NERACA

Jakarta - Pemerintah telah menyepakati untuk mencabut subsidi listrik untuk industri golongan I3 dan I4. Kenaikan ini rencananya dilakukan secara bertahap mulai Mei hingga Desember 2014. Namun hal ini dinilai masih memberatkan para pengusaha dan pelaku industri khususnya sektor manufaktur.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan tahapan kenaikan tarif listrik ini seharusnya bukan hanya 8 bulan tetapi paling tidak selama 2 tahun. "Ini yang saya keluhkan, naiknya bertahap mulai Mei sampai Desember. Harusnya bertahap paling tidak 2 tahun, sehingga pengusaha bisa hitung biaya ke depan," ujarnya di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia juga mengeluhkan kenaikan tarif listrik untuk industri golongan I4 yang dinilai sangat besar mencapai 64,7% dalam waktu kurang dari 1 tahun. "Bertahapnya misal tahun ini 25%, yang untuk Tbk naik 15% misalnya. Karena pengaruh ke biaya mencapai 15-20%, jadi harus naikan segitu, malah harus naik sampai 40%," lanjutnya.

Menurut dia, dampak yang lebih luas lagi dari kenaikan tarif listrik ini akan berimbas pada neraca perdagangan yang semakin tertekan. Hal ini karena kenaikan listrik akan memicu kenaikan harga produk didalam negeri sehingga membuat konsumen lebih memilih barang impor dengan harga yang lebih murah. "Defisit neraca perdagangan makin banyak karena kita impor terus, apalagi sudah ada perdagangan bebas dengan China. Kita tidak bisa bersaing karena produk luar lebih murah," katanya.

Selain itu, kenaikan tersebut dinilai merusak iklim investasi di Indonesia sehingga membuat perusahaan-perusahaan memilih hengkang dan perusahaan yang yang hendak berinvestasi menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tidak ada yang mau ekspansi dan ada yang mau tutup, sekitar empat perusahaan seperti petrokimia, baja, semen. Lalu yang sudah go publik naik dan perusahaan yang sama jenisnya tapi tidak go publik tidak dikenakan. Jadi mereka diuntungkan 38% tidak naik, nanti mereka tidak ada yang mau go public, ini merusak iklim investasi," tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, Irvan Kamal Hakim. Menurut dia, belum saatnya tarif listrik untuk industri naik. Irvan mengatakan secara umum pelaku usaha menyetujui upaya pencabutan subsidi bertahap oleh pemerintah. Namun, keputusan itu dianggap terburu-buru. Selain itu rentang waktu pencabutan subsidi listrik secara bertahap dinilai terlalu pendek.

"Kami sebenarnya setuju dengan adanya pencabutan subsidi listrik. Namun dengan efektif yang berlaku per Mei 2014, kami sangat keberatan. Apalagi jangka waktu penaikan secara bertahap hingga subsidi hilang hanya sampai Desember 2014," ujarnya.

Menurut Irvan, selama dua tahun terakhir industri besi baja nasional mengalami hantaman beban biaya tambahan signifikan akibat kebijakan pemerintah. Mulai dari Upah Minumum Provinsi (UMP), hingga tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). "UMP itu naiknya cukup signifikan sebesar 48%. Belum lagi nilai tukar rupiah yang menyebabkan adanya potensi penurunan produksi," ucapnya. Ia menambahkan, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyebabkan pengeluaran biaya tinggi lantaran 70% bahan baku besi baja diperoleh melalui impor.