Presiden Persiapkan RAPBN 2012

NERACA

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden dengan agenda membahas RAPBN 2012 guan disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2011 mendatang di DPR/MPR. "Menjelang tanggal 17 Agustus mendatang sebagaimana yang berlangsung setiap tahun, saya akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus akan menjelaskan RAPBN 2012,” kata SBY saat membuka rapat, Senin (25/7)

Namun demikian, Kepala Negara meminta agar pembahasan RAPBN 2012 dipersiapkan dengan rumusan yang baik dan terkonsep. “Meskipun sudah kita persiapkan RAPBN tahun 2012 dan nota keuangannya tersebut, namun mari kita pastikan bahwa sebelum saya sampaikan di depan joint session antara DPR dan DPD, semuanya telah kita persiapkan, telah kita rumuskan dengan baik," tambahnya.

Dengan persiapan ini, SBY berharap agar pidato yang akan dia sampaikan di hadapan Dewan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. "Oleh karena itu, pada ratas hari ini, mari kita cek satu per satu, semuanya. Dengan demikian harapan kita, apa yang kita sampaikan pada DPR dan DPR, adalah sesuatu yang terbaik," papar SBY.

Karena itu, lanjut Presiden, dalam penyusunan RAPBN 2012 ke depan ini perlu dipikirkan secara matang dan tepat. "Tapi bagaimana pun harus berangkat dari rencana benar, agenda tepat, dan pertimbangan masak," tutup SBY.

Sementara itu, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa memprediksi inflasi berada di level 5,3% dalam asumsi RAPBN 2012. "Asumsi RAPBN 2012, pertumbuhan ekonomi bergerak dari 6,7 persen dan bergerak ke tujuh persen, lifting 950-970 ribu barel. ICP tidak jauh-jauh dari sekarang USD90-USD95. Inflasi sekira 5,3%. Dolar sekira Rp8.500-Rp9.000. Untuk menekan subsidi BBM, defisit tidak akan seperti APBN-P lagi," jelasnya.

Sementara itu, untuk defisit 2012 nanti, dirinya menyatakan akan berada di bawah 2% . "Defisit kita tentu saja tidak akan seperti 2011, sudah sangat jelas itu, jauh di bawah 2%," imbuhnya.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan pemerintah pada 2012 mendatang di antaranya adalah kebijakan dalam subsidi BBM. Menurutnya, penggunaan BBM subsidi tersebut harus disiplin. Apalagi Inpres Nomor 2 tahun 2008 akan segera diaktifkan. "Ada tambahan juga dari beberapa belanja modal kita dan defisit ke depan tidak akan setinggi itu, jauh di bawah dua, yang penting kita bisa handle dengan baik konsumsi BBM subsidi, kalau sekarang naik jadi di 40 juta KL, maka tahun depan harus disiplin, tidak akan boleh lebih dari angka yang ada sekarang ini. Nanti pembahasan mendalamnya ada di dewan. Nanti kami meminta jajaran pemerintah untuk melakukan penghematan melalui inpres Nomor 2 tahun 2008," paparnya. **cahyo

Dirinya juga memastikan jika inpres tersebut harus segera dilakukan. Dia menyarankan bisa mulai dilakukan per 1 Agustus mendatang.

"Besok saya rapat koordinasi seluruh K/L dan seluruh sekjen akan kita ajak untuk melakukan penghematan dengan ukuran yang jelas. Setiap kementerian harus ada yang disebut dengan kelompok atau tim yang betul-betul bertanggung jawab untuk mengawasi. Per 1 Agustus harus sudah jalan. Jadi benchmark yang terakhir itu 10% harus turun dari bulan sebelumnya, misalnya Rp100 perak sekarang, maka minimum berikutnya harus turun minimum 10%. Pengawasan yang melibatkan pemda harus dilakukan," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

Wakil Presiden - Anggaran Pendidikan Tinggi Namun Tidak Signifikan

Jusuf Kalla Wakil Presiden Anggaran Pendidikan Tinggi Namun Tidak Signifikan Depok, Jawa Barat - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan kenaikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…