati  menilai permintaan Kadin agar harga BBM segera naik sah-sah saja. Akan tetapi, Enny menilai sebelum pemerintah memangkas subsidi BBM harus ada grand desain yang jelas terlebih dahulu terhadap penggunaan anggaran yang tersimpan. Pasalnya jika pemangkasan subsidi BBM tidak direlokasikan ke arah yang jelas maka tidak ada untungnya juga bagi para pelaku industri. Sebab daya beli masyarakat justru akan melemah.

Enny menambahkan, jika tidak ada rencana relokasi anggaran yang baik maka dapat dipastikan industri sendiri akan mengalami persoalan klasik. “Nanti harga produksi dan distribusi justru jadi mahal seperti yang dulu-dulu. Sehingga sisi negatifnya justru lebih terasa sebab tidak jelas kemana anggaran yang dapat diselamatkan itu,” tegasnya.

Desakan Kadin

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto meminta kepada Presiden terpilih nanti dapat menaikkan harga BBM sehingga nantinya anggaran subsidi dalam APBN tidak tersandera. “Ini adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dimana APBN masih tersandera dengan subsidi BBM. Subsidi BBM itu adalah pengeluaran terbesar yang mengalahkan anggaran lainnya,” ungkap Suryo dalam Konferensi Pers tentang Catatan Awal 2014, Kepemimpinan Ekonomi Baru di Jakarta, Senin.

Suryo menjelaskan subsidi harga komoditas energi yang tidak pandang bulu dinilai merusak ketahanan fiskal pemerintah. Imbasnya, pembangunan yang mendukung perekonomian jadi terabaikan. Pihaknya pun mengaku frustrasi lantaran sudah berkali-kali mendesak adanya pengubahan struktur subsidi BBM. Tiga tahun terakhir, beban subsidi di APBN selalu membesar. Padahal yang diminta Kadin bukan penghapusan subsidi sepenuhnya, tapi pengalihan sebagian dana ke sektor produktif seperti infrastruktur. "Sekarang sulit kita mengukur manfaat subsidi ini. Yang mendapatkan justru masyarakat mampu," ujarnya.

Dalam bayangan Kadin, cara paling sederhana mengalihkan subsidi energi, adalah memotong sedikit untuk diberikan pada pemerintah provinsi. Dalam APBN 2014, subsidi BBM dianggarkan mencapai 22%, atau setara Rp 210,7 triliun. Bambang mengandaikan dari total biaya subsidi itu, Rp 5 triliun dibagikan ke setiap provinsi untuk membangun infrastruktur, atau memperkuat pendidikan dan kesehatan. "Bayangkan bila setiap provinsi dapat suntikan dana begitu besar," cetusnya.

Pengusaha nasional meyakini subsidi BBM adalah akar masalah defisit neraca pembayaran yang dialami selama beberapa triwulan terakhir. Alasannya, konsumsi tidak menurun, sehingga pemerintah harus mengimpor premium dan solar dari luar negeri. Imbasnya, cadangan devisa terserap dan melemahkan nilai tukar.

Bahkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih rendah dari Indonesia, negara seperti Filipina atau Vietnam berani menjual BBM lebih mahal. Kisarannya sekitar Rp 15.000 per liter. Sedangkan Indonesia yang sudah kehilangan status produsen utama minyak dunia, terus menerus menerapkan subsidi. "Jadi sudah tidak rasional kita ini," kata Bambang.