NERACA

Jakarta - Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim, dalam siaran pers bersama, menjelaskan, sedikitnya Rp 100,99 miliar kerugian material diderita oleh 90.500 masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petambak, di 10 kabupaten akibat bencana cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang Januari 2014. Situasi ini mengakibatkan nelayan dan petambak tidak bisa berproduksi, baik melaut maupun berbudidaya.

“Semenjak bencana cuaca ekstrem melanda wilayah pesisir dan laut di Tanah Air, nelayan di Pantai Utara Jawa tidak bisa melaut akibat ombak setinggi 3 meter. Setali tiga uang, nelayan Bengkalis (Kepulauan Riau) dan Sumatera Utara selama sebulan terakhir juga tidak bisa melaut akibat angin kencang dan gelombang yang mencapai 1 hingga 2,5 meter. Kondisi serupa juga dialami oleh nelayan di Tarakan, Kalimantan Utara, selama 1 pekan terakhir. Lebih parah lagi, rumah-rumah nelayan di pesisir Teluk Manado juga rusak akibat banjir bandang,” kata Halim, di Jakarta, Senin (27/1).

Menurut Pusat Data dan Informasi KIARA, Januari 2014, disebutkan jumlah nelayan dan kerugiannya akibat bencana cuaca ekstrem di 10 kabupaten, antara lain DKI Jakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Langkat, dan lainnya. Total kerugian dari 10 wilayah itu Rp 100,9 miliar.

“Akibat cuaca ekstrem, persediaan pangan habis dan hutang menumpuk. Tak mengherankan jika sebagian nelayan memaksakan diri untuk tetap melaut dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, meski ancaman berada di depan mata,” tambahnya.

Data yang sama juga mencatat sebanyak 13 nelayan hilang dan 2 orang mengalami luka-luka akibat gelombang setinggi 1-3 meter di perairan Indramayu (Jawa Barat), Batang (Jawa Tengah), dan Langkat (Sumatera Utara).

Selain itu, KIARA juga mencatat kecelakaan nelayan di laut dalam bulan Januari, antara lain sedikitnya 12 orang nelayan Indramayu dinyatakan hilang dan belum diketemukan hingga sekarang, 1 perahu nelayan dengan mesin 5 PK hilang ditelan gelombang tinggi, dan 1 perahu yang ditumpangi nelayan hilang dalam 2 kecelakaan yang berbeda.

“Bencana cuaca ekstrem yang menimpa masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya, ini terus berulang tiap tahunnya tanpa kesiapsiagaan dan upaya pencegahan bencana yang memadai. Padahal, ancaman bencana cuaca ekstrem sudah bisa diperkirakan sebelumnya,” jelasnya.

Desak Presiden

Itu sebabnya, berkaca pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, KIARA mendesak Presiden SBY untuk mendistribusikan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, melibatkan nelayan dan petambak secara aktif dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, memberikan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk alternatif pekerjaan saat cuaca ekstrem terjadi, melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penanggulangan bencana, dan mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Sebelumnya, KIARA juga mendesak pemerintah untuk mengoreksi kuota impor garam yang dinilai masih sangat tinggi. Tingginya impor garam dapat dilihat dari rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS, sebut Halim, impor garam sepanjang Januari-November 2013 sebesar 1,852 juta ton atau senilai US$ 85,6 juta. Sebagiannya didatangkan dari Australia sebesar 128,7 ribu ton atau US$ 5,73 juta, Selandia Baru 143 ton atau US$ 60,3 juta, Jerman 35 ton atau US$ 26,8 ribu, Denmark 44 ton atau US$ 17 ribu dan negara lainnya dengan total 124 ton atau US$ 26 ribu. “Tingginya kuota impor mesti dikoreksi,” kata Halim.

Usulan koreksi terhadap kuota impor itu didasari oleh temuan Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013). KIARA menemukan fakta produksi garam nasional mengalami kenaikan, di antaranya Dari tahun 2011 sebesar 1,621,594 ton menjadi 2,473,716 ton (2012). Kenaikan ini mestinya menutup kran impor, khususnya garam industri. Hal ini dikarenakan adanya surplus garam konsumsi pada tahun 2012 sebesar 1.007.380 ton plus 577.917 ton hasil produksi garam tahun 2013 (per November).

“Di saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tambak garam. Bukan semata urusan produksi, melainkan teknologi, pengolahan, dan pemasarannya. Tak kalah penting kemudian adalah mengharuskan industri menyerap garam lokal dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp. 750 untuk garam Kualitas Produksi 1 (KP1) dan Rp. 550 untuk garam kualitas KP2,” tambah Halim.

Selain itu, permasalahan lain, jelas Halim, saat ini terdapat 3 kementerian yang memiliki kewenangan pengelolaan dan perdagangan garam minus koordinasi, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. “Ini pula yang harus dibenahi. Karena garam adalah komoditas strategis bangsa Indonesia,” terang Halim lebih lanjut.

KIARA juga mendesak adanya perbaikan pelaksanaan program bantuan KKP dalam program peningkatan produksi garam. “Hal lain yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR),” tandasnya.