Banjir dan Kebijakan Publik yang Tepat - Oleh: Musa Maliki, Pengajar FISIP UPN Veteran Jakarta

Rasanya Banjir melanda hampir seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, khususnya Manado yang sangat parah.

Kemacetan di mana-mana, transportasi terganggu, bahan pangan pun di beberapa daerah mahal, tapi daerah lain harga jatuh. Kerugian ekonomis begitu besar. Dan juga banjir kali ini lebih besar daripada banjir tahun lalu, sebab selain wilayahnya merata di seluruh Indonesia, tapi juga mempunyai daya rusak yang besar. Banyak rakyat mempunyai interpretasi atas fenomena ini.

Ada yang mengatakan bencana ini adalah suatu fenomena alamiah dan takdir alam yang harus diterima dengan sabar. Jadi di masa depan kita tetap harus sabar dan nrimo, ketika bencana itu datang kembali. Biasanya keyakinan ini muncul dari rakyat miskin atau rakyat kebanyakan yang sangat percaya akan takdir illahi atau kekuatan yang terlepas dari kemampuan manusia.

Selain itu, yang berpikiran seperti di atas adalah rakyat yang tidak terkena banjir atau rakyat menengah ke atas yang cukup mampu menghadapi banjir. Mereka juga berpikir bahwa banjir itu takdir. Mereka rata-rata tidak berbuat apa-apa, kecuali hanya sedih dan menonton televisi. Sedikit, tapi ada yang memberi bantuan kemanusiaan.

Di sisi lain, ada orang yang berpikir bahwa bencana banjir ini adalah fenomena alam yang dibuat manusia. Alam sifatnya alamiah, sehingga pergerakannya pun akan menuju pada sifat dasarnya. Mana ada air mengalir ke atas? Mana ada hujan pilih-pilih? Atau musim penghujan itu bisa dipindah bulan-bulan tertentu?

Oleh sebab itu, manusia harus menyiasati fenomena alamiah ini dengan memahami logika alam. Logika alam itu sangat rasional. Air hujan sesungguhnya volumenya sama saja, tapi jika jumlah pohon di Indonesia itu berkurang setiap tahun seluas pula Bali, maka harus ada air yang ditahan dengan hilangnya pepohonan yang menahannya selama ini, entah dengan bendungan, dengan selokan atau strategi lain. Intinya, ekosistem dan perputaran lingkungan di Indonesia sebenarnya dalam volume yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Dari dua pendapat di atas, apakah ada yang berpendapat lain? Ada orang yang memang masa bodoh, cuek terhadap fenomena tersebut. Bagi mereka fenomena apapun ketika tidak merugikan diri mereka, maka sepertinya fenomena banjir tidak eksis dimatanya atau di dunianya. Mereka melakukan kehidupan sepertinya, misalnya ngantor, tweet sana-sini, upload FB, dan aktivitas-aktivitas seperti tidak ada apa-apa. Toh, hidup must go on. Orang-orang yang memikirkan diri mereka sendiri ini lebih banyak di Indonesia, dibandingkan yang peduli dengan sesamanya.

Sebabnya adalah pengaruh globalisasi, ‘hipnotis’ televisi, begitu beragamnya hiburan, semakin besar tekanan hidup, dan masalah-masalah lainnya. Setiap orang mempunyai masalah dan tantangan hidupnya masing-masing. Oleh sebab itu, tentunya saling menyalahkan bukanlah perbuatan bijak, kecuali para politisi Indonesia yang sedang menghancurkan lawan politiknya.

Beragamnya pemikiran rakyat Indonesia tentang bencana banjir: ada yang tidak rasional, yang rasional, dan yang masa bodoh.

Selama Indonesia kekurangan rakyat yang berpikir rasional, maka kita semua akan menuju pada kehancuran. Rasional tidak disalahartikan dengan menguasai alam. Namun manusia dan alam seharusnya berjalan beriringan.

