NERACA

Jakarta - Beberapa waktu lalu Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta Foxconn untuk menyerap tenaga ahli atau insinyur nasional jika ingin membangun pabrik di Indonesia. Menurut Hidayat, selama melakukan pembicaraan dengan Foxconn, pabrik tersebut saat ini juga akan membangun 10 sekolah pelatihan pekerja pabrik di China. Sekolah ini nantinya akan menjadi pusat pelatihan para pekerja Indonesia sebelum memulai bekerja.

Di sisi lain, Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Latif Adam menilai sudah seharusnya pemerintah berani memaksa investor asing yang membangun pabrik di Indonesia untuk melakukan alih teknologi kepada pelaku industri di dalam negeri. Alasannya, pertumbuhan industri manufaktur yang tinggi di tahun lalu ternyata tidak diikuti derasnya alih teknologi.

Latif  mengakui, transfer (alih) teknologi dari asing berjalan lambat, sehingga teknologi yang dimiliki Indonesia tidak bisa berkembang dan tertinggal jauh dibanding negara lain. “Sesungguhnya, ini harus menjadi perhatian bagi perusahaan asing, mereka harusnya lebih optimal dalam hal alih teknologi,” ujar latif saat dihubungi Neraca, Senin (27/1).

Untuk itu,lanjut Latif pemerintah diharapkan berani memaksa perusahaan asing dengan menjadikan alih tekhnologi sebagai syarat mendirikan perusahaan di Indonesia. Pasalnya, menurut Latif, mereka mempunyai kepentingan di Indonesia sebagai pasar produk hasil industri mereka. “Harus ada take and give-nya dong, mereka kan punya kepentingan di sini,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus berani bertindak tegas dengan mencontoh negara yang telah berhasil menerapkan alih tekhnologi seperti China. China, lanjut Latif, berani melakukan paksaan agar perusahaan asing yang beroperasi di negara mereka untuk melakukan alih tekhnologi.

Latif juga menjelaskan, meski sudah ada aturan yang mengharuskan asing untuk melakukan alih teknologi, tetap saja penerapannya harus dimonitor pemerintah. “Dan disini membutuhkan keberanian pemerintah melakukannya. Karena percuma saja, tanpa itu semua hanya bisnis artifisial saja yang didapat Indonesia,” terang Latif.

Bertindak Tegas

Senada dengan Latif, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, seharusnya pemerintah bertindak tegas terhadap investor-investor yang tidak menjalankan kesepakatan dengan Indonesia, terutama dalam hal transfer teknologi. ”kita harus mempunyai mekanisme yang jelas untuk investor asing yang masuk ke Indonesia, yang paling penting adalah alih teknologi,” kata Marwan.

Dia mengungkapkan, investor asing hanya ingin memanfaatkan pasar Indonesia yang besar dan terbilang konsumtif. “Kita bisa contohkan dalam hal alat komunikasi atau handphone, saat ini banyak sekali handphone yang masuk ke Indonesia akan tetapi jarang sekali mereka membangun pabrik di Indonesia, sehinga orang-orang kita tidak bisa belajar dari produk yang meraka buat dan produsen bisa bermitra dengan kita,” tambahnya.

Sementara itu di mata Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari, untuk kerjasama alih teknologi harus ditentukan dulu keperluannya apa. Karena, urai Rovicky, tidak semata-mata mengadopsi langsung persis teknologi atau menjiplak dari negara lain lantaran hal itu akan terbentur dengan masalah lisensi, terutama legalitas, kecuali lisensi tersebut dibeli atau dibayar royaltinya.

“Contohnya, badan pesawat kita yang buat, namun mesinnya masih menggunakan mesin negara lain (impor). Nah, saat pengerjaan di Indonesia, mesin itu bisa dipelajari oleh ahli-ahli teknologi supaya dikembangkan, kalau seperti ini tidak akan terbentur permasalahan dari lisensi, karena ini pernah dilakukan oleh pak Habibie (mantan Presiden BJ Habibie),” papar Rovick.

Sementara Ketua Bidang Industri Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Rudi Rusdiah menduga ada tiga hal yang menyebabkan Foxconn masih belum juga membangun manufakturnya. Pertama adalah tingginya pajak impor komponen ponsel, sedangkan impor ponsel jadi malah dikenai BM 0 persen. “Padahal, industri kalau tanpa melibatkan komponen impor sangat tidak feasible karena di Indonesia tidak tersedia pabrik komponen,” ungkapnya.

Menurut dia, faktor kedua yang menyebabkan investasi Foxconn terhambat adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia tidak menunjang. Coba bandingkan pulau Penang Malaysia dengan infrastruktur pelabuhan kontainer, jalan tol yang tidak banjir dan tidak rusak, listrik tidak byar pet, telekomunikasi dan sebagainya yang sangat terjamin untuk investasi pembangunan pabrik, tuturnya.

Masalah ketiga diduga adalah perburuhan yang sering demo sehingga bila pasokan ponsel tidak lancer bisa menjadi masalah besar. "Lainnya juga seperti tidak ada kepastian hukum. Kebijakan seperti PPH impor berubah bukan memfasilitasi atau meningkatkan industri dalam negeri, tapi malah memberatkan semua pelaku baik industri maupun perdagangan. Akhirnya efek sampingnya adalah maraknya penyelundupan," katanya.