NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ketidakpuasanya atas kinerja laporan keuangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasanya  laporan keuangan Kementrian Keuangan ini hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

"Saya tidak puas apalagi Kementerian Keuangan yang mendapat wajar dengan pengecualian harusnya itu tidak bisa. Kementerian Keuangan harusnya mesti wajar tanpa pengecualian," kata Anggota II BPK Taufiqurrahman Ruki kepada wrtawan di Jakarta, 25/7

Menurut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) ini, sejak sistem keuangan diperbaiki 2003, pemerintah selalu mendapatkan rapor buruk alias disclaimer. Namun pada tahun ke enam dan ketujuh mendapat rapor yang wajar dengan pengecualian. “Tapi kita mesti maklum mengelola 40.000 lebih satuan kerja, dan rumit,” ungkapnya.

Walaupun begitu, Ruki mengharapkan adanya perubahan yang baik dalam pengelolaan keuangan baik itu instansi maupun tingkat kementerian. “Dan memang mengelola keuangan itu tidak gampang dalam waktu 8 tahun. Setahu saya, AS saja 12 kali disclaimernya," jelasnya.

Seperti diketahui, BPK memberikan opini WTP kepada 53 laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) tahun 2010. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 35 LKKL, dan 45 LKKL di 2009.

Menyinggung soal korupsi, Ruki panggilan akrabnya mengatakan indeks persepsi korupsi di negara ASEAN, khususnya Indonesia masih sangat rendah. Hal ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang ’tak beres’ dari laporan-laporan keuangan.  "Jika ditanyakan malu, ya kita malu dengan melihat indeks persepsi korupsi tersebut karena kita termasuk terendah bersama dengan beberapa negara ASEAN kecuali Singapura yang cukup tinggi," aku Ruki

Ruki menjelaskan Indeks persepsi korupsi dapat dilihat dari pelayanan publik. Baik buruknya pelayanan publik berkorelasi dengan tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Ketika ada masalah, misalkan saja dalam hal pengurusan yang berhubungan dengan lembaga tersebut maka bisa dibilang terjadi korupsi.

”Indeks persepsi korupsi itu dilihat dari public service. Kalau public service buruk itu artinya ada korupsi. Kalau banyak yang korupsi, indeks persepsi jadi rendah. Misalkan saja kita sedang mengurus imigrasi dan ada tetek bengek ini itu bahkan ada kendala. Pasti ini ada indikasi korupsi di tempat tersebut," jelasnya.

Selain itu, indeks persepsi korupsi, ditambahkan Ruki, tak hanya dilihat dari berapa banyak koruptor, melainkan juga dari sistem pengelolaan pemerintahannya. "Kita malu, ya itu pasti tetapi bagaimana kita memberantas korupsi tidak hanya melalui law enforcement tetapi melalui pembenahan sistem. Tangkap Menteri korupsi, pejabat korupsi tetap saja ada korupsi ke depan ketika tidak dibenahi dari sistemnya," imbuhnya.

Ruki juga menjelaskan keberadaan BPK di negara-negara ASEAN yang akan membentuk Asosiasi Lembaga Pemeriksa di tingkat Asia Tenggara atau The Association of Southeast Asian Nations Organization of Supreme Audit Institutions (ASEAN SAI).

 “Pendirian ASEAN SAI sesuai dengan sasaran ASEAN untuk mendirikan komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Comunnity in 2015). Hal ini guna meningkatkan kerjasama yang BPK negara anggota ASEAN untuk berkontribusi,”tandasnya.

ASEAN SAI merupakan asosiasi lembaga pemeriksa yang dirancang menjadi sebuah forum untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama teknis di antara SAI negara-negara anggota ASEAN. “Serta untuk mendukung ASEAN dalam memajukan tata kelola pemerintahan yang baik,"kata Ruki lagi.

Taufieq menilai, hingga kini pemerintahan Indonesia masih jauh dari predikat ‘good governance’. **cahyo