Rakyat yang buang sampah di sungai akan marah jika kita larang. Apa tidak terbalik ya? Tapi itu faktanya. Lalu, jika banjir, apa salah mereka? Masalahnya, apa rakyat sebagian besar, khususnya rakyat miskin pengetahuan dan ekonomi berpikir jauh ke depan atau berpikir sistemik? Sementara mitos leluhur dan kearifan lokal mereka yang melindungi alam sudah tidak mengakar dalam jiwa mereka. Di sini kita berpikir, apa peran pemerintah dalam menghadapi tidak hanya sampah, tapi pengetahuan yang akan membentuk mentalitas bangsa, sehingga yang buang sampah di sungai atau dimanapun dapat dicegah, tanpa memarahi balik.

Apakah pemerintah mendata tiap penduduk dengan detail dari RT/RW untuk memiliki tempat sampah? Tidak. Pemerintah melalui departemen yang terkait belum sampai pada fakta ini. Apakah pemerintah sejak dini mempunyai pengelolaan sampah di tiap kecamatan atau desa, sehingga dapat didawur ulang atau diolah? Tidak jawabannya. Dan masih banyak lagi strategi yang seharusnya pemerintah dan pihak swasta dapat kerjakan untuk menangani sampah.

Singkatnya apapun yang terkait dengan infrastruktur dan pendidikan persampahan, pemerintah Indonesia sangat rendah kepeduliannya. Misalmya dibandingkan negara maju, di hutan dengan penduduk sangat jarang sekalipun, pasti ada tempat sampah yang dijadualkan diangkut oleh pihak pemerintah. Sebagai tambahan, sebelum anak menginjak TK, pendidikan negara maju sudah mendoktrin generasinya untuk disiplin sampah.

Berikutnya, hutan yang terus menerus dibabat dan dipindahalih fungsinya menjadi lahan produkstif yang sifatnya eksploitatif, ekonomis, dan atas nama pembangunan. Sebenarnya masalah hutan ini luar biasa banyak masalahnya, misalnya UU agraria, penggusuran rakyat dari wilayah adat mereka, elit politik yang bagi-bagi lahan dengan korporasi untuk dana politik mereka, yang semuanya itu mebentuk mentalitas visi pendek, instan, dan membahayakan generasi mendatang.

Kelakuan rakyat Indonesia ini digerakkan oleh sistem dan hukum yang lemah, sehingga rakyat bisa saja menerobos sistem dan hukum tersebut. Implikasinya sudah pasti berkurangnya pepohonan di Indonesia, maka banjir pun tak terelakkan. Walaupun pohon yang ada di Sumatera dan Kalimantan yang berkurang, banjirnya berdampak ke Jawa. Logika lingkungan itu sistemik, terkait banyak hal. Hal abstrak semacam inilah yang sepertinya belum dipahami rakyat Indonesia, khususnya yang kurang banyak baca dan tidak pedulu dengan alam sekitar. Mereka akan berdalih, cari makan saja susah, mana sempat baca, diskusi, dan berpikir panjang? Pernyataan ini seperti lagu lama yang diputar terus menerus tanpa ada rusaknya.

Masih banyak hal yang secara sistemik dibenahi, tapi hemat penulis itu lebih pada bagaimana menampung air yang melimpah seperti dengan sodetan, bendungan, waduk, selokan, dan sejenisnya. Jadi solusi ini lebih pada aktivitas modern, ketika tindakan modern seperti eksploitasi alam dan mentalitas irasional masih banyak dilakukan. Sederhananya, semakin banyak hutan yang ditebang dan dipindahalihkan sebagai fungsi ekonomis, maka akan semakin banyak bendungan dan infrastruktur raksasa harus dibangun.

Pilihan kebijakan sepertinya memang menuju ke arah ekspolitasi alam dan pembangunan infrastruktur bertaraf proyek raksasa daripada merawat dan menjaga hutan yang berfungsi alam dan sosial saja. Logika inilah yang ada dalam MP3EI.

Pemimpin yang akan datang sebaiknya dapat mengambil kebijakan publik sesungguhnya, yakni untuk publik, bukan untuk segelintir korporasi dan elit politik. Hal ini perlu diwaspadai oleh rakyat sendiri. Ketika rakyat kebanyakan memang irasonal dan cuek, maka pupuslah sudah harapan generasi mendatang untuk hidup layak di negara ini. Prinsip aji mumpung ini sangat merugikan masa depan bangsa Indonesia di masa mendatang. Bangsa ini tidak hanya akan tenggelam, karena banjir, tapi juga akan rusak segala-galanya. (haluankepri.com)

Related posts