NERACA

Jakarta – Jika Kementrian Pertanian berkeinginan untuk meningkatkan subsidi sektor pertanian, itu bisa dikatakan wajar dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Satu contoh konkret, keberhasilan meraih swasembada beras, salah satunya adalah dengan menyediakan subsidi pupuk bagi petani. Hanya saja, menjadi tidak lucu ketika di sisi lain Kementrian Perdagangan justru memberikan izin impor produk pangan, seperti beras.

Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Riza Damanik memandang dua kebijakan tersebut sebagai sebuah kerancuan. “Pemerintah memiliki kepribadian ganda. Di sisi lain ingin meningkatkan produksi, tapi di sisi lainnya ingin melumpuhkan pasar domestik,” ujarnya saat dihubungi Neraca, Senin (27/1).

Karena apa, lanjut Riza, adanya produk-produk impor yang masuk di pasar domestik membuat harga-harga produk lokal bisa tertekan. Maka dari itu, sebesar apa pun produksi dalam negeri jika produk impor masih masuk, tidak akan mampu mengimbangi. Karena, memang cost produksi produk dalam negeri tinggi, sehingga tidak mampu bersaing secara kompetitif dengan produk impor. “Subsidi kita di sektor pertanian rendah. Jika impor masih tinggi, maka petani yang kewalahan untuk mengimbangi produk impor,” ungkap dia.

Oleh karena itu, kata Riza, perlu ada sinkronisasi antar kementrian untuk menciptakan program yang jelas untuk sektor pertanian, dan penguatan pangan nasional.  “Harus ada program yang mampu dijalankan pemerintah untuk peningktan produksi dan penanganan importisasi pangan yang semakin tinggi,” ujarnya.

Sedangkan di mata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, pangan itu merupakan sektor paling vital dalam sebuah negara. Untuk menguatkan sektor itu tentu saja harus ada dukungan pemerintah terhadap sektor pertaniannya. Hanya saja, menurut dia, di Indonesia sektor pertanian di Indonesia tidak pernah menjadi prioritas, sehingga produksi pertaniannya lemah.

“Melihat kondisi itu, pemerintah malah lebih memilih jalan pintas dengan impor sektor pangan. Tidak pernah berpikir untuk penguatan produksi pangan dalam negeri. Pemerintah saat ini sudah keenakan impor pangan, sehingga tidak lagi memikirkan bagaimana agar produksi pangan bisa mencukupi kebutuhan nasional,” kata Winarno saat dihubungi kemarin.

Lihat saja, dari anggaran, sambung Winarno, anggaran yang masuk dalam sektor pertanian secara umum hanya 5% dari total anggran APBN. Di samping itu, investor yang masuk di sektor pertanian hanya 10%, sektor perbankan yang hanya di kisaran kurang dari 5%. “Bagaimana petani kita bisa berkembang, permodalannya saja sulit. Padahal di negara maju, subsidi untuk pertanian sangat besar,” tandas dia.

Menurut Winarno, jika tidak lagi menginginkan impor, harus ada penguatan di sektor pangan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih memperhatikan dan aware terhadap sektor pertanian. Dengan memberikan subsidi lebih, pembangunan infrastruktur seperti jalan, maupun irigasi, ataupun memberikan akses permodalan. Intinya, pemerintah harus lebih bisa memperhatikan lebih sektor pertanian nasional. “Persoalan pangan bukan suatu hal yang kecil. Oleh karenanya, perlu adanya komitmen dari level atas yaitu presiden sampai dengan level bawah,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Menteri Pertanian Suswono, pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk tahun 2014 sebesar 7,78 juta ton dengan total anggaran mencapai Rp21,04 triliun, namun sesungguhnya kebutuhan pupuk tahun ini diperkirakan mencapai 9,55 juta ton. Maka dari itu, dia mengusulkan adanya tambahan anggaran untuk subsidi pupuk. 

"Realisasi penyaluran pupuk subsidi pada 2013 mencapai 8,78 juta ton, sementara tahun ini alokasi pupuk subsidi dalam APBN ditetapkan hanya 7,78 juta ton," saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta Senin (27/1).

Maka dari itu, jika tidak ada tambahan anggaran, maka pupuk subsidi tahun ini hanya cukup sampai November, tidak sampai Desember 2014.