NERACA

Jakarta - Pemerintah memaksa industri mineral dan batu bara di Indonesia untuk mengolah produksi tambang mineral mereka di dalam negeri sebelum diekspor. Perusahaan pertambangan harus melakukan pemurnian terlebih dahulu dengan membangun smelter. Namun Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui masih ada kendala dalam implementasi UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Salah satunya PLN belum mampu menyuplai listrik untuk kebutuhan smelter.

"Itulah yang saya ingin melakukan kesepakatan dengan investor, pemerintah menyadari ketika kita minta mereka melaksanakan pembangunan smelter, pemerintah di semua daerah belum menyiapkan jaminan pasokan listrik untuk smelter," kata Hidayat di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia menuturkan, pasokan listrik belum mencukupi untuk kebutuhan smelter khususnya di Indonesia bagian timur. "Yang baru siap pasokan listriknya itu di Sulawesi dan Jawa Timur. Di darah lain masih dibicarakan," katanya.

Hidayat menyebut, saat ini sudah ada beberapa investor yang ingin membangun pembangkit listrik dan pelabuhan untuk mendukung hilirisasi. "Mereka bersedia melakukan power plant dengan termasuk membangun pelabuhan. Kalau mereka mengajukan fasilitas pajak saya berjanji akan memperjuangkannya di luar Jawa," tegasnya.

Minat pengusaha pertambangan untuk membangun pabrik pengolahan atau smelter di Indonesia masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah belum terjaminnya pasokan listrik secara memadai.

Investor Minim

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyebutkan, untuk membangun smelter dengan kapasitas 500-600 ton, diperkirakan butuh pasokan listrik sekitar 1.000-1.500 watt atau sekitar 1,5 mega watt (MW). "Sampai sekarang jumlah investor yang menyampaikan minat untuk membangun smelter masih sangat minim," ungkapnya.

Dengan belum adanya jaminan ketersediaan listrik yang memadai, investor pertambangan enggan membangun smelter karena akan memakan anggaran atau investasi yang besar. Khususnya untuk membangun pembangkit listriknya.

Dengan demikian, lanjut Gita, para pengusaha lebih memilih ekspor langsung bahan mentah daripada membangun smelter atau melakukan hilirisasi terlebih dahulu. "Jadi ibaratnya mendingan mereka membeli ruko untuk jualan daripada bangun pabrik, jadi mahal," jelasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2012 yang mengatur pelarangan ekspor bagi produk pertambangan yang salah satunya adalah izin mengajukan pembangunan pengolahan dan pemurnian (smelter).

Disisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyediakan dua pilihan bagi pengusaha dalam pembangunan infrastruktur listrik untuk mendukung pengembangan fasilitas smelter.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelaskan opsi pertama yakni pengusaha dapat memanfaatkan sistem kelistrikan di Jawa, terutama di Jawa Timur, apabila proyek smelter akan dibangun segera di Pulau Jawa. “Sistem kelistrikan di Jawa, terutama Provinsi Jawa Timur, pasokan listriknya sudah sangat siap.

Kedua, jika smelter akan dibangun di lokasi yang berdekatan dengan lokasi tambang atau di luar Jawa, maka PLN bisa menyediakan listrik namun dengan konsekuensi harganya lebih mahal yakni di atas US$9 sen per kWh. Hal ini karena pembangkit PLN harus menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi. “Terus terang demand listrik untuk smelter ini cukup mendadak, sementara time frame is important. Kalau ingin instan besok jadi ya di Jawa yang pasokan listriknya sudah siap,” katanya.

Nur mengakui belakangan ini PLN banyak menerima permohonan pasokan listrik dari pengusaha yang akan membangun smelter, terutama untuk pemurnian feronikel.

Berdasarkan data Kementerian ESDM  setidaknya terdapat 157 rencana proyek pengembangan dan pembangunan smelter. Saat ini, sejumlah perusahaan berencana membangun smelter seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan melarang ekspor barang mineral mentah mulai 2014. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dengan aturan itu, diharapkan peningkatan nilai tambah komoditas mineral (penghiliran) dapat dilakukan di dalam negeri. Sesuai dengan kalkulasi PLN, pembangunan satu smelter membutuhkan listrik antara 70 MW hingga 140 MW. Dengan kebutuhan tersebut, jika terdapat 10 smelter baru sekalipun, PLN masih sanggup memasok listrik di Jawa hingga 1.400 MW dengan tarif Rp810 per kWh untuk reliability tinggi.

Namun, untuk smelter yang akan dibangun di luar Jawa, seperti kawasan Indonesia timur yang banyak memiliki sumber daya mineral, PLN tidak dapat menyiapkan infrastruktur listrik sebelum 2014, saat aturan penghiliran mi nerba sudah diwajibkan.

Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah berharap PLN tidak hanya memusatkan pengembangan jaringan listrik di Pulau Jawa saja, demi menciptakan pemerataan pembangunan. Menurut dia, PLN harus berupaya secara maksimal untuk memenuhi permintaan listrik untuk smelter baru.