NERACA

Jakarta – Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan BUMN berencana menggelontorkan dana sekitar Rp900 triliun ke sektor infrastruktur pada medio 2011-2014. Alasanya pemerintah telah mematok besaran investasi Rp1.786 triliun untuk infrastruktur. “BUMN hanya bisa berinvestasi Rp900 triliun untuk infrastruktur. Namun tak semuanya untuk belanja modal infrastruktur. Tapi dana itu diprioritaskan sampai empat tahun,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriyadi Priyatna kepada wartawan di Jakarta,25/7.

Lebih jauh Dedy memberi contoh, Infrastruktur kereta api bandara Soekarno-Hatta yang menjadi salah satu fokus proyek pemerintah. Dimana proyek kereta api bandara ada dua macam. “Pertama, kereta ekspres yang lewat Pluit dan hanya berhenti di 3 stasiun. Yang kedua, kereta api bandara komuter yang lewat Tangerang. Kereta ini akan berhenti di 16 stasiun,” jelas Dedy.

Menurut Dedy, besaran investasi Rp2 triliun dalam mega proyek tersebut akan ditanggungrenteng pemerintah (PT KAI) dan BUMN. Minggu ini, sambung dia, akan ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) soal pembangunan perkeretaapian di Istana Negara.

Untuk pembangunan dan pemeliharaan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek, pemerintah merealisasikan investasi sebesar Rp5 triliun. Sementara untuk moda transportasi monorel yang masih terkatung-katung, pemerintah mematok anggaran sebesar Rp5 triliun.

Pembangunan rel kareta jalur ganda Semarang-Surabaya juga akan menjadi prioritas pembangunan transportasi kereta api. Menurut Dedy, lajur rel tunggal merupakan kunci ketidakefektifan transportasi selama ini. “Karena jalur tunggal, frekwensi pemanfaatannya hanya 30%. Jika jalur ganda Semarang-Surabaya dibangun, akan mengurangi biaya transportasi dan memiliki efektivitas 5 kali lipat untuk mengangkut orang dan barang,” jelasnya.

Yang jelas, kata Dedy, tak semua proyek dibiayai pemerintah. Namun lewat public private partnership (PPP). “Selain dibiayai APBN, maka guna menutup pembiayaan proyek itu juga melalui PPP, meskipun tidak bisa cepat karena aturan juga belum mapan. Yang ketiga penugasan kepada BUMN untuk melaksanakan proyek infrastruktur. Secara aturan pemerintah boleh menugaskan BUMN kalau sangat mendesak. Dan proyek kereta bandara ini tergolong sangat mendesak,” imbuh Dedy.

Namun, Dedy mengakui masalah pembebasan tanah masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. “Peraturan yang menghambat harus segera diselesaikan. Terutama soal RUU tanah. Persoalan PPP adalah tanah, tanah, tanah, dan tanah. Setelah tanah, baru soal lain atau soal dana,” pungkas Dedy. **Munib