NERACA
Jakarta - Walaupun tidak harus dari kalangan sendiri, namun masyarakat Tionghoa berharap ada pemimpin nasional yang peduli dengan pluralisme. Kendati demikian, Ketua Forum Masyarakat Tionghoa (Format) Idris Sutardji mengatakan, masyarakat Tionghoa tidak dapat dipastikan bakal memilih tokoh seperti Joko Widodo walaupun dia memenuhi tiga kriteria sebagai pemimpin yang pluralistis, yaitu yang mampu memberikan rasa aman tanpa kekerasan, yang mampu memberikan rasa nyaman tanpa paksaan, dan mampu membantu stabilitas ekonomi tanpa resesi.
"Masyarakat Tionghoa sendiri merupakan masyarakat majemuk dan pasti memiliki pilihan partai dan calon presiden masing-masing. Hal yang paling penting adalah gunakan hak pilih sebaik mungkin, karena satu suara sangat berarti apalagi bagi kaum minoritas seperti Tionghoa," kata Idris saat berbicara dalam seminar bertajuk ’Memilih Presiden yang Peduli Pluralisme’ yang diadakan Alumni FIS-UI 1978 dan Format, di Gedung Chandra Naya, Jakarta, Sabtu (25/1) pekan lalu.
Selain Idris, pembicara lain dalam seminar itu adalah budayawan Jaya Suprana, politisi dari PAN Alvin Lie, Charles Honoris (PDIP), dan Budiarto Shambazy. Pada kesempatan itu, Charles Honoris menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memenuhi tiga kriteria presiden yang peduli pluralisme. "Menurut saya, ketiga kriteria tersebut ada dalam sosok Jokowi," ujar Charles.
Bahkan, Charles mengisyaratkan Jokowi sudah mendapat restu dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan sebagai presiden 2014-2019. Dia menambahkan, kalangan akar rumput di PDIP mengharapkan Jokowi bisa maju sebagai capres dalam Pilpres 2014. "Tinggal tunggu waktu kapan Bu Mega merestui Pak Jokowi. Saat ini belum diumumkan karena Bu Mega ingin mengetes loyalitasnya. Sebentar lagi Pak Jokowi lulus tes itu," kata Charles.
Sementara itu, dari hasil angket yang dibuat FIS 1978 terhadap peserta seminar, nama Jokowi paling banyak dipilih. Dari 123 peserta, sebanyak 57,1% memilih Jokowi. Selebihnya, Prabowo Subianto 8,9%, Wiranto, 8,1%, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 8,1%, disusul Dahlan Iskan 5,7%, Megawati 4,2%. Selebihnya, 6,3% tidak memberikan pilihan.
Sedangkan, sebanyak 80% peserta seminar menyatakan mengetahui kapan pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) yaitu pada 9 April. Namun, dari mereka, hanya 11% saja yang menyatakan akan menggunakan hak pilih. Peserta seminar yang mengaku tahu jadwal pemilihan presiden lebih sedikit lagi, yakni hanya 67%. Hanya saja, 97% di antara mereka berjanji akan menggunakan hak pilihnya, nantui pada 19 Mei 2014.
Menurut Charles, kalau ada warga yang menginginkan Jokowi menyelesaikan dulu persoalan Jakarta, seperti banjir dan kemacetan, justru dengan menjadi presiden, di lebih mudah menyelesaikan persoalan tersebut. "Ini dengan pertimbangan, sekitar 70% program pembenahan DKI bergantung pada kebijakan pusat. Terkait dengan investor untuk masuk Jakarta juga lebih banyak ditangani pemerintah pusat," ujar Charles. [bsak]
